Patch Update Modul PEB Versi 5.5.2 Sehubungan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/2/2015 tanggal 18 Februari 2015 Tentang Penetapan Nilai Freight dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan Term Of Delivery Cost, Insurance, and Freight untuk Pelaksanaan Ekspor. Dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-32/BC/2014 tanggal 11 September … Continue reading updated PEB 5.5.2
SE-11/BC.1/2011
Tentang Account Pada Situs Jejaring Sosial Atas Nama Direktur Jenderal. Sehubungan dengan beredarnya account pada situs jejaring sosial facebook atas nama Direktur Jenderal, dengan ini disampaikan Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama pribadi maupun institusi tidak memiliki account facebook atau jejaring sosial lainnya. Unduh Surat : SE- 11 /BC.1/2011
THIRD PARTY INVOICE PADA FORM E DIPERBOLEHKAN
se-12bc2011THIRD PARTY INVOICE PADA FORM E DIPERBOLEHKAN SE-12/BC/2011
DOWNLOAD PIB VERSI.5.05
DOWNLOAD PIB VERSI 5.05 http://www.edi-indonesia.co.id/index.php?act=dmodul
Download Materi Sosialiasi PER-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011
Jakarta, kamis 20 oktober 2011 bertempat di Auditorium Utama kantor Pusat DJBC telah dilaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011, bersama ini kami sampaikan Materi Sosialisasi PER-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011 untuk dapat di unduh oleh para pengguna jasa kepabeanan. unduh [materi sosialisasi]
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 20 /PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 20 /PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI PIB: 13/20/PBI/2011
susunan kabinet reshuffle
Perombakan kabinet kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Presiden SBY. Kepala Negara mengeluarkan atau menggeser sekitar sepertiga dari jumlah anggota kabinet. Berikut ini adalah susunan KIB II pasca-reshuffle: 1.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto 2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Hatta Rajasa 3.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono … Continue reading susunan kabinet reshuffle
Peraturan Direktur jenderal Nomor : PER-43/BC/2011
Peraturan Direktur jenderal Nomor : PER-43/BC/2011 Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu [PER-43/BC/2011]
Peraturan Direktur Jenderal Nomor : PER-44/BC/2011
Peraturan Direktur Jenderal Nomor : PER-44/BC/2011 Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor
Peraturan Menkeu Nomor 148/PMK.04/2011 tanggal 7 September 2011
Peraturan Menkeu Nomor 148/PMK.04/2011 tanggal 7 September 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. Peraturan Menkeu Nomor 148/PMK.04/2011 tanggal 7 September 2011
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – Nomor PER-27/PJ/2011
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jendearal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak - Nomor PER-27/PJ/2011
Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011
Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentng IMPORT SEMENTARA 142/PMK.04/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/PMK. 04/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI no.122/PMK.04/2011
LIBUR + CUTI BERSAMA2012
Pemerintah Menetapkan Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2012 Pemerintah menetapkan Hari- hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Bersama ( SKB) 3 Menteri yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2011. SKB 3 Menteri ini memutuskan Hari Libur Nasional pada tahun 2012 sebanyak 14 hari, sedang jumlah cuti … Continue reading LIBUR + CUTI BERSAMA2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/ Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/ Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2011Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.11/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 … Continue reading Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011
Dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengenaan PPN atas film cerita impor, maka perlu menetapakan nilai lain.... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011
kirsuh regulated agent di bandara soekarno hatta
JAKARTA: Kerugian akibat mogok kerja provider pengiriman barang dan kargo udara di Bandara Soekarno Hatta hari ini diproyeksi mencapai Rp20 miliar. Direktur Eksekutif Asperindo Syarifuddin mengatakan terjadi penumpukan volume barang hingga 400 ton sehari untuk rute pengiriman domestik sejak penerapan peraturan agen inspeksi atau regulated agent (RA) yang berlaku mulai 4 Juli. “Airlines, transporter, dan … Continue reading kirsuh regulated agent di bandara soekarno hatta
AKHIRNYA MELEDAK REGULATED AGENT
JAKARTA: Akhirnya meledak juga. Hari ini kargo udara ngadat di Cengkarang gara-gara kisruh penerapan aturan baru terkait kewajiban periksa barang kiriman oleh regulated agent atau agen inspeksi. Jangan heran jika koran tidak sampai ke daerah karena tidak terangkut pesawat pagi ini. Sejumlah penerbit media cetak mengeluhkan kerugian ratusan juta rupiah karena kargo koran hari ini … Continue reading AKHIRNYA MELEDAK REGULATED AGENT
perubahan kedelepan tentang penetapan klafikasi barang dan pembebanan tarip
perubahan kedelapan tentang penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarip bea masuk impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011
S- 966 /BC.1/UP.6/2011 Pemanggilan Peserta Workshop Rules Of Origin (ROO) dan Operational Certification Procedures (OCP)
S- 966 /BC.1/UP.6/2011 Pemanggilan Peserta Workshop Rules Of Origin (ROO) dan Operational Certification Procedures (OCP)
S-191/KMK.01/UP.11/2011 Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan
S-191/KMK.01/UP.11/2011 Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan
PER-22/BC/2011 Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
PER-22/BC/2011 Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
