Pengurusan dokumen kargo dinilai lamban Bea dan Cukai perketat pengawasan dokumen impor JAKARTA: Pengetatan dokumen BC 1.1 atau inward manifest oleh Bea dan Cukai sejak 1 Oktober untuk kargo udara di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menyebabkan tertahannya barang impor di gudang lebih dari 2 hari sehingga biaya sewa gudang meningkat. Tertahannya barang di gudang terutama disebabkan … Continue reading Pengurusan dokumen kargo dinilai lamban
Freight
Waspadai Tsunami di Bengkulu
Waspadai Tsunami di Bengkulu [BENGKULU] Masyarakat Bengkulu yang bermukim di daerah pesisir mulai dari Kabupaten Muko-Muko hingga Kaur diminta mewaspadai ancaman tsunami, menyusul ancaman gempa besar di atas 8 skala richter (SR) akan melanda Bengkulu dan sekitarnya. "Kita sudah mengimbau masyarakat Bengkulu yang tinggal di daerah pesisir untuk mewaspadai tsunami. Tapi, kapan akan terjadi gempa … Continue reading Waspadai Tsunami di Bengkulu
Kabinet Indonesia Bersatu II
SE-24/BC/2009
Penegasan Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 25/BC/2009 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, Dan Surat Paksa
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,Pelaporan Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,Pelaporan Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa
S-1259/BC/2009
Penyempurnaan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-1208/8C/2009
Hasil Survey Pengaduan Pengguna Jasa Terhadap Pelayanan Kepabeanan
DJBC, Sebagai tindak lanjut Lokakarya Pengaduan Pengguna Jasa terhadap Pelayanan Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan SfGG-GTZ telah melakukan Survey Pengaduan Pengguna Jasa yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus s.d. 31 Agustus 2009 di 12 (dua belas) kantor bea dan cukai antara lain:
LCL BUSINESS
Dear Forwarderforum, Apakah ada pemikiran atau pembahasan untuk menormalkan system tariff LCL tujuan Singapore, KL , Hongkong dll, yang saat ini shipper malah dapat Refund antara USD 1 s/d 15 per MT, selanjutnya consignee di peras habis pada saat merelease cargonya di destination Apakah sudah separah itu "unfair business" tidak bisa diluruskan lagi, kemana moral … Continue reading LCL BUSINESS
KPPT : Ancaman atau Peluang
KPPT : Ancaman atau Peluang ? Oleh : Antoni Tampubolon* Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pada akhir tahun 2009 berencana untuk melakukan implementasi Kawasan Pelayanan Pabeana Terpadu (KPPT) Cikarang. Robert Marbun mengatakan dalam seminar yang diselenggarakan oleh DPW Gafeksi pada hari Selasa, 20 Oktober 2009, bahwa program ini adalah merupakan salah satu program 100 (Seratus … Continue reading KPPT : Ancaman atau Peluang
susunan Kabinet Indonesia Bersatu II
Pengumuman Resmi Presiden RI Rabu tgl.21 Oktober 2009 ialah MENTERI KOORDINATOR 1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto 2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa 3. Menko Kesra : R Agung Laksono 4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi MENTERI DEPARTEMEN 1. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi 2. Menteri Luar Negeri : … Continue reading susunan Kabinet Indonesia Bersatu II
KPPBC Madya Pabean Soekarno Hatta Gagalkan Penyelundupan Shabu-Shabu Senilai 102,064 Miliar Rupiah
KPPBC Madya Pabean Soekarno Hatta Gagalkan Penyelundupan Shabu-Shabu Senilai 102,064 Miliar Rupiah Jakarta, 21/10/09 (Fiscal News) – Pada hari Senin (19/10) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, berhasil melakukan 3 (tiga) penegahan barang larangan secara berturut-turut dari 3 (tiga) pesawat yang berbeda. Keberhasilan ini merupakan prestasi terbesar sepanjang … Continue reading KPPBC Madya Pabean Soekarno Hatta Gagalkan Penyelundupan Shabu-Shabu Senilai 102,064 Miliar Rupiah
petunjuk menghindari redress inward manifest di soekarno hatta
Risalah Pertemuan dengan Bea Cukai Perihal : Readdress – Consignee Name and Consignee Adress Tanggal : 19 Oktober 2009 Peserta Pertemuan (sesuai dengan Undangan dari Bea & Cukai) 1. Bea & Cukai 2. Cargo Airline Managers a. Bpk. B. Widjayanta (Kepala Kantor) 3. Ground Handler – Cargo Managers. b. Bpk. Setiaji (Ka Sie Manifest) c. … Continue reading petunjuk menghindari redress inward manifest di soekarno hatta
Penegahan Eksportasi Kayu Bulat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
Penegahan Eksportasi Kayu Bulat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta, 19/10/09 (Fiscal News) – Bea dan Cukai Tanjung Priok bekerjasama dengan KWBC Sulawesi berhasil menegah upaya eksportasi kayu bulat yang diberitahukan sebagai Merbau Truck Flooring T&G tujuan India, China, dan Korea. Kayu bulat dengan total tonase ± 400 ton tersebut … Continue reading Penegahan Eksportasi Kayu Bulat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
Bea dan Cukai Priok bekerja sesuai aturan’
'Bea dan Cukai Priok bekerja sesuai aturan' JAKARTA: Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok menegaskan pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) telah melaksanakan mekanisme penetapan nilai pabean seusai dengan peraturan berlaku. Rahmat Subagio, Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, menjelaskan PFPD menjalankan mekanisme pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. … Continue reading Bea dan Cukai Priok bekerja sesuai aturan’
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 55/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (09/10/09)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 55/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (09/10/09)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 47/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-Dag/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung (16/09/09)
Sistem PenjualaPeraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 47/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-Dag/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan n Langsung (16/09/09)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (16/09/09)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (16/09/09)
PRESS RELEASE ISU GEMPA24 OKT 2009
Sehubungan dengan adanya berita yang meresahkan masyarakat, yaitu adanya info akan terjadinya gempabumi dengan kekuatan 8 - 8.5 SR pada hari Sabtu 24 Oktober 2009 yang akan terjadi di Jakarta dan adanya pererakan lempeng ke arah Jakarta. Berita tersebut dibuat dengan mengatasnamakan BMKG. Maka dengan ini Pimpinan BMKG menyatakan bahwa : Berita itu tidak benar, … Continue reading PRESS RELEASE ISU GEMPA24 OKT 2009
NSW EKSPOR DITUNDA
Penerapan NSW ekspor ditunda JAKARTA: Penerapan national single window (NSW) khusus ekspor ditunda hingga Tim Pelaksana Teknis Persiapan NSW memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan sistem kepabeanan elektronik itu. Ketua Tim Pelaksana Teknis NSW Susiwijono Mugiharso mengatakan saat ini pihaknya lebih fokus pada pengembangan dan implementasi sistem NSW untuk impor di pelabuhan. "NSW ekspor … Continue reading NSW EKSPOR DITUNDA
TUKAR LANGSUNG SKA FILIPINA-RI
Tukar langsung SKA RI-Filipina November JAKARTA: Indonesia dan Filipina memulai pertukaran data surat keterangan asal (SKA) barang secara langsung (live exchange) dalam kerangka Asean single window (ASW) pada November 2009. Pertukaran data SKA atau certificate of origin (CoO) langsung tersebut merupakan tahap kedua setelah sebelumnya pada Juli, telah dilaksanakan dengan Malaysia. "Pada September lalu, Filipina … Continue reading TUKAR LANGSUNG SKA FILIPINA-RI
cincin Api Pasifik
Cincin Api Pasifik adalah gugusan gunung berapi di kawasan Paisfik yang melewati wilayah Indonesia, sehingga membuat wilayah ini rawan letusan vulkanik dan gempa bumi. Cincin Api Pasifik benrbentuk seperti tpal kuda mengelilingi cekungan samudera pasifik dengan panjang jalur kurang lebih 40.000 km. Tercatat, sekitar 90 persen kejadian gempa bumi di seluruh dunia terjadi di Cincin … Continue reading cincin Api Pasifik
AJUAN PAJAK 20 SEKTOR USAHA
Acuan Pembayaran Pajak 20 Sektor Diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menerbitkan indikator penguji pembayaran pajak (benchmarking) bagi 20 sektor usaha.Benchmarking akan diaplikasikan dalam waktu dekat guna mengidentifikasi sektor mana yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. "Untuk benchmarking, kami sudah rilis data 20 sektor usaha dan sudah jadi dalam minggu ini. Sekarang … Continue reading AJUAN PAJAK 20 SEKTOR USAHA
waspada transfer pricing
Pencegahan Penghindaran Pajak via Transfer Pricing dan SPT PPh Badan Waspadai penghindaran pajak dengan transfer pricing, begitu titah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Sebab, banyak perusahaan besar yang melalaikan tmnsfer pricing untuk menghindari pajak. Ada dugaan, perusahaan itu melakukan transaksi dengan afiliasinya tidak dengan harga I wajar sehingga melaporkan rugi secara fiskal dan pada akhirnya … Continue reading waspada transfer pricing
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Tanda Tera Tahun 2010 (07/10/09)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Tanda Tera Tahun 2010 (07/10/09)eraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Tanda Tera Tahun 2010 (07/10/09)
