Freight

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Atas Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Paku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.11/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.11/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.11/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.11/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula

Tarif sewa gudang akan diatur pemerintah

Tarif sewa gudang akan diatur pemerintah JAKARTA: Pemerintah berencana membuat peraturan penarifan untuk penanganan barang di bandara ataupun pelabuhan, guna mencegah terjadinya kartel harga. Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan pihaknya sedang mengkaji rencana kebijakan penarifan tersebut dan dalam waktu dekat diharapkan bisa segera diterapkan. "Seperti halnya di bandara, itu lebih berhubungan dengan masalah kargo. … Continue reading Tarif sewa gudang akan diatur pemerintah

Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, Paksa

Bentuk Dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran Dan Surat Paksa Bentuk Dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran Dan Surat Paksa

KPK DI KPU PRIOK KAPAN DI KPPBC SOETA

KPK 'gerebek' Kantor BC Priok JAKARTA: Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang ratusan juta rupiah di meja-meja pelayanan bea cukai dalam inspeksi mendadak di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin. Sidak tersebut dilakukan tim gabungan KPK dan tim kepatuhan internal Ditjen Bea Cukai. Sedikitnya 50 orang anggota tim gabungan … Continue reading KPK DI KPU PRIOK KAPAN DI KPPBC SOETA

PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DLM PABEAN KE TEMPAT LAIN DLM PENGAWASAN PABEAN

PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM PABEAN KE TEMPAT LAIN DALAM PENGAWASAN PABEAN P-23/BC/2009 PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM PABEAN KE TEMPAT LAIN DALAM PENGAWASAN PABEAN P-23/BC/2009

ketentuan Pelayanan Ijin impor ekspor dgn INSW

ketentuan Pelayanan Ijin impor ekspor dgn INSW ketentuan Pelayanan Ijin impor ekspor dgn INSW

eService baru INSW

Pengenalan eService baru INSW Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan informasi mengenai BTBMI secara digital, website INSW menyediakan fitur baru. Fitur baru itu memungkinkan nantinya pengguna dapat mengakses eServices lainnya seperti BC.11, Lartas Impor, Lartas Ekspor dan Bea Keluar secara terintegrasi. Fitur baru ini juga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pemenuhan informasi di atas. Fitur baru … Continue reading eService baru INSW

PEB Versi 5.3

PEMBERITAHUAN Modul PEB Versi 5.3.10 Yth. Para Eksportir, PPJK, Konsolidator. - Yang menyampaikan Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB / BC 3.0) dan PKBE ke KPU Bea Cukai Tanjung Priok dan KPBC Soekarno-Hatta - Dan Dibawah Wilayah KPPBC Tipe A2 Bandung Menindaklanjuti Pengumuman dari Dirjen Bea dan Cukai tentang Penggantian Modul PEB/PKBE dan Pelaksanaan Instalasi Modul PEB … Continue reading PEB Versi 5.3

Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-51/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga Per 51 PJ 2008

Pengalihan Urusan Pungutan Ekspor dari DJA ke DJBC

Pengalihan Urusan Pungutan Ekspor dari DJA ke DJBC Pengalihan Urusan Pungutan Ekspor dari DJA ke DJBC

Modul PIB Tips

Tips untuk Modul PIB Modul PIB Tips

Menkeu Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II Depkeu

Menkeu Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II Depkeu Jakarta, 13/06/08 (Fiscal News) โ€“ Bertempat di Gedung Djuanda I lantai M, hari ini (13/06) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Departemen Keuangan. Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK : 1 Hartoyo, S.E., M.B.P. diangkat sebagai Pj. … Continue reading Menkeu Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II Depkeu

Bea dan Cukai Waspadai Arus Impor Barang

Bea dan Cukai Waspadai Arus Impor Barang Rabu, 8 Oktober 2008 JAKARTA (Suara Karya): Ditjen Bea dan Cukai (BC) Departemen Keuangan menyatakan siap menghadang atau mengantisipasi adanya pembelokan pesanan impor barang oleh pihak Amerika Serikat (AS) dan Eropa ke Indonesia. Ini dilakukan menyusul terjadinya krisis keuangan di kawasan itu. Biasanya modus pembelokan ini dilakukan oleh … Continue reading Bea dan Cukai Waspadai Arus Impor Barang

Bea dan Cukai Soekarno-Hatta buka 2 posko pengaduan

Bea dan Cukai Soekarno-Hatta buka 2 posko pengaduan oleh : JAKARTA: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta meminta semua pihak yang berbisnis di kawasan kargo bandara internasional tersebut untuk menyampaikan segala bentuk pengaduan melalui posko layanan pelanggan. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Rahmat Subagio mengatakan Bea dan Cukai memiliki … Continue reading Bea dan Cukai Soekarno-Hatta buka 2 posko pengaduan

Penyempurnaan Pemberlakuan LC utk Ekspor

SIARAN PERS DEPDAG mengenai Penyempurnaan Pemberlakuan LC utk Ekspor Press Release Depdag - Penyempurnaan Pemberlakuan LC utk Ekspor

Tarif Sea Masuk Impor Tepung Gandum

Menkeu Tetapkan Perubahan Atas Tarif Sea Masuk Impor Tepung Gandum Jakarta, 02/02/09 (Siaran Pers) - Menteri Keuangan terhitung mulai tanggal 28 Januari 2009 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 07/PMK.011/2009 ...(Jakarta, 02-02-2009) Tarif Sea Masuk Impor Tepung Gandum

Penimbunan peti kemas segera dilarang

Penimbunan peti kemas segera dilarang JAKARTA: Larangan penimbunan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok segera diberlakukan. Ratusan boks peti kemas yang telah memiliki dokumen pengeluaran barang dan masih menumpuk di pelabuhan segera direlokasi ke luar pelabuhan atau depo umum untuk menghindari kepadatan lapangan peti kemas. Rencana pelarangan itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Administrator Pelabuhan … Continue reading Penimbunan peti kemas segera dilarang

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global Saat Ini

Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global Saat Ini MAJU LAH BANGSA KU MARI KITA BERSATU , INI NEGARA KITA YANG KAYA RAYA TIDAK ADA YANG MUSTAHIL BILA KITA BERSATU Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global Saat Ini

PERMOHONAN KEBERATAN

Mengenai Permohonan Keberatan : PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 07/M-DAG/PER/3/2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 08/DAGLU/PER/7/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Verifikasi / Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan Oleh Surveyor Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-40/PJ/2009 Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak