PER-21/BC/2011 Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
PERDIRJEN PAJAK:PER-15/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 15/PJ/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: a.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum … Continue reading PERDIRJEN PAJAK:PER-15/PJ/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 PENGGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
IATA 67th Annual General Meeting, Singapore
IATA 67th Annual General Meeting, Singapore From the 5th to 7th of June 2011 IATA held its 67th annual general meeting in Singapore. Senior executives and decision makers from the air transport industry where gathered in order to share their views on key issues that the air transport industry is facing and the way to … Continue reading IATA 67th Annual General Meeting, Singapore
CUTI 3 JUNI 2011
WAHAI ADA LAGI CUTI CUTIAN Oleh Antara Published On: 23 May 2011 JAKARTA: Pemerintah menetapkan 3 Juni 2011 sebagai cuti bersama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan hari kerja di antara dua hari libur. "Pemerintah memutuskan 3 Juni 2011 merupakan hari cuti bersama," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Kantor Kemenkokesra, hari … Continue reading CUTI 3 JUNI 2011
REGULATED AGENT (SOEKARNO HATTA)
Asosiasi maskapai sambut kelonggaran aturan kargo udara Oleh Berliana Elisabeth S. * E-mail * Print * PDF Published On: 15 May 2011 JAKARTA: Asosiasi penerbangan asing dan domestik di Indonesia menyambut baik keputusan Dirjen Perhubungan Udara yang melonggarkan kebijakan agen inspeksi atau regulated agent (RA) dengan memberikan izin sementara kepada operator gudang sebagai RA sementara. … Continue reading REGULATED AGENT (SOEKARNO HATTA)
senin 16 MEI 2011 CUTI BERSAMA
PEMERINTAH MEMUTUSKAN BAHWA SENIN 16 MEI 2011 sebagai hari Libur CUTI BERSAMA Siaran Pers Nomor: 25/Humas Kesra/V/2011 CUTI BERSAMA JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama dipandang perlu ditata kembali pelaksanaannya. Berdasarkan hasil keputusan bersama Menteri Agama, … Continue reading senin 16 MEI 2011 CUTI BERSAMA
Penyalahgunaan Nama Direktur Jenderal
Penyalahgunaan Nama Direktur Jenderal SE-7BC_2011.pdf
62/PMK.04/2011
Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara 62/PMK.04/2011
JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEAAN
JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEAAN 259/PMK.04/2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Perubahan KETUJUH SYSTEM KLARIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN BEA MASUK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011 Perubahan Keenam Penetapan sistem klasifika barang dan Pembebanan Tarip bea masuk
REGISTRASI KEPABEANAN
REGISTRASI KEPABEANAN 63PMK.04_2011.pdf
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TANGGAL 11 JANUARI 2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TANGGAL 11 JANUARI 2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2011 TANGGAL 20 JANUARI 2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2011 TANGGAL 20 JANUARI 2011 PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011 PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 30/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 30/PMK.03/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 70/pmk.03/2010 tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 31/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 31/PMK.03/2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 36/pmk.03/2007 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-20/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-20/PJ/2011 pengisian formulisr spt masa ppn 1111 dan spt masa ppn 1111 dm dalam bentuk file pdf
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-5/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-5/PJ/2011 tata cara pengajuan dan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang bagi wajib pajak dalam negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan STEEL WIRE ROPE Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan KAWAT BRINDAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Penggenaan Be masuk Pengamananan STEEL WIRE
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan untuk kawat seng
