Penyalahgunaan Nama Direktur Jenderal
SE-7BC_2011.pdf
Share this:
International Freight Forwarder Indonesia Jakarta:
- Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, , Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif Dan Nilai Pabean
- Pelimpahan Wewenang Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atas Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 21/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
- Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-08/BC/2009 Tentang L/C
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-65/PJ/2010 perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-13/pj./2010 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisisan keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak
- SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ/2011
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2010
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 21/PJ/201
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 22/PJ/2010
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-2/PJ/2011
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 23/PJ/2010
