Tentang Angka Pengenal Importir/API 39/M-DAG/PER/9/2009 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal 02 September 2009 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3) 29/M-DAG/PER/6/2009 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 29/M-DAG/PER/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, … Continue reading Tentang Angka Pengenal Importir/API
10/PJ/2010 DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 10/PJ/2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor … Continue reading 10/PJ/2010 DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
Surat Edaran Dirjen Pajak, SE – 35/PJ/2010,
PENGERTIAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN JASA KONSULTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2OO8 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 35/PJ/2010,
P-16/BC/2010
Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010 P-16/BC/2010
P-17/BC/2010
Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2010 P-17/BC/2010
P-18/BC/2010
Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Untuk Tahun Anggaran 2010 P-18/BC/2010
PPN MEMBANGUN SENDIRI. No 39/PMK.03/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri perlu mengatur kembali batasan kegiatan … Continue reading PPN MEMBANGUN SENDIRI. No 39/PMK.03/2010
APLIKASI SPT
APLIKASI SPT
45/M-DAG/PER/9/2009
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)
PERDIRJEN BEA CUKAI 02/2005 HAL ASURANSI
PERDIRJEN BEA CUKAI HAL ASURANSI DALAM NILAI PABEAN 2005-KepDirjen02BC2005_Asuransi[1]
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 23/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 23/PJ/2010 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA , BADAN USAHA MILIK … Continue reading SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 23/PJ/2010
BUKU TARIP BEA MASUK INDONESIA (BTBMI)2010
BTBMI 2010 BUKU TARIP BEA MASUK INDONESIA 2010 lengkap dengan CEPT - ACFTA - AKFTA BTBMI lengkap 1 Januari 2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 6/PJ/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 6/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAAN SANKSI ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR
Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 01 /PDN/SE/01/2010 tentang percepatan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 01 /PDN/SE/01/2010 tentang percepatan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Bea Masuk ditanggung Pemerintah
Bea Masuk ditanggung Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.011/2010 Peraturan … Continue reading Bea Masuk ditanggung Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan No 42/PMK.011/2010
Peraturan Menter Keuangan No 42/PMK.011/2010 tentang Bea masuk Ditanggung Pemerintah untuk Industri Pembuatan SORBITOL
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 4/PJ/2010 Tentang Tempat Lain Selain Tempat Tinggal Atau Tempat Kedudukan Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 4/PJ/2010 Tentang Tempat Lain Selain Tempat Tinggal Atau Tempat Kedudukan Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
daftar mesin bahan dan barang produksi dalam negeri
daftar mesin bahan dan barang produksi dalam negeri yang tidak diberikan pembebasan Bea Masuk permen-no.19(2010)-DaftarmesinprodDN
Perubahan PMK 96/PMK.011/2008.
Perubahan PMK 96/PMK.011/2008. PMK
UPDATE MODUL APPLIKASI PIB/PEB
UPDATE MODUL APPLIKASI PIB/PEB http://www.insw.go.id/view-file?page=1/modul/modul.html
Boeing 747-8F First Flight – 8 February 2010
Boeing 747-8F First Flight - 8 February 2010 The Boeing 747-8 Freighter successfully took to the sky for the first time on Monday 8 February 2010. With 747 Chief Pilot Mark Feuerstein and Capt. Tom Imrich in the flight deck, the newest member of the 747 family took off at 12:39 p.m. local time from … Continue reading Boeing 747-8F First Flight – 8 February 2010
HASIL MEETING MEMBAHAS PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN FREIGHT FORWARDING
HASIL MEETING MEMBAHAS PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN FREIGHT FORWARDING Selasa, 09 Februari 2010, Pkl. 14.00-15.30 Rg.Rpt.Direktur PP 1, Gd. Utama Lt. 9, Kantor Pusat Dirjen Pajak Dihadiri oleh : I. DIRJEN PAJAK 1. Ibu Catur Rini 2. Bapak Yoga : Kasubdit Peraturan Perdagangan & Jasa 3. Bapak Noto : Peraturan PBB & BPHTB 4. Bapak … Continue reading HASIL MEETING MEMBAHAS PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN FREIGHT FORWARDING
Daftar kode perijinan dan kodifikasinya di modul PIB
Daftar kode perijinan dan kodifikasinya di modul PIB
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 05/M-DAG/PER/2/2010 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 05/M-DAG/PER/2/2010 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya
Bank Danamon tidak memungut biaya admin PIB
Bank Danamon tidak memungut biaya admin PIB Biaya ADM Pembayaran PIB Bank Danamon
