12 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendag No.or 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
11 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar
11 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar
10 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Keramik
10 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Keramik
09 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis.
09 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis.
08 Tahun 2018 Perubaan Kedua Atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik
08 Tahun 2018 Perubaan Kedua Atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik
SIARAN PERS KEMENDAG GESER PENGAWASAN LARTAS IMPORT DARI BORDER KE POST BORDER
SIARAN PERS KEMENDAG PENGAWASAN LARTAS IMPORT DARI BORDER KE POST BORDER pers
06 Tahun 2018 Perubahan Atas Permendag Nomor 77 M-DAG/PER/11/2016 Tentang Ketentuan Impor Ban
06 Tahun 2018 Perubahan Atas Permendag Nomor 77 M-DAG/PER/11/2016 Tentang Ketentuan Impor Ban
EDARAN KPU TANJUNG PRIOK ISTILAH CUSTOMS CLEARANCE
EDARAN KPU TANJUNG PRIOK ISTILAH CUSTOMS CLEARANCE Edaran Istilah Customs Clearance
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 15/BC/2017 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 15/BC/2017 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 27/BC/2017 Tentang Pemotongan Kuota Ekspor dan Impor Secara Elektronik
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 27/BC/2017 Tentang Pemotongan Kuota Ekspor dan Impor Secara Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2017 tanggal 10 Nopember 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 159/PMK.04/2017 TANGGAL 10 NOVEMER 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN 159/PMK.04/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. 229/PMK.04/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018 tanggal 4 Januari 2018, tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018 tanggal 4 Januari 2018, tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya. 2/PMK.010/2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. 213/PMK.010/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017, tentang Toko Bebas Bea.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017, tentang Toko Bebas Bea. 204/PMK.04/2017
203/PMK.04/2017
203/pmk.04/2017 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT 203/pmk.04/2017
Patch Modul PIB 6.0.7 Impor Barang untuk Usaha IKM Modul versi 6.0.7,
Patch Modul PIB 6.0.7 Impor Barang untuk Usaha IKM Modul versi 6.0.7, Mendukung relaksasi impor barang untuk usaha ikm dengan penambahan atas pencantuman multi/banyak indentor ikm dalam satu pib. Download Patch
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tanggal 27 Nopember 2017, tentang Impor Sementara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tanggal 27 Nopember 2017, tentang Impor Sementara. 178/PMK.04/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tanggal 10 Nopember 2017, tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tanggal 10 Nopember 2017, tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 158/PMK.04/2017
MATERI SOSIALISASI KEPABEANAN 2017
MATERI SOSIALISASI KEPABEANAN 2017 Impor Sementara [178_PMK.04_2017] Manifes [158_PMK.04_2017] Pemotongan Kuota Elektronik
MATERI Sosialisasi INSW 051217
MATERI SOSIALISASI INSW 051217 Materi Sosialisasi INSW 051217 (edited)
Patch Modul PIB – Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/2/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan, Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2017 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan dilakukan penambahan kode tarif Preferensi ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership dengan kode 61 dan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB PPh dan SKP PPN/PPNBM) Pengguna jasa dapan mengunduh patch modul PIB pada tautan berikut ini [UNDUH PATCH PIB]
Patch Modul PIB - Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/2/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan, Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2017 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan dilakukan penambahan kode tarif Preferensi ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership dengan kode 61 dan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB PPh dan SKP PPN/PPNBM) … Continue reading Patch Modul PIB – Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/2/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan, Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2017 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan dilakukan penambahan kode tarif Preferensi ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership dengan kode 61 dan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB PPh dan SKP PPN/PPNBM) Pengguna jasa dapan mengunduh patch modul PIB pada tautan berikut ini [UNDUH PATCH PIB]
BAHAN SOSIALISASI PEMBAYARAN DAN ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
BAHAN SOSIALISASI PEMBAYARAN DAN ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK Materi Sosialisasi Billing
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.010/2017 tanggal 22 Nopember 2017, tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam Itu serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.010/2017 tanggal 22 Nopember 2017, tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam Itu serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya dari Negara Republik Rakyat Tiongkok. 170/PMK.010/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tanggal 23 Oktober 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tanggal 23 Oktober 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 142/PMK.010/2017
