PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat(2), Surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER53-2009.rar
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009 Tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Peivotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-52-2009.pdf
Kinerja PFPD Bea & Cukai Priok dikeluhkan
Kinerja PFPD Bea & Cukai Priok dikeluhkan JAKARTA: Kalangan importir mengeluhkan pelayanan pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok yang tidak optimal sehingga bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Lian Pohan, salah seorang importir di Pelabuhan Priok, mengatakan kelambanan kinerja PFPD berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena menumpuknya barang-barang impor … Continue reading Kinerja PFPD Bea & Cukai Priok dikeluhkan
Garuda angkut kargo bantuan
Garuda angkut kargo bantuan JAKARTA: Maskapai Garuda Indonesia telah mengangkut 170 ton barang bantuan secara gratis ke Padang yang disampaikan masyarakat melalui Palang Merah Indonesia (PMI) dan institusi lain. Pelaksana Harian Kepala Komunikasi Perusahaan Garuda M. Ikhsan Rosan mengatakan bantuan itu diangkut mulai hari pertama hingga ketujuh pascagempa yang melanda Sumatra Barat. Bantuan itu diterbangkan … Continue reading Garuda angkut kargo bantuan
Acuan kewajaran pajak 20 sektor usaha disiapkan
Acuan kewajaran pajak 20 sektor usaha disiapkan JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking atas 20 klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang akan digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (WP). Untuk itu, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo melalui surat edaran tertanggal 5 Oktober 2009 … Continue reading Acuan kewajaran pajak 20 sektor usaha disiapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2009 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Atas Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Paku
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.11/2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.11/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.11/2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.11/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula
Tarif sewa gudang akan diatur pemerintah
Tarif sewa gudang akan diatur pemerintah JAKARTA: Pemerintah berencana membuat peraturan penarifan untuk penanganan barang di bandara ataupun pelabuhan, guna mencegah terjadinya kartel harga. Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan pihaknya sedang mengkaji rencana kebijakan penarifan tersebut dan dalam waktu dekat diharapkan bisa segera diterapkan. "Seperti halnya di bandara, itu lebih berhubungan dengan masalah kargo. … Continue reading Tarif sewa gudang akan diatur pemerintah
Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, Paksa
Bentuk Dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran Dan Surat Paksa Bentuk Dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran Dan Surat Paksa
KPK DI KPU PRIOK KAPAN DI KPPBC SOETA
KPK 'gerebek' Kantor BC Priok JAKARTA: Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang ratusan juta rupiah di meja-meja pelayanan bea cukai dalam inspeksi mendadak di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin. Sidak tersebut dilakukan tim gabungan KPK dan tim kepatuhan internal Ditjen Bea Cukai. Sedikitnya 50 orang anggota tim gabungan … Continue reading KPK DI KPU PRIOK KAPAN DI KPPBC SOETA
PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DLM PABEAN KE TEMPAT LAIN DLM PENGAWASAN PABEAN
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM PABEAN KE TEMPAT LAIN DALAM PENGAWASAN PABEAN P-23/BC/2009 PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM PABEAN KE TEMPAT LAIN DALAM PENGAWASAN PABEAN P-23/BC/2009
ketentuan Pelayanan Ijin impor ekspor dgn INSW
ketentuan Pelayanan Ijin impor ekspor dgn INSW ketentuan Pelayanan Ijin impor ekspor dgn INSW
eService baru INSW
Pengenalan eService baru INSW Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan informasi mengenai BTBMI secara digital, website INSW menyediakan fitur baru. Fitur baru itu memungkinkan nantinya pengguna dapat mengakses eServices lainnya seperti BC.11, Lartas Impor, Lartas Ekspor dan Bea Keluar secara terintegrasi. Fitur baru ini juga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pemenuhan informasi di atas. Fitur baru … Continue reading eService baru INSW
PEB Versi 5.3
PEMBERITAHUAN Modul PEB Versi 5.3.10 Yth. Para Eksportir, PPJK, Konsolidator. - Yang menyampaikan Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB / BC 3.0) dan PKBE ke KPU Bea Cukai Tanjung Priok dan KPBC Soekarno-Hatta - Dan Dibawah Wilayah KPPBC Tipe A2 Bandung Menindaklanjuti Pengumuman dari Dirjen Bea dan Cukai tentang Penggantian Modul PEB/PKBE dan Pelaksanaan Instalasi Modul PEB … Continue reading PEB Versi 5.3
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-51/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga Per 51 PJ 2008
Pengalihan Urusan Pungutan Ekspor dari DJA ke DJBC
Pengalihan Urusan Pungutan Ekspor dari DJA ke DJBC Pengalihan Urusan Pungutan Ekspor dari DJA ke DJBC
Modul PIB Tips
Tips untuk Modul PIB Modul PIB Tips
Menkeu Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II Depkeu
Menkeu Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II Depkeu Jakarta, 13/06/08 (Fiscal News) – Bertempat di Gedung Djuanda I lantai M, hari ini (13/06) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Departemen Keuangan. Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK : 1 Hartoyo, S.E., M.B.P. diangkat sebagai Pj. … Continue reading Menkeu Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II Depkeu
Bea dan Cukai Waspadai Arus Impor Barang
Bea dan Cukai Waspadai Arus Impor Barang Rabu, 8 Oktober 2008 JAKARTA (Suara Karya): Ditjen Bea dan Cukai (BC) Departemen Keuangan menyatakan siap menghadang atau mengantisipasi adanya pembelokan pesanan impor barang oleh pihak Amerika Serikat (AS) dan Eropa ke Indonesia. Ini dilakukan menyusul terjadinya krisis keuangan di kawasan itu. Biasanya modus pembelokan ini dilakukan oleh … Continue reading Bea dan Cukai Waspadai Arus Impor Barang
Bea dan Cukai Soekarno-Hatta buka 2 posko pengaduan
Bea dan Cukai Soekarno-Hatta buka 2 posko pengaduan oleh : JAKARTA: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta meminta semua pihak yang berbisnis di kawasan kargo bandara internasional tersebut untuk menyampaikan segala bentuk pengaduan melalui posko layanan pelanggan. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Rahmat Subagio mengatakan Bea dan Cukai memiliki … Continue reading Bea dan Cukai Soekarno-Hatta buka 2 posko pengaduan
Penyempurnaan Pemberlakuan LC utk Ekspor
SIARAN PERS DEPDAG mengenai Penyempurnaan Pemberlakuan LC utk Ekspor Press Release Depdag - Penyempurnaan Pemberlakuan LC utk Ekspor
Tarif Sea Masuk Impor Tepung Gandum
Menkeu Tetapkan Perubahan Atas Tarif Sea Masuk Impor Tepung Gandum Jakarta, 02/02/09 (Siaran Pers) - Menteri Keuangan terhitung mulai tanggal 28 Januari 2009 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 07/PMK.011/2009 ...(Jakarta, 02-02-2009) Tarif Sea Masuk Impor Tepung Gandum
Penimbunan peti kemas segera dilarang
Penimbunan peti kemas segera dilarang JAKARTA: Larangan penimbunan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok segera diberlakukan. Ratusan boks peti kemas yang telah memiliki dokumen pengeluaran barang dan masih menumpuk di pelabuhan segera direlokasi ke luar pelabuhan atau depo umum untuk menghindari kepadatan lapangan peti kemas. Rencana pelarangan itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Administrator Pelabuhan … Continue reading Penimbunan peti kemas segera dilarang
