PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-55/PJ/2009 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penetapan Masa Manfaat Yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-55-2009.pdf
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat(2), Surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER53-2009.rar
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009 Tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Peivotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-52-2009.pdf
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-51/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga Per 51 PJ 2008
Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-40/PJ/2009 Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah
Pajak Lebih Rendah Bagi Karyawan
Pajak Lebih Rendah Bagi Karyawan Ditulis oleh Ali Selasa, 17 Pebruari 2009 15:04 Bagi karyawan tetap dapat memperoleh keringanan PPh mulai 1 Januari 2009. Karena pemerintah telah menetapkan bahwa pengurang penghasilan yang dapat dinikmati oleh karyawan tetap berstatus single maksimal diberikan sebesar Rp 21,84 juta pertahun. Hal ini berakibat pada Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan … Continue reading Pajak Lebih Rendah Bagi Karyawan
Pelayanan Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi
Kini Pelayanan Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi Pelayanan Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi
AUDIT REAL ESTATE N JASA KONSTRUKSI
Ditjen Pajak Ajak BPKP Mengaudit Pajak Konstruksi dan Real Estate (Selasa, 30 September 2008) Ditulis oleh Ali Selasa, 30 September 2008 06:20 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak benar-benar bersungguh-sungguh menggenjot penerimaan pajak dari sektor jasa konstruksi dan real estate. Rencananya, Ditjen Pajak akan meminta Dadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit penibayaran pajak dua jenis perusahaan … Continue reading AUDIT REAL ESTATE N JASA KONSTRUKSI
SURAT EDARAN PENEGASAN PELAKSANAAN
SURAT EDARAN PENEGASAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN PENEGASAN PELAKSANAAN
Penghapusan denda administrasi dan bunga ( sunset Policy )
Peraturan Dirjen Pajak tentang Penghapusan denda administrasi dan bunga ( sunset Policy ) Penghapusan denda administrasi dan bunga ( sunset Policy )
PPN IMPOR TERIGU 025/PMK.011/2008
PPN IMPOR TERIGU 025/PMK.011/2008 25pmk.011.08
PPH22 terigu kedelai 08/PMK.03/2008
PPH22 untuk Terigu dan Kedelai - PPH22 terigu kedelai 08/PMK.03/2008 PPH22 terigu kedelai 08/PMK.03/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-12/PMK.03/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-12/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas PMK-66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT, dan Persyaratan WP Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A UU No. 6 tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-12/PMK.03/2009
Pojok Pajak dan Mobil Pajak
LEBIH MUDAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN. dengan Pojok Pajak dan Mobil Pajak Pojok Pajak
Pajak Tak Terbayar Capai Rp300 Triliun
Pajak Tak Terbayar Capai Rp300 Triliun Ditulis oleh Ali Friday, 22 August 2008 04:12 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperkirakan jumlah pajak yang tidak dibayarkan wajib pajak (WP) kepada negara saat ini mencapai sekitar Rp300 triliun. Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan, nilai tersebut merupakan kesenjangan antara potensi dengan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara. "Hipotesis saya, … Continue reading Pajak Tak Terbayar Capai Rp300 Triliun
Penagihan dan Format SPT Penagihan Bunga Bea Masuk
Penagihan dan Format Surat Pemberitahuan Penagihan Bunga Bea Masuk, PPN dan PPnBM atas Pencairan Jaminan Perusahaan Pengguna Fasilitas KITE Penagihan dan Format Surat Pemberitahuan Penagihan Bunga Bea Masuk, PPN dan PPnBM atas Pencairan Jaminan Perusahaan Pengguna Fasilitas KITE
SPt importir jadi basis intensifikasi PPN Impor
SPt importir jadi basis intensifikasi PPN JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak akan memanfaatkan data pelaporan surat pemberitahuan (SPt) importir tertentu untuk mengintensifkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bidang usaha impor. Untuk keperluan itu, Dirjen Pajak Darmin Nasution telah menerbitkan Surat Edaran bernomor SE-60/PJ/2008 tentang pemanfaatan data pelaporan SPT importir pada 21 Oktober 2008. SE itu … Continue reading SPt importir jadi basis intensifikasi PPN Impor
PENCABUTAN Q.Q PADA FAKTUR PAJAK.SE-47/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ/2008 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT PENEGASAN TENTANG PENGGUNAAN METODE Q.Q. PADA FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejalan dengan upaya DJP dalam mendukung terciptanya “good governance” maka prinsip keadilan dan kepastian hukum peraturan perpajakan perlu dikedepankan. Untuk itu dipandang perlu menata ulang … Continue reading PENCABUTAN Q.Q PADA FAKTUR PAJAK.SE-47/PJ/2008
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2009
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2009 Tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2009
6 Kantor pelayanan bea cukai segera diubah
JAKARTA: Pemerintah akan mengubah status kantor pelayanan pabean dan cukai di enam lokasi menjadi kantor layanan utama guna mempermudah dan memperlancar arus barang ekspor dan impor. Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriyadi mengatakan keenam kantor layanan bea cukai yang akan ditingkatkan statusnya itu di antaranya Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), dan Pelabuhan Belawan … Continue reading 6 Kantor pelayanan bea cukai segera diubah
RANCANGAN PERUBAHAN UU tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO 8 tahun 1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI RANCANGAN PERUBAHAN UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
DJBC, Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
Pajak Melacak Data Polisi dan Lembaga Pemerintah
Pajak Melacak Data Polisi dan Lembaga Pemerintah Senin, 14 September 2009 07:45 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana masuk ke lebih banyak instansi Pemerintah Pusat maupun daerah untuk mengorek data wajib pajak. Lembaga pemungut pajak ini sedang mengincar data milik kepolisian daerah (Polda), pemerintah daerah (pemda), Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Agama (Depag). Tentu, Ditjen … Continue reading Pajak Melacak Data Polisi dan Lembaga Pemerintah
FORMULIR SPT TAK DIKIRIM LAGI th.2009
Formulir SPT tak lagi dikirim JAKARTA: Mulai tahun depan, kantor pelayanan pajak (KPP) tidak akan mengirimkan lagi formulir surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh kepada wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro menjelaskan ketentuan itu ditegaskan dalam surat pengumuman Direktorat Jenderal Pajak bernomor S-428/PJ.09/2009 tentang sosialisasi Tempat dan Cara Lain Pengambilan … Continue reading FORMULIR SPT TAK DIKIRIM LAGI th.2009
