Bea dan Cukai Waspadai Arus Impor Barang

Bea dan Cukai Waspadai Arus Impor Barang Rabu, 8 Oktober 2008 JAKARTA (Suara Karya): Ditjen Bea dan Cukai (BC) Departemen Keuangan menyatakan siap menghadang atau mengantisipasi adanya pembelokan pesanan impor barang oleh pihak Amerika Serikat (AS) dan Eropa ke Indonesia. Ini dilakukan menyusul terjadinya krisis keuangan di kawasan itu. Biasanya modus pembelokan ini dilakukan oleh … Continue reading Bea dan Cukai Waspadai Arus Impor Barang

Bea dan Cukai Soekarno-Hatta buka 2 posko pengaduan

Bea dan Cukai Soekarno-Hatta buka 2 posko pengaduan oleh : JAKARTA: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta meminta semua pihak yang berbisnis di kawasan kargo bandara internasional tersebut untuk menyampaikan segala bentuk pengaduan melalui posko layanan pelanggan. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Rahmat Subagio mengatakan Bea dan Cukai memiliki … Continue reading Bea dan Cukai Soekarno-Hatta buka 2 posko pengaduan

Penyempurnaan Pemberlakuan LC utk Ekspor

SIARAN PERS DEPDAG mengenai Penyempurnaan Pemberlakuan LC utk Ekspor Press Release Depdag - Penyempurnaan Pemberlakuan LC utk Ekspor

Tarif Sea Masuk Impor Tepung Gandum

Menkeu Tetapkan Perubahan Atas Tarif Sea Masuk Impor Tepung Gandum Jakarta, 02/02/09 (Siaran Pers) - Menteri Keuangan terhitung mulai tanggal 28 Januari 2009 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 07/PMK.011/2009 ...(Jakarta, 02-02-2009) Tarif Sea Masuk Impor Tepung Gandum

Penimbunan peti kemas segera dilarang

Penimbunan peti kemas segera dilarang JAKARTA: Larangan penimbunan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok segera diberlakukan. Ratusan boks peti kemas yang telah memiliki dokumen pengeluaran barang dan masih menumpuk di pelabuhan segera direlokasi ke luar pelabuhan atau depo umum untuk menghindari kepadatan lapangan peti kemas. Rencana pelarangan itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Administrator Pelabuhan … Continue reading Penimbunan peti kemas segera dilarang

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global Saat Ini

Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global Saat Ini MAJU LAH BANGSA KU MARI KITA BERSATU , INI NEGARA KITA YANG KAYA RAYA TIDAK ADA YANG MUSTAHIL BILA KITA BERSATU Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global Saat Ini

PERMOHONAN KEBERATAN

Mengenai Permohonan Keberatan : PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 07/M-DAG/PER/3/2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 08/DAGLU/PER/7/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Verifikasi / Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan Oleh Surveyor Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-40/PJ/2009 Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Bea Cukai Berlakukan PIB Versi 5

1. PENGUMUMAN PENTING Bea Cukai Berlakukan PIB Versi 5 2. Sehubungan pemberlakuan SKP Impor sesuai Perdirjen Nomor 3. P-42/BC/2008 jo P-08/BC/2009 di KPU Tg.Priok yang akan 4. dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus 2009, agar 5. importir/PPJK melakukan update/instalasi madul PIB baru 6. (versi 5). 7. Mekanisme Instalasi : 8. 1. Mandiri, instalasi dilaksanakan sendiri oleh … Continue reading Bea Cukai Berlakukan PIB Versi 5

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produ-Produk Susu Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu

Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-08/BC/2009 Tentang L/C

Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-08/BC/2009 Tentang Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan L/C Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-08/BC/2009 Tentang Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan L/C Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-08/BC/2009

Bea Masuk Anti dumping BOPP Nomor 89/PMK.011/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.011/2009 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Thailand Bea Masuk Anti dumping BOPP Nomor 89/PMK.011/2009

Pajak Lebih Rendah Bagi Karyawan

Pajak Lebih Rendah Bagi Karyawan Ditulis oleh Ali Selasa, 17 Pebruari 2009 15:04 Bagi karyawan tetap dapat memperoleh keringanan PPh mulai 1 Januari 2009. Karena pemerintah telah menetapkan bahwa pengurang penghasilan yang dapat dinikmati oleh karyawan tetap berstatus single maksimal diberikan sebesar Rp 21,84 juta pertahun. Hal ini berakibat pada Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan … Continue reading Pajak Lebih Rendah Bagi Karyawan

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai

PerMenKeu Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (FTA)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (FTA) http://www.tarif.depkeu.go.id/Decree/2008PMK235PMK011.pdf

Peti kemas impor yang sempat diloloskan Bea Cukai ditahan

Peti kemas impor yang sempat diloloskan Bea Cukai ditahan JAKARTA: Petugas Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Priok menahan satu peti kemas ukuran 40 kaki yang diduga berisi barang ilegal pada akhir pekan lalu. Sebelumnya peti kemas itu sempat melalui pemeriksaan fisik jalur merah (behandle) oleh petugas Bea dan Cukai dan diberikan izin keluar dari … Continue reading Peti kemas impor yang sempat diloloskan Bea Cukai ditahan

REFORMASI DAN KEBIJAKSANAAN BEA DAN CUKAI

SUNGGUH SANGAT TERBUKA DAN BIJAKSANA KPU TANJUNG PRIOK DALAM HAL PENETAPAN NILAI PABEAN CONTOH KASUS INI MEMBUKTIKAN KETERBUKAAN DAN PELAYANAN KPU TANJUNG PRIOK...SELAMAT SEMOGA LEBIH BAIK LAGI Dear All, Puji Tuhan, masalah kami sudah selesai dengan sangat baik. Pada hari Sabtu,06-12-2008 kemarin sehari setelah turunnya notul di sistem kami, bersama pihak Importir kami mencoba untuk … Continue reading REFORMASI DAN KEBIJAKSANAAN BEA DAN CUKAI

Pelayanan Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi

Kini Pelayanan Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi Pelayanan Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi

AUDIT REAL ESTATE N JASA KONSTRUKSI

Ditjen Pajak Ajak BPKP Mengaudit Pajak Konstruksi dan Real Estate (Selasa, 30 September 2008) Ditulis oleh Ali Selasa, 30 September 2008 06:20 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak benar-benar bersungguh-sungguh menggenjot penerimaan pajak dari sektor jasa konstruksi dan real estate. Rencananya, Ditjen Pajak akan meminta Dadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit penibayaran pajak dua jenis perusahaan … Continue reading AUDIT REAL ESTATE N JASA KONSTRUKSI

Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai

Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai