Kepada Yth. Teman-teman GAFEKSI, Sehubungan dengan banyaknya kasus data cnee yang tidak lengkap pada Inward Manifest di BC akhir-akhir ini, saya ingin berbagi informasi bahwa standar sistem yang tersedia untuk pengetikan nama & alamat cnee pada sistem airlines hanya terbatas pada 35 karakter saja. Ini adalah standar IATA yang tidak bisa diubah oleh Airlines (kecuali … Continue reading INFO INWARD MANIFEST
Freight
BAKTI GAFEKSI
"Kambanglah bungo parawitan si mambang riang ditarikan di desa dusun ranah minang.. Bungo kambang sumarak anjuang pusako minang ranah pagaruyuang dipasuntiang siang malam, tabayang bayang rumah nan gadang...." Lirik lagu ceria ini sekarang tidak lagi terdengar di Ranah Minang, tergantikan oleh tangisan pilu dan jeritan Saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda dan Sanak saudara akibat … Continue reading BAKTI GAFEKSI
P-30/BC/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor
P-30/BC/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor http://www.beacukai.go.id/library/data/P30_BC_2009final.pdf
P-31/BC/2009 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-34/BC/2007 Tentang Tatalaksana Registrasi Importir
P-31/BC/2009 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-34/BC/2007 Tentang Tatalaksana Registrasi Importir http://www.beacukai.go.id/library/data/P31BC_2009.pdf
P-34/BC/2009 Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ekspor Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok
P-34/BC/2009 Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ekspor Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok http://www.beacukai.go.id/library/data/P34BC_2009.pdf
P-21/BC/2009 Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang
P-21/BC/2009 Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang http://www.beacukai.go.id/library/data/P-21BC_2009.pdf
Pemberitahuan Pabean Impor
Pemberitahuan Pabean Impor http://www.beacukai.go.id/library/data/P-22BC_2009
DJBC, Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)
DJBC, Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) SE-22BC_2009
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
JBC, Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate http://www.beacukai.go.id/library/data/P-36BC_2009.pdf
IMPLEMENTASI INSW DI BELAWAN PER 21 OKT 2009
BEA CUKAI PENGUMUMAN IMPLEMENTASI INSW DI PELABUHAN BELAWAN-MEDAN MULAI 21 OKTOBER 2009 Dipublish 29-09-2009 05:46:22 oleh Tim Persiapan NSW Sesuai dengan peraturan nomor P-42/BC/2008 jo P-08/BC/2009, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan akan diimplementasikan tatalaksana impor yang baru dan mandatory NSW Impor mulai tanggal 21 Oktober 2009 Berhubungan dengan hal tersebut, kepada … Continue reading IMPLEMENTASI INSW DI BELAWAN PER 21 OKT 2009
INSW DIBERLAKUKAN DI SOEKARNO HATTA
JAKARTA-Tim Persiapan, Mulai tanggal 1 Oktober 2009, sistem INSW untuk impor sudah diberlakukan di Bandara International Soekarno Hatta. Secara otomatis, importir sudah ikut dalam sistem ini. Seperti implementasi di tempat lain, di Bandara Soekarno-Hatta juga terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik oleh importir ataupun GA. Beberapa permasalahan yang ditemukan diataranya sebagai berikut : Koneksi Internet … Continue reading INSW DIBERLAKUKAN DI SOEKARNO HATTA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) http://www.tarif.depkeu.go.id/Decree/PMKAKFTA2008.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi http://www.tarif.depkeu.go.id/Decree/2008PMK96PMK11.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.011/2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.011/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Atas Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Skema CEPT http://www.tarif.depkeu.go.id/Decree/127PMK0112008.pdf
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (FTA) http://www.tarif.depkeu.go.id/Decree/2008PMK235PMK011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor http://www.tarif.depkeu.go.id/Decree/2008PMK233PMK011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA) http://www.tarif.depkeu.go.id/Decree/2008PMK236PMK011.pdf
informasi pph para dokter
informasi pph para dokter
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-55/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-55/PJ/2009 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penetapan Masa Manfaat Yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-55-2009.pdf
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat(2), Surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER53-2009.rar
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009 Tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Peivotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-52-2009.pdf
Kinerja PFPD Bea & Cukai Priok dikeluhkan
Kinerja PFPD Bea & Cukai Priok dikeluhkan JAKARTA: Kalangan importir mengeluhkan pelayanan pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok yang tidak optimal sehingga bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Lian Pohan, salah seorang importir di Pelabuhan Priok, mengatakan kelambanan kinerja PFPD berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena menumpuknya barang-barang impor … Continue reading Kinerja PFPD Bea & Cukai Priok dikeluhkan
Garuda angkut kargo bantuan
Garuda angkut kargo bantuan JAKARTA: Maskapai Garuda Indonesia telah mengangkut 170 ton barang bantuan secara gratis ke Padang yang disampaikan masyarakat melalui Palang Merah Indonesia (PMI) dan institusi lain. Pelaksana Harian Kepala Komunikasi Perusahaan Garuda M. Ikhsan Rosan mengatakan bantuan itu diangkut mulai hari pertama hingga ketujuh pascagempa yang melanda Sumatra Barat. Bantuan itu diterbangkan … Continue reading Garuda angkut kargo bantuan
Acuan kewajaran pajak 20 sektor usaha disiapkan
Acuan kewajaran pajak 20 sektor usaha disiapkan JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking atas 20 klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang akan digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (WP). Untuk itu, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo melalui surat edaran tertanggal 5 Oktober 2009 … Continue reading Acuan kewajaran pajak 20 sektor usaha disiapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2009 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
