Update Patch Modul Terkait Pemberlakuan BTKI 2017
Freight
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tanggal 9 Pebruari 2017, tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tanggal 9 Pebruari 2017, tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar. 13/PMK.010/2017 5
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tanggal 7 Pebruari 2017, tentang Bukti Pemotongan dan/ atau Pemungutan Pajak Penghasilan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tanggal 7 Pebruari 2017, tentang Bukti Pemotongan dan/ atau Pemungutan Pajak Penghasilan. 12/PMK.03/2017
TERAPKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA TAHUN 2017, BEA CUKAI BERIKAN SOSIALISASI PADA PENGGUNA JASA
TERAPKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA TAHUN 2017, BEA CUKAI BERIKAN SOSIALISASI PADA PENGGUNA JASA
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-02/BC/2017 Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-02/BC/2017 Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman
MATERI SOSIALISASI BTKI 2017.
MATERI SOSIALISASI BUKU TARIP KEPABEAAN INDONESIA
Materi sosialisasi AEO untuk pengguna jasa
Materi sosialisasi AEO untuk pengguna jasa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017, tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor./BTKI 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017, tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.(BTKI 2017 ) 6/PMK.010/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2017 tanggal 19 Januari 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2017 tanggal 19 Januari 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional. 5/PMK.010/2017
MATERI SOSIALISASI REGISTRASI AKSES KEPABEAAN
MATERI SOSIALISASI REGISTRASI AKSES KEPABEAAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017. 255/PMK.010/2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.04/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Olahraga yang Diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.04/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Olahraga yang Diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional. 256/PMK.04/2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.04/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.04/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. 258/PMK.04/2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya. 261/PMK.03/2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2017 tanggal 9 Januari 2017, tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Atas Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2017 tanggal 9 Januari 2017, tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Atas Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam. 1/PMK.010/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. 249/PMK.03/2016
86/M-DAG/PER/12/2016 Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature)
86/M-DAG/PER/12/2016 Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Jenis Dokumen dan/ atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Jenis Dokumen dan/ atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. 213/PMK.03/2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 tanggal 29 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 tanggal 29 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan. 211/PMK.04/2016
85/M-DAG/PER/12/2016 Pelayanan Terpadu Perdagangan
85/M-DAG/PER/12/2016 Pelayanan Terpadu Perdagangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 202/PMK.010/2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean. 194/PMK.04/2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.010/2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas lmpor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.010/2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas lmpor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk. 196/PMK.010/2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 197/PMK.04/2016
82/M-DAG/PER/12/2016 Ketentuan Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya
82/M-DAG/PER/12/2016 Ketentuan Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya MATERI SOSIALISASI sosialisasi-pertek_permendag-baru-no-82_moi sosialisasi-pertek_permendag-baru-no-82_mot
