PENG-235_2012 ttg Penerapan Prinsip Good Governance Yang Profesional dan Bebas KKN
PENG-235_2012 ttg Penerapan Prinsip Good Governance Yang Profesional dan Bebas KKN
Share this:
International Freight Forwarder Indonesia Jakarta:
- Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
- PER-22/BC/2011 Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
- Pengumuman tentang Penerapan SKP Impor dan Inward Manifest Sentralisasi
- Pengumuman ttg Penerapan scr Penuh Sistem Komputer Pelayanan Ekspor dan Outward Manifes Sentralisasi & Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1434 H
- , Penegasan Mengenai Ketentuan Berkaitan Dengan Penerapan Secara Penuh (mandatory) PDE BC 2.3
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018 tanggal 17 April 2018 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Perdangangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pertukaran Data Elektronik Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tanggal 17 April 2017, tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik.
- SOSIALISASI Penerapan SKP Impor BC 20, Ekspor BC 30,
- Bebas Fiskal Luar Negeri 2011
