PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR lZ8/PMK.Oll/Z013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMKOll/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR 128/PMK.011/2013
Surat Edaran JICT 9 September 2013 = Penggunaan System untuk Jalur Merah
Surat Edaran JICT 9 September 2013 = Penggunaan System untuk Jalur Merah
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No. 37/M-IND/PER/7/2013
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No. 37/M-IND/PER/7/2013 Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG Secara Wajib Pada Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung LPG.
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.36/M-IND/PER/7/2013
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.36/M-IND/PER/7/2013 Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib
PMK 120/PMK.04/2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat. 120/PMK.04/2013
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI Salinan PM KOMINFO No 5 Th 2013 alat dan perangkat PERMENDAG No.38 Th.2013
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.35/M-IND/PER/7/2013
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.35/M-IND/PER/7/2013 Penunjukan Surveyor Independen Pelaksana Verifikasi Terhadap Pengajuan Permohonan Penetapan Penerima Fasilitas Perpajakan Dalam Program Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau (PPKB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.o11/2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.o11/2013 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CASING DANTUBING PMK1080112013 - BM pengamanan Cashing Tubing
softfile materi Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM No. 27 dan 28 Tahun 2013
Dear All Rekan-Rekan PPJK, PJT, dan pengusaha TPB di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Seokarno-Hatta, Sehubungan dengan penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM No. 27 dan 28 Tahun 2013 pada tanggal 17 Juli 2013 di Aula Gedung A Lantai II Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya … Continue reading softfile materi Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM No. 27 dan 28 Tahun 2013
Pengumuman ttg Penerapan scr Penuh Sistem Komputer Pelayanan Ekspor dan Outward Manifes Sentralisasi & Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1434 H
Yth. Pengguna Jasa dan Mitra Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, Dengan ini kami sampaikan Surat Pengumuman Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta nomor PENG-327/WBC.06/KPP.MP.01/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang Penerapan secara Penuh (Mandatory) Sistem Komputer Pelayanan Ekspor dan Outward Manifes Sentralisasi dan nomor PENG-326/WBC.06/KPP.MP.01/2013 tanggal 09 Juli 2013 … Continue reading Pengumuman ttg Penerapan scr Penuh Sistem Komputer Pelayanan Ekspor dan Outward Manifes Sentralisasi & Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1434 H
SOSIALISASI Penerapan SKP Impor BC 20, Ekspor BC 30,
SOSIALISASA Penerapan SKP Impor BC 20, Ekspor BC 30, Inward Penjelasan Sentralisasi impor n ekspor pengguna jasa juni 2013
PERATURAN Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.31/M-IND/PER/6/2013 Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O Dan L Secara Wajib. Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.29/M-IND/PER/6/2013 Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Peraturan Menteri Perindustrian No. Permenperind No.27/M-IND/PER/4/2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri … Continue reading PERATURAN Kementerian Perindustrian
24/M-DAG/PER/5/2013 Ketentuan Impor Kedelai Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai
24/M-DAG/PER/5/2013 Ketentuan Impor Kedelai Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai
PP 41/2013 tentang PPnBM Kendaraan Bermotor dan LCGC
PERATURAN PEMERINTAH 41/2013 tentang PPnBM Kendaraan Bermotor dan LCGC PP0412013-PPnBM - LCGC
Softfile Materi Sosialisasi Ketentuan Impor Barang Kena Cukai
Softfile Materi Sosialisasi Ketentuan Impor Barang Kena Cukai Sosialisasi Impor BKC-BCSH 29 April 2013
16/M-DAG/PER/4/2013 Ketentuan Impor Produk Hortikultura
16/M-DAG/PER/4/2013 Ketentuan Impor Produk Hortikultura 16/M-DAG/PER/4/2013
70/PMK.011/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 70/PMK.011/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK 70/PMK.011/2013
59/M-DAG/PER/9/2012
Perubahan 27/M-Dag/PER/9/2012 tentang API 59/M-DAG/PER/9/2012
68/PMK.011/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/PMK.Oll/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150jPMKOIlj2012 TENTANG PENGENAAN BEA MASUKANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA 68/PMK.011/2013
PENGUMUMAN BEA CUKAI ATAS KELUHAN MASYARAKAT ATAS PPJK
Publikasi Informasi PPJK Aplikasi Publikasi Informasi PPJK dibuat untuk memenuhi permintaan masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima banyak pengaduan tentang informasi yang tidak akurat terkait dengan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang dinilai merugikan semua pihak, baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PPJK itu sendiri dan Perusahaan Pengguna jasa PPJK. Publikasi data PPJK … Continue reading PENGUMUMAN BEA CUKAI ATAS KELUHAN MASYARAKAT ATAS PPJK
65/PMK.011/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK .011/2013 TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA JEPANG, REPUBLIK KOREA, TAIWAN, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM 65/PMK.011/2013
Barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular Untuk Tahun Anggaran 2013 (, pkpn, PMK0620112013, tanggal 21-03-2013, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan … Continue reading Barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2013 (, pkpn, PMK0570112013, tanggal 21-03-2013, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2013 (, … Continue reading barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2013 BMDTP Atas Impor Barang & Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang &/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik Untuk TA 2013 (, pkpn, PMK0470112013, tanggal 21-03-2013, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang … Continue reading barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2013 (, pkpn, PMK0520112013, tanggal 21-03-2013, format ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, … Continue reading barang yang bea masuknya ditanggung pemerintah
