Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2016 tanggal 26 Januari 2016,

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2016   tanggal   26 Januari 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 /PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/ atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan lkan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 5/PMK.010/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tanggal 31 Desember 2015,

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015   tanggal   31 Desember 2015, tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing 261/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tanggal 31 Desember 2015,

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015   tanggal   31 Desember 2015, tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi. 268/PMK.03/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tanggal 31 Desember 2015,

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015   tanggal   31 Desember 2015, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus 256/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015 tanggal 20 Nopember 2015,

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015   tanggal   20 Nopember 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. 207/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tanggal 11 Nopember 2015,

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015   tanggal   11 Nopember 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. 202/OK.03/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tanggal 10 Nopember 2015,

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015   tanggal   10 Nopember 2015, tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. 200/PMK.03/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015 tanggal 2 Nopember 2015,

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015   tanggal   2 Nopember 2015, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan bangunan , dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan. 197/PMK.03/2015

193/PMK.03/2015

  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015   tanggal   20 Oktober 2015, tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu. 193/PMK.03/2015

192/PMK.03/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2015   tanggal   20 Oktober 2015, tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian … Continue reading 192/PMK.03/2015

191/PMK.010/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015   tanggal   15 Oktober 2015, tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. 191/PMK.010/2015

183/PMK.03/2015 , 182/PMK.03/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015   tanggal   30 September 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. 183/PMK.03/2015 7 dari 5806 Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015   tanggal   30 September 2015, tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan … Continue reading 183/PMK.03/2015 , 182/PMK.03/2015

187/PMK.03/2015 , 186/PMK.03/2015,185/PMK.03/2015,194/PMK.03/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015   tanggal   30 September 2015, tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. 187/PMK.03/2015 Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2015   tanggal   30 September 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga. 186/PMK.03/2015 Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015   tanggal   30 September 2015, tentang Perubahan atas Peraturan … Continue reading 187/PMK.03/2015 , 186/PMK.03/2015,185/PMK.03/2015,194/PMK.03/2015

169/PMK.010/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015   tanggal   9 September 2015, tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. 169/PMK.010/2015

159/PMK.010/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015   tanggal   14 Agustus 2015, tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 159/PMK.010/2015

158/PMK.010/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015   tanggal   12 Agustus 2015, tentang Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai 158/PMK.010/2015

141/PMK.03/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015   tanggal   24 Juli 2015, tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 141/PMK.03/2015

142/PMK.010/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015   tanggal   24 Juli 2015, tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk 142/PMK.010/2015

122/PMK.010/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015   tanggal   29 Juni 2015, tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 122/PMK.010/2015

121/PMK.03/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015   tanggal   24 Juni 2015, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.121/PMK.03/2015

106/PMK.010/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015   tanggal   8 Juni 2015, tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 106/PMK.010/2015

107/PMK.010/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015   tanggal   8 Juni 2015, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. 107/PMK.010/2015

91/PMK.03/2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud. Peraturan tersebut dapat diunduh pada tautan di bawah. File Terkait: 91~PMK.03~2015Per.pdf

90/PMK.03/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015   tanggal   30 April 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah 90/PMK.03/2015

91/PMK.03/2015

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015   tanggal   30 April 2015, tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak 91/PMK.03/2015