PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-20/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-20/PJ/2011 pengisian formulisr spt masa ppn 1111 dan spt masa ppn 1111 dm dalam bentuk file pdf
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN PENGHASILAN BRUTO < Rp.600.000.000,-
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN PENGHASILAN BRUTO NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN PENGHASILAN BRUTO < Rp.600.000.000,-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 tentang PPN YANG DI TANGGUNG PEMERINTAH Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 16/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 16/PMK.03/2011 tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK 16 / PMK 03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 17/PMK.03/2011
Peraturan Menteri Keuangan PMK 17/PMK.03/2011permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 18/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 18/PMK.03/2011perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 76/pmk.03/2010 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali pajak pertambahan nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ/2011 pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-1/pj/2011 tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain
PPN FORWARDER DIPANGKAS
PPN forwarder agar dipangkas YOGYAKARTA: Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pengangkutan jasa forwarder diusulkan diperhitungkan kembali sehingga persentase pungutan pajak itu menjadi hanya 1% untuk memacu daya saing. Kalangan pengusaha terkait menilai pengenaan PPN 10% pada pengangkutan forwarder (freight forwarder) diberlakukan tanpa dasar perhitungan yang jelas. Herry Susanto, Wakil Ketua Bidang Kepabeanan dan … Continue reading PPN FORWARDER DIPANGKAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-2/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-2/PJ/2011 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-2/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-2/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-2/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-65/PJ/2010 perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-13/pj./2010 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisisan keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-65/PJ/2010 perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-13/pj./2010 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisisan keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-70/PJ/2010 tentang tata cara pemeriksaan pajak bumi dan bangunan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-70/PJ/2010 tentang tata cara pemeriksaan pajak bumi dan bangunan
Peraturan Dirjen Pajak PER – 67/PJ/2010, 31 Desember 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak, PER - 67/PJ/2010, 31 Desember 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 67/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, … Continue reading Peraturan Dirjen Pajak PER – 67/PJ/2010, 31 Desember 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-69/PJ/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-69/PJ/2010 tentang kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement)
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-144/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-144/PJ/2010 tentang penegasan tata cara penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak berisiko rendah
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-147/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-147/PJ/2010 tentang penjelasan atas peraturan menteri keuangan nomor 40/pmk.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-62/PJ/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-62/PJ/2010 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-44/pj/2008 tentang tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak, perubahan data dan pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-63/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-63/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak berisiko rendah
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-62/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-62/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-44/pj/2008 tentang tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak, perubahan data dan pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-147/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-147/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang penjelasan atas peraturan menteri keuangan nomor 40/pmk.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-144/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-144/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang penegasan tata cara penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak berisiko rendah
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-140/PJ/2010, Tanggal 17 December 2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-140/PJ/2010, Tanggal 17 December 2010 petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-60/pj/2010 tentang tata cara penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan
PER- 53/PJ/2010
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali PER-53PJ_2010.pdf
