PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-36/PJ/2010,

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-36/PJ/2010, Tanggal 30 July 2010 prosedur penerbitan kembali surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan/atau surat tagihan pajak

IATA SECURITY ALERT

Dear CASS Agent, Please go to the following page to view an important security notice concerning fraudulant emails using IATA's name requesting payments. https://casslink.iata.org/IATA Security Alert.pdf Kindly disseminate this information to all related department. We thank for your attention and cooperation. Sincerely yours, Andalusia THAMRIN Customer Service Representative Tel  +62 21 526 6777 ext 733 … Continue reading IATA SECURITY ALERT

PERUBAHAN SE-05/BC/2010 tentang Surat Keterangan Asal

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-05/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA FREE TRADE AGREEMENT se16bc2010

undangan sosialisasi NSW EXPORT TANJUNG PRIOK

Dengan hormat, Sehubungan dengan rencana penerapan secara penuh (mandatori) Sistem NSW Ekspor di pelabuhan Tanjung Priok mulai tanggal 5 Agustus 2010,Tim Persiapan INSW akan mengadakan sosialisasi tentang "Penerapan secara penun sistem NSW Eskpor di Pelabuhan Tanjung Priok" pada : Hari            :         Kamis, Tanggal      :          29 Juli 2010, Pukul         :          08.30 sampai 12.00 WIB Tempat     :           … Continue reading undangan sosialisasi NSW EXPORT TANJUNG PRIOK

Surat Edaran Dirjen Pajak, SE – 76/PJ/2010, 5 Juli 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 76/PJ/2010, 5 Juli 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-32/PJ/2010

PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-32/PJ/2010

S-936/M-DAG/SD/7/2010 Penundaan SE-05/BC/2010

Surat Kementerian Perdagangan untuk Permintaan Penundaan Pelaksanaan dalam SE Dirjen Bea dan cukai Nomor SE-05/BC/2010 hal Surat Keterangan Asal Surat Kementerian Perdagangan

PP-53 tahun 2010 DISIPLIN PNS

PP-53 tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penundaan SE-05/BC/2010 dan penjelasannya S-287/BC/2010

13 July, 2010 by Aidikar M Saidi Pengusaha mendesak Pemerintah agar segera membayar pengembalian pungutan Bea Masuk, menyusul keluarnya surat keputusan Menteri Perdagangan yang meminta penundaan sampai 1 Agustus 2010 dalam penerapan ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA) terhadap barang impor dari negara masuk skema Free Trade Agreement. (Gafeksi.com): "Pengembalian itu diminta karena sudah banyak perusahaan … Continue reading Penundaan SE-05/BC/2010 dan penjelasannya S-287/BC/2010

Heathrow cargo warehouse on fire

Dear Customer, Due to a serious fire at the warehouse of our handling agent at London Heathrow, we are unable to confirm any uplift of cargo to Heathrow. The facility has been badly damaged and the status of the contents is unknown at this time. All staff have been accounted for without injury. In order … Continue reading Heathrow cargo warehouse on fire

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 123 TAHUN 2010

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 123 TAHUN 2010 TENTANG USAHA JASA TRANSPORTASI/FORWARDER

, Penegasan Mengenai Ketentuan Berkaitan Dengan Penerapan Secara Penuh (mandatory) PDE BC 2.3

, Penegasan Mengenai Ketentuan Berkaitan Dengan Penerapan Secara Penuh (mandatory) PDE BC 2.3 S-410_BC_2010.pdf

P-35/BC/2010

P-35/BC/2010 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2008 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat P-35/BC/2010

JADWAL KTP MOBIL 2010

JADWAL KTP MOBIL DI DKI 2010 http://www.beritajakarta.com/2008/id/peristiwa/ktpmobile/default.asp

S-368/BC.8/2010 (Kepada Para Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai)

Klarifikasi Tentang Penyalahgunaan Jabatan Surat_Dir.PPKC.pdf

Pelimpahan Wewenang Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atas Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai

Pelimpahan Wewenang Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atas Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan … Continue reading Pelimpahan Wewenang Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atas Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai

Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, , Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif Dan Nilai Pabean

Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, , Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif Dan Nilai Pabean KEP-43BC_2010.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 27/M-DAG/PER/6/2010 Tanggal 24 Juni 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 27/M-DAG/PER/6/2010 Tanggal 24 Juni 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 27/M-DAG/PER/6/2010 Tanggal 24 Juni 2010

OCP APPENDIX D.

OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE APPENDIX D 17296 Appendix 1 to Annex 3 (OCP) - ASEAN Version - 15ma

S-287/BC.2/2010

S-287/BC.2/2010 penegasan mengenai S 05/BC/2010 terkait tanggal penerbitan SKA s287/BC2/2010

new update EDI PIB/PEB

new update EDI PIB/PEB http://www.edi-indonesia.co.id/new/indexisi.asp?idpage=38

P-30/BC/2010

Petunjuk Pelaksanaan Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Impor Ke Dan Dari Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu P-30/BC/2010 

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang P-28/BC/2010

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : 27/PJ/2010

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : 27/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI