22/M-DAG/PER/5/2013 Ketentuan Impor Dan Ekspor Hewan Dan Produk Hewan
Freight
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
REGULASI Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No. 24/M-IND/PER/4/2013 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No. 23/M-IND/PER/4/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia. Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No. 22/M-IND/PER/3/2013 Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan … Continue reading Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
PERDIRJEN PAJAK 14/PJ/2013
Per Dirjen Pajak 14/PJ/2013 tentang PPH21/26 PER 14PJ0.2013
Softfile Materi Sosialisasi Ketentuan Impor Barang Kena Cukai
Softfile Materi Sosialisasi Ketentuan Impor Barang Kena Cukai Sosialisasi Impor BKC-BCSH 29 April 2013
16/M-DAG/PER/4/2013 Ketentuan Impor Produk Hortikultura
16/M-DAG/PER/4/2013 Ketentuan Impor Produk Hortikultura 16/M-DAG/PER/4/2013
70/PMK.011/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 70/PMK.011/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK 70/PMK.011/2013
59/M-DAG/PER/9/2012
Perubahan 27/M-Dag/PER/9/2012 tentang API 59/M-DAG/PER/9/2012
68/PMK.011/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/PMK.Oll/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150jPMKOIlj2012 TENTANG PENGENAAN BEA MASUKANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA 68/PMK.011/2013
PPJK Yang DICABUT NIK NYA
BROWSE DATA PPJK STATUS DICABUT Halaman 1 dari 1 NO NAMA ALAMAT 1 CIPTA MAJU BERSAMA PERAK BARAT NO 135, SURABAYA, JAWA TIMUR, 60177 2 DWIDAYA UTAMA ABADI JL YOS SUDARSO NO. 103, CILEGON, BANTEN, 42438 3 EKA SARANA CARGO JL JEMUR ANDAYANI 50 BLOK B NO 68 - 69 RT 08 RW 05, … Continue reading PPJK Yang DICABUT NIK NYA
PENGUMUMAN BEA CUKAI ATAS KELUHAN MASYARAKAT ATAS PPJK
Publikasi Informasi PPJK Aplikasi Publikasi Informasi PPJK dibuat untuk memenuhi permintaan masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima banyak pengaduan tentang informasi yang tidak akurat terkait dengan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang dinilai merugikan semua pihak, baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PPJK itu sendiri dan Perusahaan Pengguna jasa PPJK. Publikasi data PPJK … Continue reading PENGUMUMAN BEA CUKAI ATAS KELUHAN MASYARAKAT ATAS PPJK
sosialisasi 38/PMK.011/2013 tentang PPN Jasa Freight Forwarder
Sosialisasi 38/PMK.011/2013 tentang PPN Jasa Freight Forwarder Oleh ILFA/ ALFI PPN-atas-Jasa-Freight-Forwarding_09-Mar-11-REvisi-3-APRIL-2013 (contoh perhitungan tidak tepat ) Oleh DIrektorat Jendral Pajak / DJP ppn-ff-dlm-pmk38-2013-alfi_DJP_4 apr 13 Sedangkan 38/PMK.011/2013 sdh di upload sebelumnya
65/PMK.011/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK .011/2013 TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA JEPANG, REPUBLIK KOREA, TAIWAN, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM 65/PMK.011/2013
Barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular Untuk Tahun Anggaran 2013 (, pkpn, PMK0620112013, tanggal 21-03-2013, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan … Continue reading Barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2013 (, pkpn, PMK0570112013, tanggal 21-03-2013, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2013 (, … Continue reading barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2013 (, pkpn, PMK0560112013, tanggal 21-03-2013, format
barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2013 BMDTP Atas Impor Barang & Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang &/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik Untuk TA 2013 (, pkpn, PMK0470112013, tanggal 21-03-2013, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang … Continue reading barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2013 (, pkpn, PMK0520112013, tanggal 21-03-2013, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, … Continue reading barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
Peraturan Dirjen Pajak, PER – 06/PJ/2013, 7 Maret 2013
Peraturan Dirjen Pajak, PER - 06/PJ/2013, 7 Maret 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
Per 24/PJ/2012 tentang Faktur Pajak
Per 24/PJ/2012 tentang Faktur Pajak
38/PMK.011/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PMK.Oll/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PERHATIAN : PASAL 2 M PPN Freight Forwarder freight terkena PPN 10 persen dan pasal 3 nya PPN tersebut tidak dapat di KREDITKAN. 38/PMK.011/2013
ISO 9001 untuk Bea Cukai KPU TANJUNG PRIOK
ISO 9001 untuk Bea cukai KPU Tanjung Priok PRESS%20RELEASE
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.02/M-IND/PER/1/2013
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.02/M-IND/PER/1/2013 Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO dan Kadar Formaldehida Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib. No.02/M-IND/PER/1/2013
07/M-DAG/PER/2/2013
Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman 07/M-DAG/PER/2/2013
224/PMK.o11/2012
Perubahan 154/PMK.o3/2010 Tentang Pungutan PPH pasal 22 224/PMK.011/2012
06/M-DAG/PER/1/2013
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Impor Produk Hortikultura Kepada BPKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun 06/M-DAG/PER/1/2013
