Perombakan kabinet kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Presiden SBY. Kepala Negara mengeluarkan atau menggeser sekitar sepertiga dari jumlah anggota kabinet. Berikut ini adalah susunan KIB II pasca-reshuffle: 1.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto 2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Hatta Rajasa 3.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono … Continue reading susunan kabinet reshuffle
Freight
Peraturan Direktur jenderal Nomor : PER-43/BC/2011
Peraturan Direktur jenderal Nomor : PER-43/BC/2011 Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu [PER-43/BC/2011]
Peraturan Direktur Jenderal Nomor : PER-44/BC/2011
Peraturan Direktur Jenderal Nomor : PER-44/BC/2011 Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor
Peraturan Menkeu Nomor 148/PMK.04/2011 tanggal 7 September 2011
Peraturan Menkeu Nomor 148/PMK.04/2011 tanggal 7 September 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. Peraturan Menkeu Nomor 148/PMK.04/2011 tanggal 7 September 2011
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – Nomor PER-27/PJ/2011
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jendearal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak - Nomor PER-27/PJ/2011
Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011
Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentng IMPORT SEMENTARA 142/PMK.04/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/PMK. 04/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI no.122/PMK.04/2011
LIBUR + CUTI BERSAMA2012
Pemerintah Menetapkan Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2012 Pemerintah menetapkan Hari- hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Bersama ( SKB) 3 Menteri yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2011. SKB 3 Menteri ini memutuskan Hari Libur Nasional pada tahun 2012 sebanyak 14 hari, sedang jumlah cuti … Continue reading LIBUR + CUTI BERSAMA2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/ Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/ Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2011Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.11/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 … Continue reading Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011
Dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengenaan PPN atas film cerita impor, maka perlu menetapakan nilai lain.... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011
kirsuh regulated agent di bandara soekarno hatta
JAKARTA: Kerugian akibat mogok kerja provider pengiriman barang dan kargo udara di Bandara Soekarno Hatta hari ini diproyeksi mencapai Rp20 miliar. Direktur Eksekutif Asperindo Syarifuddin mengatakan terjadi penumpukan volume barang hingga 400 ton sehari untuk rute pengiriman domestik sejak penerapan peraturan agen inspeksi atau regulated agent (RA) yang berlaku mulai 4 Juli. “Airlines, transporter, dan … Continue reading kirsuh regulated agent di bandara soekarno hatta
AKHIRNYA MELEDAK REGULATED AGENT
JAKARTA: Akhirnya meledak juga. Hari ini kargo udara ngadat di Cengkarang gara-gara kisruh penerapan aturan baru terkait kewajiban periksa barang kiriman oleh regulated agent atau agen inspeksi. Jangan heran jika koran tidak sampai ke daerah karena tidak terangkut pesawat pagi ini. Sejumlah penerbit media cetak mengeluhkan kerugian ratusan juta rupiah karena kargo koran hari ini … Continue reading AKHIRNYA MELEDAK REGULATED AGENT
perubahan kedelepan tentang penetapan klafikasi barang dan pembebanan tarip
perubahan kedelapan tentang penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarip bea masuk impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011
S- 966 /BC.1/UP.6/2011 Pemanggilan Peserta Workshop Rules Of Origin (ROO) dan Operational Certification Procedures (OCP)
S- 966 /BC.1/UP.6/2011 Pemanggilan Peserta Workshop Rules Of Origin (ROO) dan Operational Certification Procedures (OCP)
S-191/KMK.01/UP.11/2011 Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan
S-191/KMK.01/UP.11/2011 Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan
PER-22/BC/2011 Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
PER-22/BC/2011 Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
PER-21/BC/2011 Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
PER-21/BC/2011 Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
PERDIRJEN PAJAK:PER-15/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 15/PJ/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: a.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum … Continue reading PERDIRJEN PAJAK:PER-15/PJ/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 PENGGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
IATA 67th Annual General Meeting, Singapore
IATA 67th Annual General Meeting, Singapore From the 5th to 7th of June 2011 IATA held its 67th annual general meeting in Singapore. Senior executives and decision makers from the air transport industry where gathered in order to share their views on key issues that the air transport industry is facing and the way to … Continue reading IATA 67th Annual General Meeting, Singapore
CUTI 3 JUNI 2011
WAHAI ADA LAGI CUTI CUTIAN Oleh Antara Published On: 23 May 2011 JAKARTA: Pemerintah menetapkan 3 Juni 2011 sebagai cuti bersama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan hari kerja di antara dua hari libur. "Pemerintah memutuskan 3 Juni 2011 merupakan hari cuti bersama," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Kantor Kemenkokesra, hari … Continue reading CUTI 3 JUNI 2011
REGULATED AGENT (SOEKARNO HATTA)
Asosiasi maskapai sambut kelonggaran aturan kargo udara Oleh Berliana Elisabeth S. * E-mail * Print * PDF Published On: 15 May 2011 JAKARTA: Asosiasi penerbangan asing dan domestik di Indonesia menyambut baik keputusan Dirjen Perhubungan Udara yang melonggarkan kebijakan agen inspeksi atau regulated agent (RA) dengan memberikan izin sementara kepada operator gudang sebagai RA sementara. … Continue reading REGULATED AGENT (SOEKARNO HATTA)
