Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 14/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ/2006 TENTANG BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 12/PJ/2010 TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 6/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAAN SANKSI ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 4/PJ/2010 Tentang Tempat Lain Selain Tempat Tinggal Atau Tempat Kedudukan Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2010 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-66/PJ/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pjaka Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-63/PJ./2009 Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi beserta Petunjuk Pengisiannya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-59/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-55/PJ/2009 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penetapan Masa Manfaat Yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-58/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2009 Tentang Perubahana ATas Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor Er-31/Pj/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-55/PJ/2009 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penetapan Masa Manfaat Yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-55-2009.pdf

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat(2), Surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER53-2009.rar

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009 Tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Peivotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-52-2009.pdf

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-53-2009.rar

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2009 Tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Peivotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-52-2009.pdf

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2009 Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia Di Luar Negeri PERDIRJEN NOMOR 2 TAHUN 2009