Kinerja PFPD Bea & Cukai Priok dikeluhkan
JAKARTA: Kalangan importir mengeluhkan pelayanan pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok yang tidak optimal sehingga bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Lian Pohan, salah seorang importir di Pelabuhan Priok, mengatakan kelambanan kinerja PFPD berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena menumpuknya barang-barang impor di pelabuhan dalam waktu cukup lama.
Selain itu, paparnya, ketidakpastian pelayanan dan kelambanan kerja PFPD mengakibatkan terjadinya ketidakpastian berusaha bagi importir dan pengguna jasa.
“Kondisi ini sangat berpengaruh pada perdagangan secara umum di dalam negeri. Dampak lainnya menimbulkan penyalahgunaan wewenang secara terselubung,” tegasnya, pekan ini.
Budiman, importir lain di Pelabuhan Priok, menambahkan selama ini PFPD tidak akomodatif menanggapi keluhan dari importir dan cenderung mengabaikan kemampuan analisa.
“Sikap itu tampak saat memeriksa dokumen pemberitahuan impor barang [PIB]. Untuk barang yang sama dari sisi jenis, tipe, pabrik, dan negara asal, serta dimuat di kapal dengan nomor pelayaran yang sama diimpor oleh importir sama dengan menggunakan beberapa dokumen invoice, kemudian diperiksa oleh beberapa PFPD,” katanya.
Namun, menurutnya, keputusan PFPD satu dengan lainnya berbeda. Contohnya, PFPD satu dapat menerima harga transaksi (invoice), tetapi PFPD lainnya menolak harga transaksi itu, sehingga diterbitkan surat penetapan tarif dan nilai pabean (SPTNP) atau nota pembetulan (notul).
“Seharusnya jika meragukan nilai transaksi, PFPD bisa meminta INP [informasi nilai pabean] kepada importir, dan importir akan menjawab dengan DNP [deklarasi nilai pabean] untuk membuktikan nilai transaksi mereka
