Upaya optimalisasi penerimaan sektor perpajakan terus dilakukan. Kali ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai menggandeng Direktorat Jenderal Pajak dalam pertukaran data. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Susi Wijono mengatakan, pihaknya siap bertukar data dengan Perpajakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. "Kerja sama pertukaran data ini diatur sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK/2010," katanya. Melalui kerja sama tersebut, … Continue reading beacukai dan pajak bertukar data
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-69/PJ/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-69/PJ/2010 tentang kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 PERUBAHAN KEEMPAT HAL TARIP BARANG IMPOR Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54… Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja New
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57… Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu New
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 5… Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru New
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
Update modul PIB dalam rangka Permendag 45/M-DAG/PER/9/2009 : 17/M-DAG/PER/9/2010 tentang nomor API dan Penambahan respon konsultasi Nilai Pabean
Update modul PIB dalam rangka Permendag 45/M-DAG/PER/9/2009 : 17/M-DAG/PER/9/2010 tentang nomor API dan Penambahan respon konsultasi Nilai Pabean http://www.insw.go.id/view-file?page=207/download/update-modul-pib-dalam-rangka-permendag-45-m-dag-per-9-2009-17-m-dag-per-9-2010-tentang-nomor-api-dan-penambahan-respon-konsultasi-nilai-pabean.html
PEM-21/BC.9/2010
Berakhirnya masa berlaku atas API-U, API-P, APIT dan APIT PEM-21BC9_2010.PDF
Tatalaksana Pengawasan
Tatalaksana Pengawasan P-53BC_2010.pdf
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-144/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-144/PJ/2010 tentang penegasan tata cara penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak berisiko rendah
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-147/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-147/PJ/2010 tentang penjelasan atas peraturan menteri keuangan nomor 40/pmk.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-62/PJ/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-62/PJ/2010 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-44/pj/2008 tentang tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak, perubahan data dan pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak
Pengecualian Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
Pengecualian Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 SE-32BC_2010.pdf
Pemberitahuan Penyesuaian API
Pemberitahuan Penyesuaian API
Pengumuman Bagi Petugas Operator Konsol KPU / KPPBC
Pengumuman Bagi Petugas Operator Konsol KPU / KPP Bea Cukai SOP_Set_App-Impor-Ekspor-Manif-Cukai-OA.pdf
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-63/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-63/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak berisiko rendah
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-62/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-62/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-44/pj/2008 tentang tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak, perubahan data dan pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-147/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-147/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang penjelasan atas peraturan menteri keuangan nomor 40/pmk.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-144/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-144/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang penegasan tata cara penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak berisiko rendah
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-140/PJ/2010, Tanggal 17 December 2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-140/PJ/2010, Tanggal 17 December 2010 petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-60/pj/2010 tentang tata cara penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan
SE-34/BC/2010
Mekanisme Pemberian Jawaban Konfirmasi Dan Legalisasi Terkait SPTNP, SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali, Kepada Direktorat Jenderal Pajak SE-34BC_2010.pdf
PER- 53/PJ/2010
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali PER-53PJ_2010.pdf
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai P-50BC_2010.pdf
DEKLARASI BERSAMA GERAKAN ANTI KORUPSI SOEKARNO HATTA
DEKLARASI BERSAMA GERAKAN ANTI KORUPSI SOEKARNO HATTA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK.04/2007 TENTANG EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR 2007_PMK.04_149_ekspor kembali barang impor
