Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

P-27/BC/2010

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor P-27/BC/2010

102/PMK.04/2010

DJBC, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya 102/PMK.04/2010

KEP-33/BC/2010

Pelimpahan Wewenang Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atas Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan … Continue reading KEP-33/BC/2010

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 23/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 23/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan

Presiden SBY Umumkan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan Jakarta, 19/05/2010 MoF (Fiscal) News - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan baru pada hari ini, Rabu (19/05). Agus Martowardojo dipercaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, sedangkan Anny Ratnawati dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo lahir … Continue reading Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TENTANG SSP ATAS PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TENTANG SSP ATAS PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN Hal penting yang harus diperhatikan masyarakat mengenai Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pengalihan Tanah dan Bangunan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomer 01/PDN/SE/01/2010 Tentang Percepatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomer 01/PDN/SE/01/2010 Tentang Percepatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan P-25BC_2010.pdf

KEP-30/BC/2010 (Perubahan KEP-25/BC/2010)

KEP-30/BC/2010 (Perubahan KEP-25/BC/2010) Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-25/BC/2010 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pertukaran Data Elektronik Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun Di Tempat

SE-59/PJ/2010. Hal e.spt ppn

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 59/PJ/2010 TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT PPN 1107 SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-14/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata … Continue reading SE-59/PJ/2010. Hal e.spt ppn

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2OIO

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2OIO TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

World Bank Group President Zoellick Appoints Indonesian Finance Minister, Sri Mulyani Indrawati, as Managing Director, World Bank Group

World Bank Group President Zoellick Appoints Indonesian Finance Minister, Sri Mulyani Indrawati, as Managing Director, World Bank Group ย  ย  ย  Press Release No:2010/379/EXC ย  Contacts: Elizabeth Mealey โ€“ (202) 458-4475 Carl Hanlon โ€“ (202) 473-8087ย ย ย  WASHINGTON, May 4, 2010โ€”World Bank President Robert B. Zoellick today announced the appointment of Sri Mulyani Indrawati as Managing … Continue reading World Bank Group President Zoellick Appoints Indonesian Finance Minister, Sri Mulyani Indrawati, as Managing Director, World Bank Group

SE DIRJEN PAJAK 56/PJ/2010 FAKTUR PAJAK LAMA

27 April 2010 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 56/PJ/2010 TENTANG PENJELASAN MENGENAI PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak dan dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 tentang Bentuk, Ukuran, … Continue reading SE DIRJEN PAJAK 56/PJ/2010 FAKTUR PAJAK LAMA

Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pertukaran Data Elektronik Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat

Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pertukaran Data Elektronik Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat Kep-25BC_2010.pdf

IATA AUDIT REPORT

Kepada Yth: Rekan rekan pengurus dan anggoa Gafeksi/INFA - Seluruh Indonesia, Dengan hormat, Pertemuan kemarin berjalan sesuai jadwal dan di hadiri oleh perwakilan dari airlines yang pada prinsip nya di fahami akan hal hal yang di berikan oleh pengurus Gafeksi dan singkat nya kesepakatan dan keputusan nya adalah sebagai berikut : 1. Bagi cargo agent … Continue reading IATA AUDIT REPORT

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 23/PJ/2010

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 23/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

INFORMASI REGISTRASI IMPORTIR

Telah ditetapkan bahwa orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan Info_RegistrasiImportir.pdf

Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.011/2010

Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.011/201 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

update PIB/PEB

Terkait dengan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE - 07/BC/2010, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, terdapat perubahan nomenklatur yang semula Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan. sehingga : > dokumen naskah dinas dan dokumen yang … Continue reading update PIB/PEB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 19/PJ/2010

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 19/PJ/2010 Penetapan Satu tempat Atau Labih Sebagai tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang