Freight

libur 2013

Jakarta Pemerintah merilis jadwal hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013. Jadwal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri dan perwakilannya. SKB terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013 ini ditandatangani Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Sekjen … Continue reading libur 2013

sumbangan keAgamaan yang dapat mengurangan penghasilan BRUTO

Sumbangan KeAgamaaan yang dapat mengurangi penghasilan bruto Siaran Pers Badan Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan-PER15

80/pmk.03/2012. Jasa angkutan tidak terkena PPN

  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2012 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI(peraturan, 29-05-2012, format 80/PMK.03/2012

Perjanjian kerjasama Indonesia – thailand

Perjanjian Kerjasama Indonesia-Thailand Perpres0632012

kumpulan Keringanan Bea masuk

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/ Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2012 (, pkpn, PMK1100112012.pdf, tanggal 26-06-2012, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa … Continue reading kumpulan Keringanan Bea masuk

KUMPULAN PERATURAN KERINGANAN BEA MASUK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2012 (, pkpn, PMK1050112012.pdf, tanggal 26-06-2012, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2012 (, … Continue reading KUMPULAN PERATURAN KERINGANAN BEA MASUK

KUMPULAN PERATURAN KERINGAN BEA MASUK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2012 (, pkpn, PMK1000112012.pdf, tanggal 26-06-2012, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun … Continue reading KUMPULAN PERATURAN KERINGAN BEA MASUK

pencabutan skep 255/iv/2011

KARGO UDARA: Aturan Baru, Maskapai Boleh Periksa O JAKARTA--Kementerian Perhubungan mencabut peraturan No. SKEP 255/IV/2011 tentang Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos dan menggantinya dengan KP 152/2012 yang di antaranya mengatur bahwa pemeriksa kargo udara bukan lagi hanya perusahaan regulated agent, maskapai penerbangan dan pabrikan juga berwenang. “Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No.SKEP 255/IV/2011 tentang pemeriksaan kargo … Continue reading pencabutan skep 255/iv/2011

TSA SETS Cargo Screenig Deadline for Intl Inbound Passenger Aircraft

TSA Sets Cargo Screening Deadline for International Inbound Passenger Aircraft Press Release May 16, 2012 Contact: TSA Public Affairs 571-227-2829 100 percent screening will be required on December 3, 2012   WASHINGTON – The Transportation Security Administration (TSA) today announced it has set a deadline for passenger air carriers to conduct 100 percent cargo screening … Continue reading TSA SETS Cargo Screenig Deadline for Intl Inbound Passenger Aircraft

change on IATA Cargo IMP

Dear CASS Participants,   For your information, kindly find the attached Result of CSC Notice of Amendment Cargo-IMP (Notif 005/2012, increase of message size to 3500 characters) which selfexplanatory.   Thank you for your kind attention and cooperation.   Sincerely yours,   Andalusia THAMRIN International Air Transport Association Summitmas II, 17th floor Jl. Jendral Sudirman … Continue reading change on IATA Cargo IMP

76/PMK.011/2012

76/PMK.011/2012 Pembebasan Bea Masuk Impor untuk mesin dan atau bahan dalam rangka Penanaman Modal 76/PMK.011/2012  

NOTICE OF IMPORT TO INDONESIA FROM CX

IMPORT NOTICE TO INDONESIA BY CX CSA-1206006 - Indonesia Customs Requirement of Import Shipme

36/M-DAG/PER/5/2012 Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

36/M-DAG/PER/5/2012 Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar 36/M-DAG/PER/5/2012

33/M-DAG/PER/5/2012 Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

33/M-DAG/PER/5/2012 Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar 33/M-DAG/PER/5/2012

BEA MASUK TAMBAHAN UNTUK KAWAT BESI

BEA MASUK TAMBAHAN UNTUK KAWAT BESI 57/PMK.011/2012

Peraturan Anti Dumping produk keramik

Peraturan Anti Dumping Produk Keramik 58/PMK.011/2012

75/PMK.11/2012

75/PMK.011/2012 Bea Keluar 75/PMK.011/2012

PROVISION ON IMPORTER IDENTIFICATION NUMBER (API)

PROVISION ON IMPORTER IDENTIFICATION NUMBER(API) 27/M-DAG/PER/5/2012.  english version  

Peraturan Kementeri Kesehatan1190/Menkes/per/VIII/2011

Peraturan Kementerian Kesehatan 1190/Menkes/per/VIII/2011 pmk1190ttgizinedaralkespkrt

UPDATE MODULE PEB 5.4.0

Update Modul PEB versi 5.4.0 untuk perubahan format PEB sesuai PER-18/BC/2012 tanggal 20 April 2012 Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : PER-18/BC/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa format … Continue reading UPDATE MODULE PEB 5.4.0

244/PMK.03/2008 . Jasa terkena PPH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK.03/2008 TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK  PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan. Pasal 23 ayat … Continue reading 244/PMK.03/2008 . Jasa terkena PPH

Jasa Freight Forwarder tidak terkena PPH 23

Sesuai dengan S-09/PJ.032/2008 Jasa Freight Forwarder tidak terkena PPH 23 Penegasan Peraturan Dirjen. No. Per 701

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP. 152 Tahun 2012 tentang Pengamanan Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara (Regulated Agent) sebagai pengganti peraturan terdahulu No. SKEP/255/IV/201

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP. 152 Tahun 2012 tentang Pengamanan Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara (Regulated Agent) sebagai pengganti peraturan terdahulu No. SKEP/255/IV/201 Perdirjen hubud no 152 Tahun 2012 Pemeriksaan keamanan kargo1 Perdirjen hubud no 152 Tahun 2012 Pemeriksaan keamanan kargo2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012

Bea Masuk anti dumping dari China Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012 58/PMK.011/2012

57/PMK.011/2012 Bea Masuk tindakan pengamanan steel wire rod 7312.10.90.00

57/PMK.011/2012 Bea Masuk tindakan pengamanan steel wire rod 7312.10.90.00   PMK0570112012 PERUBAHAN BEA MASUK PENGAMANAN STEEL WIRE ROPE%