FORMULIR SPT TAK DIKIRIM LAGI th.2009

Formulir SPT tak lagi dikirim JAKARTA: Mulai tahun depan, kantor pelayanan pajak (KPP) tidak akan mengirimkan lagi formulir surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh kepada wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro menjelaskan ketentuan itu ditegaskan dalam surat pengumuman Direktorat Jenderal Pajak bernomor S-428/PJ.09/2009 tentang sosialisasi Tempat dan Cara Lain Pengambilan … Continue reading FORMULIR SPT TAK DIKIRIM LAGI th.2009

Subsidi ke forwarder segera diatur Subsidi dalam satu induk usaha picu persaingan tidak sehat

‘Subsidi ke forwarder segera diatur’ Subsidi dalam satu induk usaha picu persaingan tidak sehat JAKARTA: Pemerintah diminta segera membuat regulasi yang melarang pemberian subsidi dari perusahaan pelayaran ke forwarder dalam satu induk usaha karena memicu persaingan tidak sehat. Vice President Operations and Customer Service PT Repex Wahana (RPX Group) M. Kadrial mengatakan strategi bisnis melalui … Continue reading Subsidi ke forwarder segera diatur Subsidi dalam satu induk usaha picu persaingan tidak sehat

Bea Cukai Cegah Impor Ilegal Senilai Rp 1,7 Triliun

BC Cegah Impor Ilegal Senilai Rp 1,7 Triliun Rabu, 16 September 2009 JAKARTA (Suara Karya): Kantor pelayanan utama Bea dan Cukai (BC) tipe A Tanjung Priok berhasil mencegah impor aneka produk kosmetik asal China, ekspor rotan mentah, dan tanduk rusa senilai Rp 1,7 triliun. Kasus impor ilegal pertama yang berhasil dicegah berupa satu kontainer yang … Continue reading Bea Cukai Cegah Impor Ilegal Senilai Rp 1,7 Triliun

17 Jenis Jasa Bebas PPN

17 Jenis Jasa Bebas PPN Kamis, 17 September 2009 08:34 Sedikitnya 17 jenis jasa akan terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu diatur dalam UU PPN dan Pa j ak Pen j ualan atas BarangMewah (PPnBM) yang disahkan kemarin. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa objek pajak yang sudah dikenai pajak daerah … Continue reading 17 Jenis Jasa Bebas PPN

Tarif Tol ke Bandara Soekarno-Hatta berlaku satu tarif

PT Jasa Marga selaku operator tol bandara (Prof. Dr. Ir. Sedyatmo) akan memberlakukan sistem transaksi satu kali pada tanggal 28 September 2009 pukul 00.00. dengan adanya sistem transaksi satu kali ini maka tarif tol golongan I dari arah kapuk menuju Bandara Soekarno Hatta  yang semula  Rp 5.500, akan melakukan sekali transaksi dengan membayar Rp 4.500

7 Kriteria WP nonefektif ditetapkan

7 Kriteria WP nonefektif ditetapkan JAKARTA: Direktur Jenderal Pajak menetapkan tujuh kriteria bagi wajib pajak (WP) yang dapat dinyatakan sebagai WP nonefektif atau WP yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Hal itu ditegaskan Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo dalam surat edaran 14 September 2009 No. SE 89/PJ/2009 tentang Tatacara Penanganan WP … Continue reading 7 Kriteria WP nonefektif ditetapkan

PESAWAT TERBANG ROUTE DOMESTIC BAWA CARGO TANPA DOKUMEN

Kepada Yth: Rekan rekan, Saya menerima text message SMS dan kemudian e-mail dan di posting juga di face book Gafeksi berita nya yaitu seperti yang dapat di baca di bawah ini. Sebagai tambahan .....sudah lama juga kami dengar dari sumber yang layak di percaya bahwa di terminal kedatangan penumpang di Soekarno Hatta ada dan sering … Continue reading PESAWAT TERBANG ROUTE DOMESTIC BAWA CARGO TANPA DOKUMEN

DIRJEN PAJAK AKAN TELITIKAN 50 sektor USAHA

Ekonomi Makro Senin, 28/09/2009 Ditjen Pajak sisir 50 sektor usaha Pemerintah siap deteksi industri yang setor pajaknya rendah JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan benchmarking terhadap 50 sektor usaha tertentu yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan benchmarking yang dilakukan hanya semata-mata untuk mendeteksi sektor … Continue reading DIRJEN PAJAK AKAN TELITIKAN 50 sektor USAHA

INSW mulai berjalan di SOEKARNO HATTA

INSW DIBERLAKUKAN UNTUK SOEKARNO HATTA PER 01 OKTOBER 2009 TRACKING PIB UNTUK SOEKARNO HATTA SUDAH DAPAT MELALUI http://www.insw.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-53-2009.rar

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009 Tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Peivotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-52-2009.pdf

Ditjen Pajak Intensifikasi Transaksi PPN dan PPh

Ditjen Pajak akan mengintensifkan penggalian potensi pajak menggunakan sistem optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP). Hal ini untuk mengetahui transaksi yang di luar kewajaran. Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, upaya tersebut dilakukan guna mencapai target penerimaan pajak dalam APBN 2010 sebesar Rp 742,7 triliun atau naik 1.9% dari target tahun ini Rp 729,2 triliun. Penerimaan pajak … Continue reading Ditjen Pajak Intensifikasi Transaksi PPN dan PPh

Redam 12 Modus Penghindaran Pajak

Senin, 5 Oktober 2009 | 03:29 WIB Jakarta, Kompas - Mulai tahun 2010, pemerintah mengintensifkan penggalian potensi penerimaan pajak, yakni dengan meredam 12 modus penghindaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Hal itu, menurut Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, dibutuhkan untuk menutup kenaikan target penerimaan pajak APBN 2010, yaitu … Continue reading Redam 12 Modus Penghindaran Pajak

SPT Nihil Siap Disihir

SPT Nihil Segera Disisir Direktorat Jenderal Pajak akan menyisir surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi yang nilainya nihil.Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan penyisiran dilakukan karena selama ini disinyalir banyak wajib pajak (WP) orang pribadi yang tidak melaporkan penghasilannya di luar gaji dalam SPT yang dilaporkan. "Kalau SPT ada nihil atau bahkan nggak masukin … Continue reading SPT Nihil Siap Disihir

Gafeksi Bakti

"Kambanglah bungo parawitan si mambang riang ditarikan di desa dusun ranah minang.. Bungo kambang sumarak anjuang pusako minang ranah pagaruyuang dipasuntiang siang malam, tabayang bayang rumah nan gadang...." Lirik lagu ceria ini sekarang tidak lagi terdengar di Ranah Minang, tergantikan oleh tangisan pilu dan jeritan Saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda dan Sanak saudara akibat … Continue reading Gafeksi Bakti

Sumbangan Gempa Jadi Pengurang PPh

Sumbangan gempa jadi pengurang PPh, Pajak atas bantuan ditanggung pemerintah Cetak Senin, 05 Oktober 2009 07:49 Sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam di berbagai wilayah Indonesia dan yang terakhir terjadi di Sumatra Barat, Jambi, dan sekitarnya, dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak … Continue reading Sumbangan Gempa Jadi Pengurang PPh

PP mengenai NPWP Wanita Kawin

Peraturan Pemerintah mengenai NPWP Wanita Kawin PP no 80 2007 PP no 80 2007

Daftar Lengkap Larangan Ekspor dan Pembatasan Ekspor

Berikut ini adalah Daftar Lengkap Larangan Ekspor dan Pembatasan Ekspor yg diambil dari INSW http://www.insw.go.id Pembatasan Larangan Ekspor

Tata Niaga Ponsel dan Komputer Diatur

Tata niaga ponsel & komputer akan diatur JAKARTA: Pemerintah akan mengatur tata niaga impor produk ponsel dan komputer untuk melindungi konsumen dari barang ilegal yang tak bergaransi dan untuk mendongkrak penjualan prinsipal resmi. Ramon Bangun, Direktur Industri Telematika Depperin, mengatakan permintaan akan produk telematika seperti ponsel dan komputer di Indonesia terbilang banyak. Namun, ada indikasi … Continue reading Tata Niaga Ponsel dan Komputer Diatur

2% utk Tarif PPh Jasa Lain

Tarif PPh jasa lain jadi 2% Tanpa NPWP, tarif pemotongan kena 100% JAKARTA: Pemerintah menetapkan tarif baru Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto imbalan yang diterima pelaku usaha atas 27 jenis jasa. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tertanggal 31 Desember 2008 No. 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain. Perhitungan pemotongan … Continue reading 2% utk Tarif PPh Jasa Lain

Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2008 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO MENTERI KEUANGAN, Menimbang : … Continue reading Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Peraturan TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PMK.02/2008 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas … Continue reading Peraturan TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Impor Hot Rolled Coil Dari Negara China, India, Rusia, Taiwan, Dan Thailand Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping

Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA

Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA