Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 07/M-DAG/PER/3/2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
Importir Diseleksi Kembali
Importir Diseleksi Kembali Oleh Naomi Siagian Jakarta - Importir tidak lama lagi akan dipangkas jumlahnya. Importir yang dinilai tidak menunjukkan kinerja baik akan dicoret dari daftar importir. Deputi Menko Perekonomian Edy Putra Irawadi mengatakan, ketegasan pemerintah ini untuk memberantas segala bentuk pelanggaran importasi. Importir yang disasar adalah importir produk hilir, bukan produk bahan baku. “Ada … Continue reading Importir Diseleksi Kembali
Sistem NSW impor terus dibenahi
Sistem NSW impor terus dibenahi JAKARTA: Sistem aplikasi elektronik pelayanan terpadu (national single window/NSW) untuk impor terus dibenahi menyusul adanya beberapa perubahan dalam proses importasi beberapa produk. Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Distribusi Edy Putra Irawady mengatakan sambil membangun sistem itu, pemerintah juga terus membenahi sistem NSW yang sedang berjalan, karena adanya perubahan kebijakan … Continue reading Sistem NSW impor terus dibenahi
Bea Cukai Cegah Impor Ilegal Senilai Rp 1,7 Triliun
BC Cegah Impor Ilegal Senilai Rp 1,7 Triliun Rabu, 16 September 2009 JAKARTA (Suara Karya): Kantor pelayanan utama Bea dan Cukai (BC) tipe A Tanjung Priok berhasil mencegah impor aneka produk kosmetik asal China, ekspor rotan mentah, dan tanduk rusa senilai Rp 1,7 triliun. Kasus impor ilegal pertama yang berhasil dicegah berupa satu kontainer yang … Continue reading Bea Cukai Cegah Impor Ilegal Senilai Rp 1,7 Triliun
2% utk Tarif PPh Jasa Lain
Tarif PPh jasa lain jadi 2% Tanpa NPWP, tarif pemotongan kena 100% JAKARTA: Pemerintah menetapkan tarif baru Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto imbalan yang diterima pelaku usaha atas 27 jenis jasa. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tertanggal 31 Desember 2008 No. 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain. Perhitungan pemotongan … Continue reading 2% utk Tarif PPh Jasa Lain
Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2008 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO MENTERI KEUANGAN, Menimbang : … Continue reading Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal 02 September 2009 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
Peraturan Menteri Perdagangan No: 29/M-DAG/PER/6/2009
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 29/M-DAG/PER/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Dan Cakram Optik (30/06/09) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 29/M-DAG/PER/6/2009
Peraturan Menteri Perdagangan No: 52/M-DAG/PER/12/2008
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/12/2008 Tanggal 12 Desember 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (12/12/08) Peraturan Menteri Perdagangan No: 52/M-DAG/PER/12/2008
Penerbitan Tiga Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Implementasi IJEPA
Penerbitan Tiga Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Implementasi IJEPA Jakarta, 02/07/08 (Fiscal News) – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu menyelenggarakan konferensi pers mengenai Penerbitan tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka implementasi IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) pada hari ini, Rabu (02/07) di … Continue reading Penerbitan Tiga Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Implementasi IJEPA
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2009
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja (12/06/09) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2009
