Tag Archives: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2011 TANGGAL 20 JANUARI 2011 PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-20/PJ/2011 pengisian formulisr spt masa ppn 1111 dan spt masa ppn 1111 dm dalam bentuk file pdf

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ/2011 pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-1/pj/2011 tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-2/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-144/PJ/2010 tentang penegasan tata cara penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak berisiko rendah

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-147/PJ/2010 tentang penjelasan atas peraturan menteri keuangan nomor 40/pmk.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar … Continue reading →

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-63/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak berisiko rendah

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-62/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-44/pj/2008 tentang tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak, perubahan data dan pemindahan wajib pajak … Continue reading →

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-147/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang penjelasan atas peraturan menteri keuangan nomor 40/pmk.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa … Continue reading →

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-144/PJ/2010, Tanggal 22 December 2010 tentang penegasan tata cara penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak berisiko rendah

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-140/PJ/2010, Tanggal 17 December 2010 petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-60/pj/2010 tentang tata cara penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE- 138/PJ/2010, Tanggal 15 December 2010 penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per-53/pj/2010 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berkaitan dengan sptnp atau spktnp, … Continue reading →

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-137/PJ/2010, Tanggal 13 December 2010 tentang penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per-58?pj/2010 tentang bentuk dan ukuran formulir serta tata cara pengisian keterangan pada faktur pajak bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-132/PJ/2010, Tanggal 30 November 2010 tentang langkah-langkah penanganan atas penerbitan dan penggunaan faktur pajak tidak sah

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-119/PJ/2010, Tanggal 16 November 2010 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan umum di jalan

  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-110/PJ/2010, Tanggal 3 November 2010 penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 140/pmk .03/2010 tentang penetapan wajib pajak sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk … Continue reading →

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-95/PJ/2010, Tanggal 20 September 2010 penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan … Continue reading →

Surat Edaran Dirjen Pajak, SE – 76/PJ/2010, 5 Juli 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 59/PJ/2010 TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT PPN 1107 SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-14/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 … Continue reading →

27 April 2010 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ/2010 TENTANG PENJELASAN MENGENAI PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau … Continue reading →

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 23/PJ/2010 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, … Continue reading →

SURAT EDARAN DIREKTUR JNEDERAL PAJAK NOMOR 9/PJ/2010 Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan dar Penghasilan Bruto

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-101/PJ/2009 Petunjuk Pelaksanaan PER-58.PJ.2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-100/PJ/2009 Penggunaan Norma Bagi Petugas Dinas Luar Asuransi dan MLM

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-64/PJ/2009 Pekerja Yang Memperoleh PPh Psl 21 Ditanggung Pemerintah