13/PMK.011/2011. revisi 241/PMK.011/2010

13/PMK.011/2011 revisi atas 241/PMK.011/2010 2011PMK13011

38/PMK.04/2005

TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK 38/PMK.04/2005 38pmk042005_tatacarapengembalianBeaMasuk

259/PMK.04/2010

259/PMK.04/2010 JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEAAN 259

SE43/BC08/2011

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan dan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan di Bidang Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2010 tentang Tata Cara Penyampaian Keberatan, dan Nomor P-47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC telah disusun Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Jaminan SE43/BC08/2011 S-43/BC8/2011

Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.011/2010

Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.011/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.011/2010 (2,3 MB)

Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.011/2010

Perubahan atas PMK Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk TA 2010 Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.011/2010 (1,2 MB)

261/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011 261/PMK.011/2010

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan tinta di dalam negeri, maka perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan tinta khusus (toner)

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan tinta di dalam negeri, maka perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan tinta khusus (toner)

195 /PMK.011/2010

195 /PMK.011/2010 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok 195PMK011_2010.pdf

196 /PMK.011/2010

196 /PMK.011/2010 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan 196PMK011_2010.pdf

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 PERUBAHAN KEEMPAT HAL TARIP BARANG IMPOR Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010

Pengecualian Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010

Pengecualian Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 SE-32BC_2010.pdf

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK.04/2007 TENTANG EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR 2007_PMK.04_149_ekspor kembali barang impor

Keberatan Di Bidang Kepabeanan 217/PMK.04/2010

Keberatan Di Bidang Kepabeanan  217PMK.04_2010.pdf

188/PMK.04/2010

188/PMK.04/2010 Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman

PERBER MENKEU DAN MENDAGRI TENTANG BPHTB

PERBER MENKEU DAN MENDAGRI TENTANG BPHTB

Peraturan Menteri Keuangan, 177/PMK.04/2010, 4 Oktober 2010

TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

Presentasi Nilai Pabean 160/PMK.04/2010

Presentasi Nilai pabean 160/PMK.04/2010 Presentasi Nilai Pabean-20101004035147 (2010)

Peraturan Menteri Keuangan, 154/PMK.03/2010, 31 Agustus 2010

  Peraturan Menteri Keuangan, 154/PMK.03/2010, 31 Agustus 2010 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  PMK-154-2010 SE-92/PJ/2010

Perubahan 53/PMK.011/2010

Perubahan 53/PMK.011/2010 tentang bea masuk ditanggung pemerintah atas perakitan alat besar oleh industri alat besar 131/PMK.011/2010

102/PMK.04/2010

DJBC, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya 102/PMK.04/2010

Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.011/2010

Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.011/201 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Uncoated Writing And Printing Paper

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Uncoated Writing And Printing Paper Download PMK No. 26/PMK.011/2010