KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK OZO/BPO 03/M-DAG/PER/1/2012
Freight
02/M-DAG/PER/1/2012
KETENTUAN IMPOR MUTIARA 02/M-DAG/PER/1/2012
Ketentuan barang impor modal bukan baru 48/M-DAG/PER12/2011
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU 48/M-DAG/PER12/2011
penggantian PMK untuk KITE 580/2003
PMK untuk KITEย 580/2003ย ย PMK 253/PMK.04/2011 PMK 254/PMK.04/2011
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 55/BC/2011
Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Persetujuan Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)... unduh [PER-55/BC/2011]
DOWNLOAD Patch modul PIB untuk penambahan kode 58 tarif AANZ-FTA
download Patch modul PIB untuk penambahan kode 58 tarif AANZ-FTA
PMK 212/PMK.011/2011
PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN PMK.212/PMK.011/2011 tentang pembebasanbea masuk untuk impor persenjataan amunisi dll 212/PMK.011/2011
PENGUMUMAN BEA CUKAI
PENGUMUMAN ! Tutup Rencana Pemberlakuan BTKI 2012 mulai tanggal 1 Januari 2012 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas barang Impor, telah dituangkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012) dengan ini disampaikan hal sebagai berikut : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, pengguna … Continue reading PENGUMUMAN BEA CUKAI
Tabel kolerasi 2007-2012 dan presentasi BTKI 2012
Tabel kolerasi 2007-2012 dan presentasi BTKI 2012 Kortab BTBMI 2007 - BTKI 2012 sosialisasi btki 2012
Penerbitan PMK 213/PMK.011/2011 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk
Penerbitan PMK 213/PMK.011/2011 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk.... Berdasarkan Amandemen kelima Harmonized System (HS) dan Revisi kedua ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)serta untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi nasional yang akan mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 PMK 213/PMK.011/2011 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk....
PER-50/BC/2011 Tentang Gudang Berikat
PER-50/BC/2011 Tentang Gudang Berikat
Tarip Pelayanan Jasa Terminal PT KOJA
Tarip Pelayanan Jasa Terminal PT KOJA Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Koja
PENIPUAN ATAS NAMA BEA CUKAI
Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai NOMOR PENG-02/BC.8/2011 PENGUMUMAN TENTANG PENIPUAN MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Sehubungan dengan adanya iklan pada website atau jejaring sosial yang mengatasnamakan pribadi dan/atau mengaku sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau bekerja sama dengan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai penjualan produk elektronik dan lainnya … Continue reading PENIPUAN ATAS NAMA BEA CUKAI
PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA
PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA Dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTAPeraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 ANTI DUMPING IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, RRC DAN TAIWAN
ANTI DUMPING IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, RRC DAN TAIWAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 PERUBAHAN KE SEMBILAN ATAS PENETAPAN SISTIM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
PERUBAHAN KE SEMBILAN ATAS PENETAPAN SISTIM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA PHILIPINA
BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA PHILIPINA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011
PMK 167/PMK.011/2011 PERUBAHAN KETIGA TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
PMK 167/PMK.011/2011 PERUBAHAN KETIGA TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011
176/PMK. 011/2011 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIIN AWNING DAN KERAI MATAHARI
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIIN AWNING DAN KERAI MATAHARI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011
SOUTH KOREA CUSTOMS CARGO MANIFEST
SOUTH KOREA CUSTOMS CARGO MANIFEST CARGO MANIFEST GUIDE LINE(ENGLISH) - SOUTH KOREA
SE-11/BC.1/2011
Tentang Account Pada Situs Jejaring Sosial Atas Nama Direktur Jenderal. Sehubungan dengan beredarnya account pada situs jejaring sosial facebook atas nama Direktur Jenderal, dengan ini disampaikan Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama pribadi maupun institusi tidak memiliki account facebook atau jejaring sosial lainnya. Unduh Surat : SE- 11 /BC.1/2011
THIRD PARTY INVOICE PADA FORM E DIPERBOLEHKAN
se-12bc2011THIRD PARTY INVOICE PADA FORM E DIPERBOLEHKAN SE-12/BC/2011
DOWNLOAD PIB VERSI.5.05
DOWNLOAD PIB VERSI 5.05 http://www.edi-indonesia.co.id/index.php?act=dmodul
Download Materi Sosialiasi PER-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011
Jakarta, kamis 20 oktober 2011 bertempat di Auditorium Utama kantor Pusat DJBC telah dilaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011, bersama ini kami sampaikan Materi Sosialisasi PER-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011 untuk dapat di unduh oleh para pengguna jasa kepabeanan. unduh [materi sosialisasi]
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 20 /PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 20 /PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI PIB: 13/20/PBI/2011