Sistem NSW impor terus dibenahi
JAKARTA: Sistem aplikasi elektronik pelayanan terpadu (national single window/NSW) untuk impor terus dibenahi menyusul adanya beberapa perubahan dalam proses importasi beberapa produk.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Distribusi Edy Putra Irawady mengatakan sambil membangun sistem itu, pemerintah juga terus membenahi sistem NSW yang sedang berjalan, karena adanya perubahan kebijakan impor.
“Sistem NSW telah beroperasi di lima pelabuhan dan saat ini sedang mengevaluasi agar beberapa instansi bergabung dalam dalam sistem ini,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.
Pemerintah sebelumnya memperketat aturan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Terhadap Impor Produk Tertentu yang mengatur importasi terhadap produk mainan anak-anak, garmen, elektronik, alas kaki dan makanan dan minuman.
Data terakhir, permohonan surat keterangan impor (SKI) yang menggunakan aplikasi elektronik pelayanan terpadu (national single window/NSW) telah mencapai 3.500.
NSW pada dasarnya merupakan loket tunggal secara elektronik untuk pengurusan dokumen penyelesaian kepabeanan dan kepelabuhan).
Menurut Edy, sejak peluncuran penerapan tahap ketiga pada 23 Desember 2008, sistem tersebut sudah beroperasi Pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Soekarno-Hatta, Belawan, Tanjung Mas, dan Tanjung Perak untuk semua kegiatan impor.
Kegiatan itu melibatkan perizinan yang ada di delapan instansi penerbit izin yaitu Departemen Perdagangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Karantina Ikan, Badan Karantina Hewan, Badan Karantina Tumbuhan, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Departemen Perhubungan dan Ditjen Bea Cukai.
Dia menuturkan saat ini pemerintah membahas pengembangan dan persiapan penerpan NSW secara nasional yang akan diluncurkan pada Juni tahun ini.
Fokus utama, katanya, mengevaluasi pada sistem teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang ada masih menyisakan beberapa instansi pemerintah yang perlu bergabung dengan NSW, seperti Departemen Pertahanan, Polri, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Departemen ESDM.
