NAH INI LAGI NEGARA TERCINTA ..PMK 241 ibuat dan diberlakukan langsung pada saat ditanda tangani. banyak sudah Notul yang keluar .. lalu sekarang dibatalkan. ENAKNYA USAHA DI INDONESIA INI KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN HAL API U API P juga ditunda PORTAL NSW BELUM MENG UPDATE KETENTUAN IMPOR BARANG BUKAN BARU masih 63-m_DAG padahal sudah 58 M-DAG … Continue reading BAGAIMANA CARA NYA MEMBUAT KEPUTUSAN MENTERI ????
54/M-DAG/PER/12/2010
54/M-DAG/PER/12/2010 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja
SE43/BC08/2011
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan dan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan di Bidang Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2010 tentang Tata Cara Penyampaian Keberatan, dan Nomor P-47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC telah disusun Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Jaminan SE43/BC08/2011 S-43/BC8/2011
PENUNDAAN BERLAKU NYA API-U API P
PENUNDAAN BERLAKU NYA API-U API P Penundaan API
PPN FORWARDER DIPANGKAS
PPN forwarder agar dipangkas YOGYAKARTA: Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pengangkutan jasa forwarder diusulkan diperhitungkan kembali sehingga persentase pungutan pajak itu menjadi hanya 1% untuk memacu daya saing. Kalangan pengusaha terkait menilai pengenaan PPN 10% pada pengangkutan forwarder (freight forwarder) diberlakukan tanpa dasar perhitungan yang jelas. Herry Susanto, Wakil Ketua Bidang Kepabeanan dan … Continue reading PPN FORWARDER DIPANGKAS
PIB VERSI.5.0.4.respon INP/DNP tak terbaca
PIB versi 5.0.4. terakhir update Desember 27th.2010 Apabila mendapatkan respon INP/DNP tapi tidak dapat di preview bahkan dicetak (error) solusinya adalah ADD PRINTER EPSON LQ2180 on system as DEFAULT Printer. Maka respon tersebut dapat terbaca SILAHKAN MENCOBA NYA
Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.011/2010
Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.011/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.011/2010 (2,3 MB)
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan
PER-1/BC/2011 Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan P-01_BC_2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.011/2010
Perubahan atas PMK Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk TA 2010 Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.011/2010 (1,2 MB)
BUKU TARIP BEA MASUK INDONESIA 2011 (update pmk241)
BUKU TARIP BEA MASUK INDONESIA (BTBMI) 2011 BTBMI 2011 ( Buku Tarip Bea Masuk Indonesia ) update dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 update-database-btbmi-untuk-tarif-mfn-pmk-241-tahun2010
MANDALA STOP PER 13 JAN 2011
JAKARTA: Mandala diberi tenggat waktu hingga 4 hari ke depan untuk menyelesaikan pengembalian uang tiket ke penumpang akibat setop operasi maskapai itu per 13 Januari 2011. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti Singayuda Gumay mengatakan Mandala juga bisa mengalihkan penumpang ke penerbangan yang dioperasikan maskapai lainnya. “Diharapkan pengembalian uang [refund] tiket bisa cepat diselesaikan … Continue reading MANDALA STOP PER 13 JAN 2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-2/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-2/PJ/2011 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-2/PJ/2011
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2010Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 60 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 59/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 59/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 59/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
261/PMK.011/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011 261/PMK.011/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-2/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-2/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-65/PJ/2010 perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-13/pj./2010 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisisan keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-65/PJ/2010 perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-13/pj./2010 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisisan keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-70/PJ/2010 tentang tata cara pemeriksaan pajak bumi dan bangunan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-70/PJ/2010 tentang tata cara pemeriksaan pajak bumi dan bangunan
Peraturan Dirjen Pajak PER – 67/PJ/2010, 31 Desember 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak, PER - 67/PJ/2010, 31 Desember 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 67/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, … Continue reading Peraturan Dirjen Pajak PER – 67/PJ/2010, 31 Desember 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
penumpukan peti kemas dibatas 5 hari
JAKARTA: Perusahaan jasa logistik dan ekspedisi keberatan dengan aturan pembatasan waktu penumpukan barang impor maksimal 5 hari di terminal atau Lini 1 Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka mendesak agar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II merevisi aturan baru tersebut. Sofyan Pane, Ketua Gafeksi (Gabungan perusahaan forwarder, logistik dan ekspedisi Indonesia) DKI Jakarta, meragukan aturan itu mampu menciptakan … Continue reading penumpukan peti kemas dibatas 5 hari
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan tinta di dalam negeri, maka perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan tinta khusus (toner)
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan tinta di dalam negeri, maka perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan tinta khusus (toner)
update module PIB
Update module PIB PIB versi 5.0.4 tanggal 27 Desember 2010
195 /PMK.011/2010
195 /PMK.011/2010 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok 195PMK011_2010.pdf
196 /PMK.011/2010
196 /PMK.011/2010 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan 196PMK011_2010.pdf
Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera
Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera P-48_BC_2010.pdf
