Pemberitahuan ekspor barang Pemberitahuan ekspor barang
Tarif bea masuk produk olahan tembakau
Penetapan tarif bea masuk atas impor produk olahan tembakau Penetapan tarif bea masuk atas impor produk olahan tembakau
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Keberatan
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Atas Surat Tagihan Atau Surat Keputusan Keberatan Dan Pengurangan Atau Penghapusan Atas Sanksi Administrasi Berupa Denda Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Keberatan
Penetapan tarip Bea Masuk atas impor barang tertentu
Penetapan tarip Bea Masuk atas impor barang tertentu 19/PMK.011/2009 Penetapan tarip Bea Masuk atas impor barang tertentu 19/PMK.011/2009
UPDATE PIB KODE PERSETUJUAN IMPOR
UPDATE PIB KODE PERSETUJUAN IMPOR UPDATE PIB KODE PERSETUJUAN IMPOR
P21/BC/2008
Pedoman Penyusunan, Penetapan, Dan Pelaksanaan, Serta Monitor Dan Evaluasi Standard Prosedur Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai P21BC 2008
Impor Sementara Temporary Import
Mengenai Temporary Import atau Import sementara... Impor Sementara
Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta
Terminal 3 diresmikan Januari JAKARTA: Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta berkapasitas 4 juta penumpang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Januari 2009, sementara maskapai AirAsia dan Mandala Airlines dipastikan pindah ke terminal baru itu. Kepala PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta Haryanto mengatakan pembangunan terminal baru tersebut secara fisik sudah selesai pada akhir Desember, tetapi butuh waktu … Continue reading Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta
Kadin Minta Nasional Kuasai Logistik
Kadin Minta Nasional Kuasai Logistik Jakarta-Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta agar pemerintah menerbitkan aturan khusus mengenai logistik. Dia mengharapkan dengan peraturan setingkat UU, masalah logistik dapat diatur dengan baik sehingga biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut dapat dipangkas. Kadin juga mengusulkan agar pemodal asing dibatasi. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia … Continue reading Kadin Minta Nasional Kuasai Logistik
PENCABUTAN Q.Q PADA FAKTUR PAJAK.SE-47/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ/2008 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT PENEGASAN TENTANG PENGGUNAAN METODE Q.Q. PADA FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejalan dengan upaya DJP dalam mendukung terciptanya “good governance” maka prinsip keadilan dan kepastian hukum peraturan perpajakan perlu dikedepankan. Untuk itu dipandang perlu menata ulang … Continue reading PENCABUTAN Q.Q PADA FAKTUR PAJAK.SE-47/PJ/2008
Penjelasan INSW
Salam Hormat Teman2 semua maaf kalau respon kami agak telat, karena jujur kami sedikit kewalahan menghadapai teman2 importir/PPJK yanga datang ke Posko INSW hanya sekedar mananyakan hal-hal mendasar yang intinya telah dijelaskan pada sosialisasi NSW terdahulu, sehingga pertanyaan yang berbobot pada web ini jadi terlambat kami respon. 1. berkaitan dengan Ijin lebih dari 2 instansi, … Continue reading Penjelasan INSW
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2009
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2009 Tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2009
Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa kepabeanan, perlu pengaturan mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, sanksi administrasi berupa … Continue reading PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.04/2008
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.04/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.04/2006 TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA MENTERI KEUANGAN, Menimbang bahwa dalam rangka penyelarasan ketentuan mengenai pengelolaan barang yang menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam Peraturan … Continue reading PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.04/2008
6 Kantor pelayanan bea cukai segera diubah
JAKARTA: Pemerintah akan mengubah status kantor pelayanan pabean dan cukai di enam lokasi menjadi kantor layanan utama guna mempermudah dan memperlancar arus barang ekspor dan impor. Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriyadi mengatakan keenam kantor layanan bea cukai yang akan ditingkatkan statusnya itu di antaranya Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), dan Pelabuhan Belawan … Continue reading 6 Kantor pelayanan bea cukai segera diubah
Cara Pembebasan Bea Masuk Impor Kendaraan Bermotor Untuk Ekspor
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor Tata Cara Pembebasan Bea Masuk Impor Kendaraan Bermotor Untuk Ekspor
AP II didesak bangun terminal khusus kargo
AP II didesak bangun terminal khusus kargo JAKARTA: Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mendesak PT Angkasa Pura (AP) II membangun terminal khusus kargo di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, guna menghadapi liberalisasi angkutan kargo udara di Asean mulai 2009. "AP II harus membangun kawasan berikat khusus kargo. Selain memudahkan penerbangan kargo, juga untuk memudahkan Bea dan Cukai … Continue reading AP II didesak bangun terminal khusus kargo
Program Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai
Program Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai Program Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai
Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia Diresmikan Jakarta, 30/04/08 (Fiscal News) - Pada hari ini, Rabu (30/04), telah diresmikan Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI) di Hotel Allson Residence Jakarta. Peresmian dihadiri oleh para pendiri, pembina, pengurus dan pengawas yayasan, serta turut hadir Ketua Pengadilan Pajak Drs. Abdul Anshari Ritonga. Lahirnya Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) … Continue reading Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia
Biaya Pelayanan Peti Kemas Naik
Biaya pelayanan peti kemas di Priok naik mulai hari ini Penolakan kenaikan tarif menguat JAKARTA: Pengguna jasa kepelabuhanan tetap menolak kenaikan tarif pelayanan bongkar muat peti kemas atau container handling charges (CHC) mulai hari ini di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas (TPK) Koja, Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan perusahaan pelayaran asing melalui perwakilannya … Continue reading Biaya Pelayanan Peti Kemas Naik
Sunset Policy Belum Terbenam
BEGINILAH SEKILAS PERPANJANGAN WAKTU SUNSET POLICY Sunset Policy alias kebijakan penghapusan sanksi pajak hingga akhir Maret 2009. demikian diutarakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution di Kantor Dirjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (30/12/2008). dimana sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani tanggal 28 februari 2009 hanya untuk wajib pajak lama dimana wp sebelum tahun 2008. akan … Continue reading Sunset Policy Belum Terbenam
RANCANGAN PERUBAHAN UU tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO 8 tahun 1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI RANCANGAN PERUBAHAN UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
DJBC, Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
Pajak Melacak Data Polisi dan Lembaga Pemerintah
Pajak Melacak Data Polisi dan Lembaga Pemerintah Senin, 14 September 2009 07:45 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana masuk ke lebih banyak instansi Pemerintah Pusat maupun daerah untuk mengorek data wajib pajak. Lembaga pemungut pajak ini sedang mengincar data milik kepolisian daerah (Polda), pemerintah daerah (pemda), Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Agama (Depag). Tentu, Ditjen … Continue reading Pajak Melacak Data Polisi dan Lembaga Pemerintah
