PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR lO/PMK,.Oll/2014 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN 10/PMK.011/2014
Freight
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.Oll/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.Oll/2013 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEWZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2013
UPDATE PIB
Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tanggal 05 Desember 2013 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 154/PMK.033/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, yang berlaku mulai tanggal 6 Januari 2014, dengan ini diberitahukan kepada pengguna jasa … Continue reading UPDATE PIB
207/PMK.011/2013
Peraturan Menteri Keuangan Nonor 207 /PMK.o11/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil 207/PMK.011/2013
197/PMK.03/2013
Peraturan Menteri keuangan no 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai 197/PMK.o3/2013
179/PMK.011/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PMK.Oll/2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK 179/PMK.011/2013
176/PMK.04/2013 tanggal 6 Desember 2013,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tanggal 6 Desember 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor 176/PMK.04/2013
177/PMK.04/2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013 tanggal 6 Desember 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor 177/PMK.04/2013
175/PMK.011/2013 PPH 22 IMPORT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR175/PMK.Oll/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BlDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAI-IA DI BlDANG LAIN 175/PMK.o11/2013
169/PMK.011/2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tanggal 27 Nopember 2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand. 169/PMK.011/2013
61/M-DAG/PER/9/2013
M-DAG 61 Perubahan M-DAG 83 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
2014 USAHA SULIT
Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkirakan Indonesia menghadapi situasi perekonomian yang sulit pada tahun depan. SBY mengatakan kombinasi antara kinerja ekspor yang masih lemah dan potensi penghentian stimulus moneter Bank Sentral AS akan menimbulkan tekanan hebat pada perekonomian Indonesia. Tekanan tersebut, jelasnya, terutama terasa melalui nilai tukar rupiah yang saat ini terus melemah menuju titik … Continue reading 2014 USAHA SULIT
ALFI MENOLAK REVISI PERATURAN JPT
Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha logistik lokal memprotes rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagai pengganti Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub) No. 10/1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Pasalnya, aturan pengganti itu dinilai lebih mengakomodir kepentingan pemodal asing dan besar juga berpotensi mematikan 3.459 perusahaan forwarder lokal. Anwar Sata, Wakil Ketua … Continue reading ALFI MENOLAK REVISI PERATURAN JPT
SNI
Peraturan Menteri Perindustrian No. 53/M-IND/PER/10/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2012 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/11/2013 Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Peraturan Menteri Perindustrian No. 52/M-IND/PER/10/2013 Penunjukan … Continue reading SNI
151/PMK.1/2013..11 Nov 2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 Nopember 2013, tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak. 151/PMK.011/2013
146/PMK.011/2013. tertanggal 4 Nov 2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013 tanggal4 Nopember 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang 146/PMK.011/2013
LARTAS .KATEGORI KODE IJIN
LARTAS , KATEGORI KODE IJIN DLL
134/PMK.08/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/PMK.08/2013 TENTANG DEALER UTAMA 134/PMK.08/2013
SNI
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No. 49/M-IND/PER/9/2013 Penunjukan Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pembelakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, Dan Mesin Cuci Secara Wajib. Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No. 48/M-IND/PER/9/2013 Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)Baja Lembaran Lapis Seng (BJ.LS) Secara Wajib. Peraturan … Continue reading SNI
133/PMK.011/2013
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.Oll/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 213/PMKOll/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR 133/PMK.011/2013
PMK 130/PMK.Oll/2013.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUSLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.Oll/2013 . TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.Oll/2013 TENTANG JENIS SARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN SERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS SARANG MEWAH 121/PMK.011/2013 baru seumur JAGUNG 130/PMK.011/2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2013 Tanggal 13 September 2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya. 129/PMK.011/2013
Softfile sosialisasi BC 2,3
Yth. Mitra Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, Sehubungan dengan Sosialisasi Penerapan Sistem Komputer Pelayanan BC 2.3 Sentralisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta tanggal 16 September 2013, dengan ini kami sampaikan softfile materi yang disampaikan selama sosialisasi tersebut. Semoga bermanfaat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Penerapan SKP … Continue reading Softfile sosialisasi BC 2,3
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.38/M-IND/PER/7/2013
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.38/M-IND/PER/7/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/2/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Katup Tabung Baja LPG Secara Wajib
128/PMK.011/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR lZ8/PMK.Oll/Z013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMKOll/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR 128/PMK.011/2013
