Dear All Rekan-Rekan PPJK dan PJT di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Seokarno-Hatta, Sehubungan dengan penyelenggaraan Sosialisasi berupa Penyegaran Peraturan Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Banding pada tanggal 29 Januari 2013 di Aula Gedung A Lantai II Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Seokarno-Hatta, dengan … Continue reading sosialisasi procedure keberatan
PER-25/PJ/2012
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2012 Kamis, 22 Nopember 2012 - 07:30 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/pj/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Atas Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Dan/ Atau Yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri PER-25/PJ/2012
Per-24/PJ/2012
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Kamis, 22 Nopember 2012 - 07:30 Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak PER-24/PJ/2012
187/PMK.011/2012
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPORBARANG YANG BERBENTUK KOTAK ATAU MATRAS ATAU SILINDER YANGTERBUAT DARI KAWAT BESI ATAU BAJA, DENGAN DIAMETER KETEBALAN PALING KECIL 2 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 5 MM, YANG DIANYAM DENGAN LILITAN GANDA SEHINGGA MEMBENTUK LINGKARAN HEKSAGONAL SEBESAR PALING KECIL 50 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 120 MM, YANG DISEPUH … Continue reading 187/PMK.011/2012
73/M-DAG/PER/11/2012
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR 73/M-DAG/PER/11/2012
70/M-DAG/PER/11/2012
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR 70/M-DAG/PER/11/2012
DAFTAR PKP YANG DICABUT
DAFTAR PKP YANG TELAH DICABUT link laman :http://www.pajak.go.id/content/pencabutan-status-pengukuhan-pengusaha-kena-pajak-pkp-pajak-pertambahan-nilai
162/PMK.011/2012 tentang PTKP
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.011/2012
PMK.126/PMK.011/2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 249/PMK03/2008 TENTANG PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU 126/PMK.011/2012
118/PMK.011/2012
PENETAPAN BEA MASUK DALAM RANGAKA ASEAN TRADE DENGAN KOREA AKFTA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012
PENETAPAN BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN CHINA TRADE ( ACFTA ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012
sumbangan keAgamaan yang dapat mengurangan penghasilan BRUTO
Sumbangan KeAgamaaan yang dapat mengurangi penghasilan bruto Siaran Pers Badan Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan-PER15
80/pmk.03/2012. Jasa angkutan tidak terkena PPN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2012 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI(peraturan, 29-05-2012, format 80/PMK.03/2012
244/PMK.03/2008 . Jasa terkena PPH
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK.03/2008 TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan. Pasal 23 ayat … Continue reading 244/PMK.03/2008 . Jasa terkena PPH
Jasa Freight Forwarder tidak terkena PPH 23
Sesuai dengan S-09/PJ.032/2008 Jasa Freight Forwarder tidak terkena PPH 23 Penegasan Peraturan Dirjen. No. Per 701
Peraturan Menteri Keuangan 27/PMK.011/2012
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/kmk.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012
Peraturan Pemerintah Nomor 1 TAHUN 2012
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Peraturan Pemerintah … Continue reading Peraturan Pemerintah Nomor 1 TAHUN 2012
PER-5/PJ/2012
PER-5/PJ/2012 REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – Nomor PER-27/PJ/2011
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jendearal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak - Nomor PER-27/PJ/2011
PERDIRJEN PAJAK:PER-15/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 15/PJ/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: a.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum … Continue reading PERDIRJEN PAJAK:PER-15/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TANGGAL 11 JANUARI 2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TANGGAL 11 JANUARI 2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2011 TANGGAL 20 JANUARI 2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2011 TANGGAL 20 JANUARI 2011 PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011 PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN