Ditjen Pajak akan mengintensifkan penggalian potensi pajak menggunakan sistem optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP). Hal ini untuk mengetahui transaksi yang di luar kewajaran. Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, upaya tersebut dilakukan guna mencapai target penerimaan pajak dalam APBN 2010 sebesar Rp 742,7 triliun atau naik 1.9% dari target tahun ini Rp 729,2 triliun. Penerimaan pajak … Continue reading Ditjen Pajak Intensifikasi Transaksi PPN dan PPh
Freight
Redam 12 Modus Penghindaran Pajak
Senin, 5 Oktober 2009 | 03:29 WIB Jakarta, Kompas - Mulai tahun 2010, pemerintah mengintensifkan penggalian potensi penerimaan pajak, yakni dengan meredam 12 modus penghindaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Hal itu, menurut Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, dibutuhkan untuk menutup kenaikan target penerimaan pajak APBN 2010, yaitu … Continue reading Redam 12 Modus Penghindaran Pajak
SPT Nihil Siap Disihir
SPT Nihil Segera Disisir Direktorat Jenderal Pajak akan menyisir surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi yang nilainya nihil.Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan penyisiran dilakukan karena selama ini disinyalir banyak wajib pajak (WP) orang pribadi yang tidak melaporkan penghasilannya di luar gaji dalam SPT yang dilaporkan. "Kalau SPT ada nihil atau bahkan nggak masukin … Continue reading SPT Nihil Siap Disihir
Gafeksi Bakti
"Kambanglah bungo parawitan si mambang riang ditarikan di desa dusun ranah minang.. Bungo kambang sumarak anjuang pusako minang ranah pagaruyuang dipasuntiang siang malam, tabayang bayang rumah nan gadang...." Lirik lagu ceria ini sekarang tidak lagi terdengar di Ranah Minang, tergantikan oleh tangisan pilu dan jeritan Saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda dan Sanak saudara akibat … Continue reading Gafeksi Bakti
Sumbangan Gempa Jadi Pengurang PPh
Sumbangan gempa jadi pengurang PPh, Pajak atas bantuan ditanggung pemerintah Cetak Senin, 05 Oktober 2009 07:49 Sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam di berbagai wilayah Indonesia dan yang terakhir terjadi di Sumatra Barat, Jambi, dan sekitarnya, dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak … Continue reading Sumbangan Gempa Jadi Pengurang PPh
PP mengenai NPWP Wanita Kawin
Peraturan Pemerintah mengenai NPWP Wanita Kawin PP no 80 2007 PP no 80 2007
Daftar Lengkap Larangan Ekspor dan Pembatasan Ekspor
Berikut ini adalah Daftar Lengkap Larangan Ekspor dan Pembatasan Ekspor yg diambil dari INSW http://www.insw.go.id Pembatasan Larangan Ekspor
Tata Niaga Ponsel dan Komputer Diatur
Tata niaga ponsel & komputer akan diatur JAKARTA: Pemerintah akan mengatur tata niaga impor produk ponsel dan komputer untuk melindungi konsumen dari barang ilegal yang tak bergaransi dan untuk mendongkrak penjualan prinsipal resmi. Ramon Bangun, Direktur Industri Telematika Depperin, mengatakan permintaan akan produk telematika seperti ponsel dan komputer di Indonesia terbilang banyak. Namun, ada indikasi … Continue reading Tata Niaga Ponsel dan Komputer Diatur
2% utk Tarif PPh Jasa Lain
Tarif PPh jasa lain jadi 2% Tanpa NPWP, tarif pemotongan kena 100% JAKARTA: Pemerintah menetapkan tarif baru Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto imbalan yang diterima pelaku usaha atas 27 jenis jasa. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tertanggal 31 Desember 2008 No. 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain. Perhitungan pemotongan … Continue reading 2% utk Tarif PPh Jasa Lain
Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2008 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO MENTERI KEUANGAN, Menimbang : … Continue reading Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PMK.02/2008 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas … Continue reading Peraturan TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Impor Hot Rolled Coil Dari Negara China, India, Rusia, Taiwan, Dan Thailand Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA
Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA
Komite Pengawas Perpajakan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK .09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN MENTERI KEUANGAN, Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undahg Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang … Continue reading Komite Pengawas Perpajakan
Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal 02 September 2009 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-7/PJ.03/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-7/PJ.03/2008 Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-7/PJ.03/2008
PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK, 03/2008 TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 … Continue reading PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN tentang Registrasi Importir
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir ( Peraturan Menteri keuangan no 220/pmk.04/2008 tertanggal 16 Desember 2008 ) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA menimbang : ..... Mengingat : .... Memutuskan menetapkan PeraturaranMenteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan nomor 124/pmk.04/2007 tentang registrasi importir : Pasal 1 : beberapa ketentuan dalam peraturan menteri … Continue reading PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN tentang Registrasi Importir
Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENTERI KEUANGAN, Menimbang … Continue reading Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun
Peraturan Menteri Perdagangan No: 29/M-DAG/PER/6/2009
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 29/M-DAG/PER/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Dan Cakram Optik (30/06/09) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 29/M-DAG/PER/6/2009
Peraturan Menteri Perdagangan No: 52/M-DAG/PER/12/2008
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/12/2008 Tanggal 12 Desember 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (12/12/08) Peraturan Menteri Perdagangan No: 52/M-DAG/PER/12/2008
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.11/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula
Peraturan Menteri Keuangan Terhadap Impor Paku
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Atas Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Paku Peraturan Menteri Keuangan Terhadap Impor Paku
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2009 Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia Di Luar Negeri PERDIRJEN NOMOR 2 TAHUN 2009
