TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PER-44/PJ/2010
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 44/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-95/PJ/2010, Tanggal 20 September 2010 penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-95/PJ/2010, Tanggal 20 September 2010 penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2008 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2008 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat P-35_BC_2010.pdf
Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean
Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean P-38BC_2010.pdf
Pengisian Lembar Penelitian Dan Penetapan
Pengisian Lembar Penelitian Dan Penetapan P-39BC_2010.pdf
Database Nilai Pabean
Database Nilai Pabean P-40BC_2010.pdf
Presentasi Nilai Pabean 160/PMK.04/2010
Presentasi Nilai pabean 160/PMK.04/2010 Presentasi Nilai Pabean-20101004035147 (2010)
Peraturan Menteri Keuangan, 154/PMK.03/2010, 31 Agustus 2010
Peraturan Menteri Keuangan, 154/PMK.03/2010, 31 Agustus 2010 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN PMK-154-2010 SE-92/PJ/2010
Perubahan 53/PMK.011/2010
Perubahan 53/PMK.011/2010 tentang bea masuk ditanggung pemerintah atas perakitan alat besar oleh industri alat besar 131/PMK.011/2010
PENETAPAN BEA MASUK AIFTA/FORM AI
PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALM RANGKA ASEAN INDIA FREE TRADE ARE (AIFTA ) FORM AI 144/PMK.011/2010
PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATIGA/FORM D
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT ( ATIGA )/ FORM D 128/PMK.011/2010
Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk
Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk 160PMK04_2010
Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2011
Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2011 Kategori: Berita Nasional Berdasarkan SKB tiga menteri, Selasa (15/6/2010), daftar libur bersama dan cuti bersama 2011 adalah sebagai berikut: 1 Januari Tahun Baru Masehi 3 Februari Tahun Baru Imlek 2562 15 Februari Maulid Nabi Muhammad SAW 5 Maret Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933 22 April … Continue reading Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2011
This is a shared info o the planned introduction new Advance Manifest Declaration Regulations in Europe which will result in a similar situation as per AMS and ACI.
This is a shared info o the planned introduction new Advance Manifest Declaration Regulations in Europe which will result in a similar situation as per AMS and ACI. EU ADVANCE CARGO SECURITY
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.011/2010 http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14383
Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas PMK_152_PMK04_2010.pdf
Penundaan Kewajiban Label bahasa Indonesia
Penundaan Kewajiban Label bahasa Indonesia S_856_BC_2010
Larangan Menerima Hadiah Lebaran Pt GARUDA INDONESIA
Larangan Menerima Hadiah Lebaran Pt GARUDA INDONESIA larangan hadiah pada garuda
PEMBERITAHUAN LIBUR LEBARAN 1431H
PEMBERITAHUAN LIBUR LEBARAN 1431H KPBC MADYA SOEKARNOA HATTA libur lebaran
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-36/PJ/2010,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-36/PJ/2010, Tanggal 30 July 2010 prosedur penerbitan kembali surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan/atau surat tagihan pajak
IATA SECURITY ALERT
Dear CASS Agent, Please go to the following page to view an important security notice concerning fraudulant emails using IATA's name requesting payments. https://casslink.iata.org/IATA Security Alert.pdf Kindly disseminate this information to all related department. We thank for your attention and cooperation. Sincerely yours, Andalusia THAMRIN Customer Service Representative Tel +62 21 526 6777 ext 733 … Continue reading IATA SECURITY ALERT
PERUBAHAN SE-05/BC/2010 tentang Surat Keterangan Asal
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-05/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA FREE TRADE AGREEMENT se16bc2010
undangan sosialisasi NSW EXPORT TANJUNG PRIOK
Dengan hormat, Sehubungan dengan rencana penerapan secara penuh (mandatori) Sistem NSW Ekspor di pelabuhan Tanjung Priok mulai tanggal 5 Agustus 2010,Tim Persiapan INSW akan mengadakan sosialisasi tentang "Penerapan secara penun sistem NSW Eskpor di Pelabuhan Tanjung Priok" pada : Hari : Kamis, Tanggal : 29 Juli 2010, Pukul : 08.30 sampai 12.00 WIB Tempat : … Continue reading undangan sosialisasi NSW EXPORT TANJUNG PRIOK
Surat Edaran Dirjen Pajak, SE – 76/PJ/2010, 5 Juli 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 76/PJ/2010, 5 Juli 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
