Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara 62/PMK.04/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Perubahan KETUJUH SYSTEM KLARIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN BEA MASUK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011 Perubahan Keenam Penetapan sistem klasifika barang dan Pembebanan Tarip bea masuk
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011 PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 30/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 30/PMK.03/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 70/pmk.03/2010 tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 31/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 31/PMK.03/2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 36/pmk.03/2007 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan STEEL WIRE ROPE Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan KAWAT BRINDAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Penggenaan Be masuk Pengamananan STEEL WIRE
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan untuk kawat seng
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan Produk Kain dan kapas
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 ANTI DUMPING UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER KOREA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011
Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 Dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan dan perbaikan kualitas pangan ( higienitas ), atas penyerahan minyak goreng sawit kemasan " Minyak kita " di dalam negeri perlu diberikan subsidi berupa PPN-DTP Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya 15PMK.011_2011.pdf
12/PMK.03/2011
Peraturan Menteri Keuangan No 12/PMK.03/2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga Peraturan Menteri Keuangan No 12/PMK.03/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 ANTI DUMPING HOT ROLLED COIL: KOREA DAN MALAYSIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 tentang PPN YANG DI TANGGUNG PEMERINTAH Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 16/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 16/PMK.03/2011 tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK 16 / PMK 03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 17/PMK.03/2011
Peraturan Menteri Keuangan PMK 17/PMK.03/2011permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 18/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 18/PMK.03/2011perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 76/pmk.03/2010 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali pajak pertambahan nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
15/PMK.011/2011
TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR 15/PMK.011/2011 PMK0150112011
