PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-5/PJ/2011 tata cara pengajuan dan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang bagi wajib pajak dalam negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan STEEL WIRE ROPE Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan KAWAT BRINDAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Penggenaan Be masuk Pengamananan STEEL WIRE
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan untuk kawat seng
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Penggenaan Bea Masuk Pengamanan Produk Kain dan kapas
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
PER- 10/BC/2011
Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat PER- 10/BC/2011
KEP- 51/BC/2011
Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai, Untuk Dan Atas Nama Menteri Membuat Dan Menandatangani Keputusan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan KEP- 51/BC/2011
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN PENGHASILAN BRUTO < Rp.600.000.000,-
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN PENGHASILAN BRUTO NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN PENGHASILAN BRUTO < Rp.600.000.000,-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 ANTI DUMPING UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER KOREA
PER-5 /BC/2011
Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan Barang Ekspor Ke Dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu PER-5 /BC/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011
Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 Dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan dan perbaikan kualitas pangan ( higienitas ), atas penyerahan minyak goreng sawit kemasan " Minyak kita " di dalam negeri perlu diberikan subsidi berupa PPN-DTP Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011
LION AIR TIDAK MENGHARUSKAN PEMERIKSAAN KARGO MELALUI RA
JAKARTA: Maskapai Lion Air diketahui kembali membolehkan pemeriksaan kargo udara dilakukan penyedia jasa yang tidak berstatus regulated agen setelah sebelumnya mewajibkan inspeksi harus melalui provider yang telah ditunjuk pemerintah tersebut. Dengan demikian, agen kargo dan ekspres dapat melakukan pemeriksaan kemanan melalui agen bandara atau non regulated agent (NRA). Ketua Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) … Continue reading LION AIR TIDAK MENGHARUSKAN PEMERIKSAAN KARGO MELALUI RA
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya 15PMK.011_2011.pdf
12/PMK.03/2011
Peraturan Menteri Keuangan No 12/PMK.03/2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga Peraturan Menteri Keuangan No 12/PMK.03/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 ANTI DUMPING HOT ROLLED COIL: KOREA DAN MALAYSIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 tentang PPN YANG DI TANGGUNG PEMERINTAH Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 53/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Pengendalian Minuman Beralkohol
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol Permendag.Minol
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 16/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 16/PMK.03/2011 tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK 16 / PMK 03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 17/PMK.03/2011
Peraturan Menteri Keuangan PMK 17/PMK.03/2011permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 18/PMK.03/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 18/PMK.03/2011perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 76/pmk.03/2010 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali pajak pertambahan nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ/2011 pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-1/pj/2011 tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain
