BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global Saat Ini
Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global Saat Ini MAJU LAH BANGSA KU MARI KITA BERSATU , INI NEGARA KITA YANG KAYA RAYA TIDAK ADA YANG MUSTAHIL BILA KITA BERSATU Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global Saat Ini
PERMOHONAN KEBERATAN
Mengenai Permohonan Keberatan : PERMOHONAN KEBERATAN
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 07/M-DAG/PER/3/2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan
Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 08/DAGLU/PER/7/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Verifikasi / Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan Oleh Surveyor Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan
Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-40/PJ/2009 Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Bea Cukai Berlakukan PIB Versi 5
1. PENGUMUMAN PENTING Bea Cukai Berlakukan PIB Versi 5 2. Sehubungan pemberlakuan SKP Impor sesuai Perdirjen Nomor 3. P-42/BC/2008 jo P-08/BC/2009 di KPU Tg.Priok yang akan 4. dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus 2009, agar 5. importir/PPJK melakukan update/instalasi madul PIB baru 6. (versi 5). 7. Mekanisme Instalasi : 8. 1. Mandiri, instalasi dilaksanakan sendiri oleh … Continue reading Bea Cukai Berlakukan PIB Versi 5
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produ-Produk Susu Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu
Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-08/BC/2009 Tentang L/C
Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-08/BC/2009 Tentang Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan L/C Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-08/BC/2009 Tentang Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan L/C Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-08/BC/2009
Bea Masuk Anti dumping BOPP Nomor 89/PMK.011/2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.011/2009 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Thailand Bea Masuk Anti dumping BOPP Nomor 89/PMK.011/2009
Pajak Lebih Rendah Bagi Karyawan
Pajak Lebih Rendah Bagi Karyawan Ditulis oleh Ali Selasa, 17 Pebruari 2009 15:04 Bagi karyawan tetap dapat memperoleh keringanan PPh mulai 1 Januari 2009. Karena pemerintah telah menetapkan bahwa pengurang penghasilan yang dapat dinikmati oleh karyawan tetap berstatus single maksimal diberikan sebesar Rp 21,84 juta pertahun. Hal ini berakibat pada Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan … Continue reading Pajak Lebih Rendah Bagi Karyawan
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai
PerMenKeu Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (FTA) http://www.tarif.depkeu.go.id/Decree/2008PMK235PMK011.pdf
Peti kemas impor yang sempat diloloskan Bea Cukai ditahan
Peti kemas impor yang sempat diloloskan Bea Cukai ditahan JAKARTA: Petugas Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Priok menahan satu peti kemas ukuran 40 kaki yang diduga berisi barang ilegal pada akhir pekan lalu. Sebelumnya peti kemas itu sempat melalui pemeriksaan fisik jalur merah (behandle) oleh petugas Bea dan Cukai dan diberikan izin keluar dari … Continue reading Peti kemas impor yang sempat diloloskan Bea Cukai ditahan
REFORMASI DAN KEBIJAKSANAAN BEA DAN CUKAI
SUNGGUH SANGAT TERBUKA DAN BIJAKSANA KPU TANJUNG PRIOK DALAM HAL PENETAPAN NILAI PABEAN CONTOH KASUS INI MEMBUKTIKAN KETERBUKAAN DAN PELAYANAN KPU TANJUNG PRIOK...SELAMAT SEMOGA LEBIH BAIK LAGI Dear All, Puji Tuhan, masalah kami sudah selesai dengan sangat baik. Pada hari Sabtu,06-12-2008 kemarin sehari setelah turunnya notul di sistem kami, bersama pihak Importir kami mencoba untuk … Continue reading REFORMASI DAN KEBIJAKSANAAN BEA DAN CUKAI
Pelayanan Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi
Kini Pelayanan Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi Pelayanan Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi
AUDIT REAL ESTATE N JASA KONSTRUKSI
Ditjen Pajak Ajak BPKP Mengaudit Pajak Konstruksi dan Real Estate (Selasa, 30 September 2008) Ditulis oleh Ali Selasa, 30 September 2008 06:20 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak benar-benar bersungguh-sungguh menggenjot penerimaan pajak dari sektor jasa konstruksi dan real estate. Rencananya, Ditjen Pajak akan meminta Dadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit penibayaran pajak dua jenis perusahaan … Continue reading AUDIT REAL ESTATE N JASA KONSTRUKSI
Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai
Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai
SURAT EDARAN PENEGASAN PELAKSANAAN
SURAT EDARAN PENEGASAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN PENEGASAN PELAKSANAAN
Penghapusan denda administrasi dan bunga ( sunset Policy )
Peraturan Dirjen Pajak tentang Penghapusan denda administrasi dan bunga ( sunset Policy ) Penghapusan denda administrasi dan bunga ( sunset Policy )
PPN IMPOR TERIGU 025/PMK.011/2008
PPN IMPOR TERIGU 025/PMK.011/2008 25pmk.011.08
PPH22 terigu kedelai 08/PMK.03/2008
PPH22 untuk Terigu dan Kedelai - PPH22 terigu kedelai 08/PMK.03/2008 PPH22 terigu kedelai 08/PMK.03/2008
PENUTUPAN POS BC 1.1 utk BC 2.3
Pemberitahuan mengenai POS BC 1.1 utk BC 2.3 PEMBERITAHUAN BC 2.3
