17 Jenis Jasa Bebas PPN Kamis, 17 September 2009 08:34 Sedikitnya 17 jenis jasa akan terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu diatur dalam UU PPN dan Pa j ak Pen j ualan atas BarangMewah (PPnBM) yang disahkan kemarin. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa objek pajak yang sudah dikenai pajak daerah … Continue reading 17 Jenis Jasa Bebas PPN
DIRJEN PAJAK AKAN TELITIKAN 50 sektor USAHA
Ekonomi Makro Senin, 28/09/2009 Ditjen Pajak sisir 50 sektor usaha Pemerintah siap deteksi industri yang setor pajaknya rendah JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan benchmarking terhadap 50 sektor usaha tertentu yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan benchmarking yang dilakukan hanya semata-mata untuk mendeteksi sektor … Continue reading DIRJEN PAJAK AKAN TELITIKAN 50 sektor USAHA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-53-2009.rar
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009 Tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Peivotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-52-2009.pdf
Ditjen Pajak Intensifikasi Transaksi PPN dan PPh
Ditjen Pajak akan mengintensifkan penggalian potensi pajak menggunakan sistem optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP). Hal ini untuk mengetahui transaksi yang di luar kewajaran. Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, upaya tersebut dilakukan guna mencapai target penerimaan pajak dalam APBN 2010 sebesar Rp 742,7 triliun atau naik 1.9% dari target tahun ini Rp 729,2 triliun. Penerimaan pajak … Continue reading Ditjen Pajak Intensifikasi Transaksi PPN dan PPh
Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2008 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO MENTERI KEUANGAN, Menimbang : … Continue reading Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA
Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 JENIS JASA LAINNYA
Komite Pengawas Perpajakan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK .09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN MENTERI KEUANGAN, Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undahg Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang … Continue reading Komite Pengawas Perpajakan
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-7/PJ.03/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-7/PJ.03/2008 Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-7/PJ.03/2008
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2009 Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia Di Luar Negeri PERDIRJEN NOMOR 2 TAHUN 2009
Peraturan Menteri Keuangan tentang pengurangan PBB
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.03/2009 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Bisa lihat disini PMK 110/PMK.03/2009
