Freight

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER- 57/PJ/2010, Tanggal 10 December 2010

  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER- 57/PJ/2010, Tanggal 10 December 2010 tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-132/PJ/2010, Tanggal 30 November 2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-132/PJ/2010, Tanggal 30 November 2010 tentang langkah-langkah penanganan atas penerbitan dan penggunaan faktur pajak tidak sah

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 39…

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN Permendag_39__Impor_Barang_Jadi

17/M-DAG/PER/3/2010

17/M-DAG/PER/3/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API) 17M-DAGPER3_2010.pdf

spt ppn masa 1111 tahun 2011

Aplikasi E SPT untuk Tahun Pajak 2011 : E-SPT PPN : - eSPT MASA PPN 1111 (01122010) - eSPT MASA PPN 1111 DM (01122010) E spt lainnya

P-41/BC/2010

P-41/BC/2010 Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor p-41BC_2010.pdf

188/PMK.04/2010

188/PMK.04/2010 Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman

IATA Resolution 671- CHANGE OF CARGO IMP

IATA Resolution 671- CHANGE OF CARGO IMP AFI345%20-%20annex1%20%28129kB%29

second amendment of ACFTA

Second Amendment of ACFTA third party invoice acceptable 2nd-Protocol-to-Amend-the-TIG-CTC%20%28REV%20OCP%29

Permintaan Data dan Informasi Penanganan Hak Atas Wajib Pajak / Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit

Permintaan Data dan Informasi Penanganan Hak Atas Wajib Pajak / Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit suratPPKC.PDF

Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Barang Impor Produk tertentu

Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor tertentu 19PMK011_2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-119/PJ/2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-119/PJ/2010, Tanggal 16 November 2010 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan umum di jalan

Pengisian Lembar Penelitian Dan Penetapan

Pengisian Lembar Penelitian Dan Penetapan P-39-BC_2010.pdf

DIKLAT PPJK

  Dengan Hormat, Terlampir Edaran Diklat PPJK untuk anggota Gafeksi, terima kasih atas perhatiannya. Sekretariat DPW Gafeksi DKI Jakarta, Margono ED PPJK (2)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-49/PJ/2010, Tanggal 3 November 2010

  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-49/PJ/2010, Tanggal 3 November 2010 pencabutan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-48/pj/2008 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-110/PJ/2010, Tanggal 3 November 2010

  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-110/PJ/2010, Tanggal 3 November 2010 penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 140/pmk .03/2010 tentang penetapan wajib pajak sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company) yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain dan terdapat … Continue reading SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-110/PJ/2010, Tanggal 3 November 2010

PERBER MENKEU DAN MENDAGRI TENTANG BPHTB

PERBER MENKEU DAN MENDAGRI TENTANG BPHTB

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-46/PJ/2010, Tanggal 19 October 2010

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-46/PJ/2010, Tanggal 19 October 2010 tentang tata cara pemberian surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai atas impor atau penyerahan kapal untuk perusahaan pelayaran niaga nasional

Bebas Fiskal Luar Negeri 2011

BEBAS FISKAL LUAR NEGERI 2011 siaranpers25102010

Peraturan Menteri Keuangan, 177/PMK.04/2010, 4 Oktober 2010

TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PER-44/PJ/2010

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 44/PJ/2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-95/PJ/2010, Tanggal 20 September 2010 penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-95/PJ/2010, Tanggal 20 September 2010 penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2008 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2008 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat P-35_BC_2010.pdf

Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean

Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean P-38BC_2010.pdf

Pengisian Lembar Penelitian Dan Penetapan

Pengisian Lembar Penelitian Dan Penetapan P-39BC_2010.pdf