Freight

03/M-DAG/PER/1/2012

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK OZO/BPO 03/M-DAG/PER/1/2012

02/M-DAG/PER/1/2012

KETENTUAN IMPOR MUTIARA 02/M-DAG/PER/1/2012

Ketentuan barang impor modal bukan baru 48/M-DAG/PER12/2011

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU 48/M-DAG/PER12/2011

penggantian PMK untuk KITE 580/2003

PMK untuk KITEย  580/2003ย ย  PMK 253/PMK.04/2011 PMK 254/PMK.04/2011  

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 55/BC/2011

Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Persetujuan Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)... unduh [PER-55/BC/2011]

DOWNLOAD Patch modul PIB untuk penambahan kode 58 tarif AANZ-FTA

download Patch modul PIB untuk penambahan kode 58 tarif AANZ-FTA

PMK 212/PMK.011/2011

PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN PMK.212/PMK.011/2011 tentang pembebasanbea masuk untuk impor persenjataan amunisi dll 212/PMK.011/2011  

PENGUMUMAN BEA CUKAI

PENGUMUMAN ! Tutup Rencana Pemberlakuan BTKI 2012 mulai tanggal 1 Januari 2012 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas barang Impor, telah dituangkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012) dengan ini disampaikan hal sebagai berikut : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, pengguna … Continue reading PENGUMUMAN BEA CUKAI

Tabel kolerasi 2007-2012 dan presentasi BTKI 2012

Tabel kolerasi 2007-2012 dan presentasi BTKI 2012 Kortab BTBMI 2007 - BTKI 2012 sosialisasi btki 2012    

Penerbitan PMK 213/PMK.011/2011 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk

Penerbitan PMK 213/PMK.011/2011 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk.... Berdasarkan Amandemen kelima Harmonized System (HS) dan Revisi kedua ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)serta untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi nasional yang akan mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 PMK 213/PMK.011/2011 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk....

PER-50/BC/2011 Tentang Gudang Berikat

PER-50/BC/2011 Tentang Gudang Berikat

Tarip Pelayanan Jasa Terminal PT KOJA

Tarip Pelayanan Jasa Terminal PT KOJA Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Koja

PENIPUAN ATAS NAMA BEA CUKAI

Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai NOMOR PENG-02/BC.8/2011 PENGUMUMAN TENTANG PENIPUAN MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Sehubungan dengan adanya iklan pada website atau jejaring sosial yang mengatasnamakan pribadi dan/atau mengaku sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau bekerja sama dengan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai penjualan produk elektronik dan lainnya … Continue reading PENIPUAN ATAS NAMA BEA CUKAI

PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA

PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA Dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTAPeraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 ANTI DUMPING IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, RRC DAN TAIWAN

ANTI DUMPING IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, RRC DAN TAIWAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 PERUBAHAN KE SEMBILAN ATAS PENETAPAN SISTIM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK

PERUBAHAN KE SEMBILAN ATAS PENETAPAN SISTIM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA PHILIPINA

BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA PHILIPINA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011

PMK 167/PMK.011/2011 PERUBAHAN KETIGA TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PMK 167/PMK.011/2011 PERUBAHAN KETIGA TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011

176/PMK. 011/2011 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIIN AWNING DAN KERAI MATAHARI

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIIN AWNING DAN KERAI MATAHARI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011

SOUTH KOREA CUSTOMS CARGO MANIFEST

SOUTH KOREA CUSTOMS CARGO MANIFEST CARGO MANIFEST GUIDE LINE(ENGLISH) - SOUTH KOREA

SE-11/BC.1/2011

Tentang Account Pada Situs Jejaring Sosial Atas Nama Direktur Jenderal. Sehubungan dengan beredarnya account pada situs jejaring sosial facebook atas nama Direktur Jenderal, dengan ini disampaikan Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama pribadi maupun institusi tidak memiliki account facebook atau jejaring sosial lainnya. Unduh Surat : SE- 11 /BC.1/2011

THIRD PARTY INVOICE PADA FORM E DIPERBOLEHKAN

se-12bc2011THIRD PARTY INVOICE PADA FORM E DIPERBOLEHKAN SE-12/BC/2011

DOWNLOAD PIB VERSI.5.05

DOWNLOAD PIB VERSI 5.05 http://www.edi-indonesia.co.id/index.php?act=dmodul

Download Materi Sosialiasi PER-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011

Jakarta, kamis 20 oktober 2011 bertempat di Auditorium Utama kantor Pusat DJBC telah dilaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011, bersama ini kami sampaikan Materi Sosialisasi PER-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011 untuk dapat di unduh oleh para pengguna jasa kepabeanan. unduh [materi sosialisasi]

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 20 /PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 20 /PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI PIB: 13/20/PBI/2011