PEMERINTAH MEMUTUSKAN BAHWA SENIN 16 MEI 2011 sebagai hari Libur CUTI BERSAMA Siaran Pers Nomor: 25/Humas Kesra/V/2011 CUTI BERSAMA JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama dipandang perlu ditata kembali pelaksanaannya. Berdasarkan hasil keputusan bersama Menteri Agama, … Continue reading senin 16 MEI 2011 CUTI BERSAMA
Freight
Penyalahgunaan Nama Direktur Jenderal
Penyalahgunaan Nama Direktur Jenderal SE-7BC_2011.pdf
62/PMK.04/2011
Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara 62/PMK.04/2011
JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEAAN
JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEAAN 259/PMK.04/2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Perubahan KETUJUH SYSTEM KLARIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN BEA MASUK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011 Perubahan Keenam Penetapan sistem klasifika barang dan Pembebanan Tarip bea masuk
REGISTRASI KEPABEANAN
REGISTRASI KEPABEANAN 63PMK.04_2011.pdf
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TANGGAL 11 JANUARI 2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TANGGAL 11 JANUARI 2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2011 TANGGAL 20 JANUARI 2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2011 TANGGAL 20 JANUARI 2011 PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011 PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 30/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 30/PMK.03/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 70/pmk.03/2010 tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 31/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 31/PMK.03/2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 36/pmk.03/2007 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-20/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-20/PJ/2011 pengisian formulisr spt masa ppn 1111 dan spt masa ppn 1111 dm dalam bentuk file pdf
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-5/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-5/PJ/2011 tata cara pengajuan dan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang bagi wajib pajak dalam negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan STEEL WIRE ROPE Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan KAWAT BRINDAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Penggenaan Be masuk Pengamananan STEEL WIRE
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan untuk kawat seng
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan Produk Kain dan kapas
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
PER- 10/BC/2011
Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat PER- 10/BC/2011
KEP- 51/BC/2011
Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai, Untuk Dan Atas Nama Menteri Membuat Dan Menandatangani Keputusan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan KEP- 51/BC/2011
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN PENGHASILAN BRUTO < Rp.600.000.000,-
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN PENGHASILAN BRUTO NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN PENGHASILAN BRUTO < Rp.600.000.000,-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 ANTI DUMPING UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER KOREA
