7 Kriteria WP nonefektif ditetapkan JAKARTA: Direktur Jenderal Pajak menetapkan tujuh kriteria bagi wajib pajak (WP) yang dapat dinyatakan sebagai WP nonefektif atau WP yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Hal itu ditegaskan Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo dalam surat edaran 14 September 2009 No. SE 89/PJ/2009 tentang Tatacara Penanganan WP … Continue reading 7 Kriteria WP nonefektif ditetapkan
PESAWAT TERBANG ROUTE DOMESTIC BAWA CARGO TANPA DOKUMEN
Kepada Yth: Rekan rekan, Saya menerima text message SMS dan kemudian e-mail dan di posting juga di face book Gafeksi berita nya yaitu seperti yang dapat di baca di bawah ini. Sebagai tambahan .....sudah lama juga kami dengar dari sumber yang layak di percaya bahwa di terminal kedatangan penumpang di Soekarno Hatta ada dan sering … Continue reading PESAWAT TERBANG ROUTE DOMESTIC BAWA CARGO TANPA DOKUMEN
DIRJEN PAJAK AKAN TELITIKAN 50 sektor USAHA
Ekonomi Makro Senin, 28/09/2009 Ditjen Pajak sisir 50 sektor usaha Pemerintah siap deteksi industri yang setor pajaknya rendah JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan benchmarking terhadap 50 sektor usaha tertentu yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan benchmarking yang dilakukan hanya semata-mata untuk mendeteksi sektor … Continue reading DIRJEN PAJAK AKAN TELITIKAN 50 sektor USAHA
INSW mulai berjalan di SOEKARNO HATTA
INSW DIBERLAKUKAN UNTUK SOEKARNO HATTA PER 01 OKTOBER 2009 TRACKING PIB UNTUK SOEKARNO HATTA SUDAH DAPAT MELALUI http://www.insw.go.id
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-53-2009.rar
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009 Tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Peivotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-52-2009.pdf
Ditjen Pajak Intensifikasi Transaksi PPN dan PPh
Ditjen Pajak akan mengintensifkan penggalian potensi pajak menggunakan sistem optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP). Hal ini untuk mengetahui transaksi yang di luar kewajaran. Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, upaya tersebut dilakukan guna mencapai target penerimaan pajak dalam APBN 2010 sebesar Rp 742,7 triliun atau naik 1.9% dari target tahun ini Rp 729,2 triliun. Penerimaan pajak … Continue reading Ditjen Pajak Intensifikasi Transaksi PPN dan PPh
Redam 12 Modus Penghindaran Pajak
Senin, 5 Oktober 2009 | 03:29 WIB Jakarta, Kompas - Mulai tahun 2010, pemerintah mengintensifkan penggalian potensi penerimaan pajak, yakni dengan meredam 12 modus penghindaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Hal itu, menurut Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, dibutuhkan untuk menutup kenaikan target penerimaan pajak APBN 2010, yaitu … Continue reading Redam 12 Modus Penghindaran Pajak
SPT Nihil Siap Disihir
SPT Nihil Segera Disisir Direktorat Jenderal Pajak akan menyisir surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi yang nilainya nihil.Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan penyisiran dilakukan karena selama ini disinyalir banyak wajib pajak (WP) orang pribadi yang tidak melaporkan penghasilannya di luar gaji dalam SPT yang dilaporkan. "Kalau SPT ada nihil atau bahkan nggak masukin … Continue reading SPT Nihil Siap Disihir
Gafeksi Bakti
"Kambanglah bungo parawitan si mambang riang ditarikan di desa dusun ranah minang.. Bungo kambang sumarak anjuang pusako minang ranah pagaruyuang dipasuntiang siang malam, tabayang bayang rumah nan gadang...." Lirik lagu ceria ini sekarang tidak lagi terdengar di Ranah Minang, tergantikan oleh tangisan pilu dan jeritan Saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda dan Sanak saudara akibat … Continue reading Gafeksi Bakti
Sumbangan Gempa Jadi Pengurang PPh
Sumbangan gempa jadi pengurang PPh, Pajak atas bantuan ditanggung pemerintah Cetak Senin, 05 Oktober 2009 07:49 Sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam di berbagai wilayah Indonesia dan yang terakhir terjadi di Sumatra Barat, Jambi, dan sekitarnya, dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak … Continue reading Sumbangan Gempa Jadi Pengurang PPh
PP mengenai NPWP Wanita Kawin
Peraturan Pemerintah mengenai NPWP Wanita Kawin PP no 80 2007 PP no 80 2007
Daftar Lengkap Larangan Ekspor dan Pembatasan Ekspor
Berikut ini adalah Daftar Lengkap Larangan Ekspor dan Pembatasan Ekspor yg diambil dari INSW http://www.insw.go.id Pembatasan Larangan Ekspor
Tata Niaga Ponsel dan Komputer Diatur
Tata niaga ponsel & komputer akan diatur JAKARTA: Pemerintah akan mengatur tata niaga impor produk ponsel dan komputer untuk melindungi konsumen dari barang ilegal yang tak bergaransi dan untuk mendongkrak penjualan prinsipal resmi. Ramon Bangun, Direktur Industri Telematika Depperin, mengatakan permintaan akan produk telematika seperti ponsel dan komputer di Indonesia terbilang banyak. Namun, ada indikasi … Continue reading Tata Niaga Ponsel dan Komputer Diatur
2% utk Tarif PPh Jasa Lain
Tarif PPh jasa lain jadi 2% Tanpa NPWP, tarif pemotongan kena 100% JAKARTA: Pemerintah menetapkan tarif baru Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto imbalan yang diterima pelaku usaha atas 27 jenis jasa. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tertanggal 31 Desember 2008 No. 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain. Perhitungan pemotongan … Continue reading 2% utk Tarif PPh Jasa Lain
Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2008 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO MENTERI KEUANGAN, Menimbang : … Continue reading Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PMK.02/2008 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas … Continue reading Peraturan TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Impor Hot Rolled Coil Dari Negara China, India, Rusia, Taiwan, Dan Thailand Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA
Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA
Komite Pengawas Perpajakan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK .09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN MENTERI KEUANGAN, Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undahg Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang … Continue reading Komite Pengawas Perpajakan
Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal 02 September 2009 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-7/PJ.03/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-7/PJ.03/2008 Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-7/PJ.03/2008
PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK, 03/2008 TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 … Continue reading PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN tentang Registrasi Importir
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir ( Peraturan Menteri keuangan no 220/pmk.04/2008 tertanggal 16 Desember 2008 ) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA menimbang : ..... Mengingat : .... Memutuskan menetapkan PeraturaranMenteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan nomor 124/pmk.04/2007 tentang registrasi importir : Pasal 1 : beberapa ketentuan dalam peraturan menteri … Continue reading PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN tentang Registrasi Importir
