PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2009 Tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2009
Freight
Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa kepabeanan, perlu pengaturan mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, sanksi administrasi berupa … Continue reading PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.04/2008
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.04/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.04/2006 TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA MENTERI KEUANGAN, Menimbang bahwa dalam rangka penyelarasan ketentuan mengenai pengelolaan barang yang menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam Peraturan … Continue reading PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.04/2008
6 Kantor pelayanan bea cukai segera diubah
JAKARTA: Pemerintah akan mengubah status kantor pelayanan pabean dan cukai di enam lokasi menjadi kantor layanan utama guna mempermudah dan memperlancar arus barang ekspor dan impor. Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriyadi mengatakan keenam kantor layanan bea cukai yang akan ditingkatkan statusnya itu di antaranya Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), dan Pelabuhan Belawan … Continue reading 6 Kantor pelayanan bea cukai segera diubah
Cara Pembebasan Bea Masuk Impor Kendaraan Bermotor Untuk Ekspor
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor Tata Cara Pembebasan Bea Masuk Impor Kendaraan Bermotor Untuk Ekspor
AP II didesak bangun terminal khusus kargo
AP II didesak bangun terminal khusus kargo JAKARTA: Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mendesak PT Angkasa Pura (AP) II membangun terminal khusus kargo di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, guna menghadapi liberalisasi angkutan kargo udara di Asean mulai 2009. "AP II harus membangun kawasan berikat khusus kargo. Selain memudahkan penerbangan kargo, juga untuk memudahkan Bea dan Cukai … Continue reading AP II didesak bangun terminal khusus kargo
Program Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai
Program Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai Program Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai
Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia Diresmikan Jakarta, 30/04/08 (Fiscal News) - Pada hari ini, Rabu (30/04), telah diresmikan Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI) di Hotel Allson Residence Jakarta. Peresmian dihadiri oleh para pendiri, pembina, pengurus dan pengawas yayasan, serta turut hadir Ketua Pengadilan Pajak Drs. Abdul Anshari Ritonga. Lahirnya Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) … Continue reading Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia
Biaya Pelayanan Peti Kemas Naik
Biaya pelayanan peti kemas di Priok naik mulai hari ini Penolakan kenaikan tarif menguat JAKARTA: Pengguna jasa kepelabuhanan tetap menolak kenaikan tarif pelayanan bongkar muat peti kemas atau container handling charges (CHC) mulai hari ini di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas (TPK) Koja, Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan perusahaan pelayaran asing melalui perwakilannya … Continue reading Biaya Pelayanan Peti Kemas Naik
Sunset Policy Belum Terbenam
BEGINILAH SEKILAS PERPANJANGAN WAKTU SUNSET POLICY Sunset Policy alias kebijakan penghapusan sanksi pajak hingga akhir Maret 2009. demikian diutarakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution di Kantor Dirjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (30/12/2008). dimana sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani tanggal 28 februari 2009 hanya untuk wajib pajak lama dimana wp sebelum tahun 2008. akan … Continue reading Sunset Policy Belum Terbenam
RANCANGAN PERUBAHAN UU tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO 8 tahun 1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI RANCANGAN PERUBAHAN UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
DJBC, Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
Pajak Melacak Data Polisi dan Lembaga Pemerintah
Pajak Melacak Data Polisi dan Lembaga Pemerintah Senin, 14 September 2009 07:45 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana masuk ke lebih banyak instansi Pemerintah Pusat maupun daerah untuk mengorek data wajib pajak. Lembaga pemungut pajak ini sedang mengincar data milik kepolisian daerah (Polda), pemerintah daerah (pemda), Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Agama (Depag). Tentu, Ditjen … Continue reading Pajak Melacak Data Polisi dan Lembaga Pemerintah
FORMULIR SPT TAK DIKIRIM LAGI th.2009
Formulir SPT tak lagi dikirim JAKARTA: Mulai tahun depan, kantor pelayanan pajak (KPP) tidak akan mengirimkan lagi formulir surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh kepada wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro menjelaskan ketentuan itu ditegaskan dalam surat pengumuman Direktorat Jenderal Pajak bernomor S-428/PJ.09/2009 tentang sosialisasi Tempat dan Cara Lain Pengambilan … Continue reading FORMULIR SPT TAK DIKIRIM LAGI th.2009
Subsidi ke forwarder segera diatur Subsidi dalam satu induk usaha picu persaingan tidak sehat
‘Subsidi ke forwarder segera diatur’ Subsidi dalam satu induk usaha picu persaingan tidak sehat JAKARTA: Pemerintah diminta segera membuat regulasi yang melarang pemberian subsidi dari perusahaan pelayaran ke forwarder dalam satu induk usaha karena memicu persaingan tidak sehat. Vice President Operations and Customer Service PT Repex Wahana (RPX Group) M. Kadrial mengatakan strategi bisnis melalui … Continue reading Subsidi ke forwarder segera diatur Subsidi dalam satu induk usaha picu persaingan tidak sehat
Bea Cukai Cegah Impor Ilegal Senilai Rp 1,7 Triliun
BC Cegah Impor Ilegal Senilai Rp 1,7 Triliun Rabu, 16 September 2009 JAKARTA (Suara Karya): Kantor pelayanan utama Bea dan Cukai (BC) tipe A Tanjung Priok berhasil mencegah impor aneka produk kosmetik asal China, ekspor rotan mentah, dan tanduk rusa senilai Rp 1,7 triliun. Kasus impor ilegal pertama yang berhasil dicegah berupa satu kontainer yang … Continue reading Bea Cukai Cegah Impor Ilegal Senilai Rp 1,7 Triliun
17 Jenis Jasa Bebas PPN
17 Jenis Jasa Bebas PPN Kamis, 17 September 2009 08:34 Sedikitnya 17 jenis jasa akan terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu diatur dalam UU PPN dan Pa j ak Pen j ualan atas BarangMewah (PPnBM) yang disahkan kemarin. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa objek pajak yang sudah dikenai pajak daerah … Continue reading 17 Jenis Jasa Bebas PPN
Tarif Tol ke Bandara Soekarno-Hatta berlaku satu tarif
PT Jasa Marga selaku operator tol bandara (Prof. Dr. Ir. Sedyatmo) akan memberlakukan sistem transaksi satu kali pada tanggal 28 September 2009 pukul 00.00. dengan adanya sistem transaksi satu kali ini maka tarif tol golongan I dari arah kapuk menuju Bandara Soekarno Hatta yang semula Rp 5.500, akan melakukan sekali transaksi dengan membayar Rp 4.500
7 Kriteria WP nonefektif ditetapkan
7 Kriteria WP nonefektif ditetapkan JAKARTA: Direktur Jenderal Pajak menetapkan tujuh kriteria bagi wajib pajak (WP) yang dapat dinyatakan sebagai WP nonefektif atau WP yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Hal itu ditegaskan Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo dalam surat edaran 14 September 2009 No. SE 89/PJ/2009 tentang Tatacara Penanganan WP … Continue reading 7 Kriteria WP nonefektif ditetapkan
PESAWAT TERBANG ROUTE DOMESTIC BAWA CARGO TANPA DOKUMEN
Kepada Yth: Rekan rekan, Saya menerima text message SMS dan kemudian e-mail dan di posting juga di face book Gafeksi berita nya yaitu seperti yang dapat di baca di bawah ini. Sebagai tambahan .....sudah lama juga kami dengar dari sumber yang layak di percaya bahwa di terminal kedatangan penumpang di Soekarno Hatta ada dan sering … Continue reading PESAWAT TERBANG ROUTE DOMESTIC BAWA CARGO TANPA DOKUMEN
DIRJEN PAJAK AKAN TELITIKAN 50 sektor USAHA
Ekonomi Makro Senin, 28/09/2009 Ditjen Pajak sisir 50 sektor usaha Pemerintah siap deteksi industri yang setor pajaknya rendah JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan benchmarking terhadap 50 sektor usaha tertentu yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan benchmarking yang dilakukan hanya semata-mata untuk mendeteksi sektor … Continue reading DIRJEN PAJAK AKAN TELITIKAN 50 sektor USAHA
INSW mulai berjalan di SOEKARNO HATTA
INSW DIBERLAKUKAN UNTUK SOEKARNO HATTA PER 01 OKTOBER 2009 TRACKING PIB UNTUK SOEKARNO HATTA SUDAH DAPAT MELALUI http://www.insw.go.id
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-53-2009.rar
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009 Tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Peivotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-52-2009.pdf
