Kadin Minta Nasional Kuasai Logistik
Jakarta-Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta agar pemerintah menerbitkan aturan khusus mengenai logistik. Dia mengharapkan dengan peraturan setingkat UU, masalah logistik dapat diatur dengan baik sehingga biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut dapat dipangkas. Kadin juga mengusulkan agar pemodal asing dibatasi.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Investasi Chris Kanter seusai bertemu Menko Perekonomian Boediono, Jumat (25/4).
Menurutnya, tanpa ada pengaturan yang khusus mengenai logistik, biaya logistik di Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan di negara lain.
”Karena tidak ditata baik. Itu kan menyangkut distribusi. Dan kita kan negara kepulauan, kalau tidak diatur dengan baik, produk kita menjadi mahal. Sampai ke konsumen jadi mahal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini, masing-masing sektor memiliki pengaturan sendiri mengenai logistik. ”Laut ada sendiri. Kepabeanan tersendiri lagi. Ini belum diatur. Juga, soal liability tidak ada yang cover,” ujarnya.
Kondisi ini menyebabkan perusahaan Indonesia tidak mampu bersaing. Ia memberikan contoh, perusahaan wholesaler asing tidak akan menunjuk perusahaan Indonesia untuk urusan logistik, karena tidak ada yang bisa memegang tanggung jawab atas barang.
”Jadi, perlu ada penerbitan soal logistik. Payungnya mesti dilihat, paling tidak UU tersendiri. Tapi, sebelumnya harus dikeluarkan dulu PP mengenai logistik,” tegasnya. Kadin mengusulkan dalam UU nanti diatur agar permodalan asing dibatasi. ”Untuk domestik seperti tracking, pergudangan, darat, warehouse, semua musti perusahaan nasional,” katanya.
Terkait revisi Inpres No 6/2007 tentang Percepatan Sektor Riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Chris mengatakan masalah logistik sudah ditambahkan dalam revisi tersebut.
Menko Perekonomian Boediono mengakui pentingnya pengaturan logistik. Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang melakukan kajian lebih lanjut mengenai hal itu.
”Sekarang ini, perusahaan logistik kebanyakan asing. Padahal, ini penting bagi eksportir jangan sampai seluruhnya kita bergantung pada asing terus. Harus ada keseimbangan antara efisiensi dan pengendalian,” katanya.
(esther fin harini)