Ekonomi Makro
Senin, 28/09/2009
Ditjen Pajak sisir 50 sektor usaha
Pemerintah siap deteksi industri yang setor pajaknya rendah
JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan benchmarking terhadap 50 sektor usaha tertentu yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan benchmarking yang dilakukan hanya semata-mata untuk mendeteksi sektor usaha mana yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
“Benchmark ini sebetulnya hanya sebagai alat pantau dini atau early warning. Jadi ini tidak semata-mata dijadikan alat koreksi. Akan tetapi dicari jawabannya di mana letak kesalahannya kok sektor usaha ini di bawah benchmark,” katanya akhir pekan lalu.
Dia menuturkan data hasil benchmark tersebut akan di-cross check dengan data penyampaian surat pemberitahuan (SPT) masa maupun tahunan serta data-data lain yang telah disampaikan oleh WP.
Apabila dalam proses verifikasi antara data hasil benchmark dengan surat pemberitahuan (SPT) WP ternyata ditemukan alasan yang masuk akal Ditjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Tidak masuk akal
Namun sebaliknya, benchmark akan dilanjutkan kepada proses pemeriksaan apabila alasan yang ditemukan tidak masuk akal.
“Misalnya, profit ratio sektor usaha tertentu 17% kok ini cuma 0,7% atau 1%, kenapa ini? Kalau waktu didalami ini ada reason-nya bisa dimengerti ya nggak apa-apa. Tapi kok sudah 15 tahun rugi terus ada apa? Ini yang akan didalami,” tuturnya.
Dari 50 sektor usaha itu, Tjiptardjo hanya menyebutkan a.l. sektor usaha di bidang rumah sakit, jasa konstruksi, kelapa sawit, batu bara, dan jasa angkutan. “Kenapa kok cuma 50 sektor usaha? Karena data yang bisa di benchmark untuk saat ini cuma itu. Jadi pertimbangannya praktis aja. Nanti kalau datanya ada lagi, kita tambah lagi. Ini kan berjalan terus,” ujarnya.
Tjiptardjo juga tidak membantah bahwa tujuan lain dari kegiatan benchmarking tersebut adalah untuk menggenjot target penerimaan pajak yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
“Kalau urusan genjot-menggenjot [penerimaan pajak], ya itu tugas kita genjot terus karena ini yang harus kita kejar mana yang tidak benar,” katanya.
Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBNP Rp528 triliun dan realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2009 mencapai 59% (termasuk PPh migas) dari target penerimaan.
Adapun untuk tahun depan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam RAPBN 2010 sebesar Rp651 triliun (termasuk PPh migas).
Pada bagian lain, pemerintah menargetkan penerbitan semua peraturan pelaksana UU tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), selesai Desember.
“Waktu penyusunan UU-nya, kita juga sudah menyiapkan draf [aturan pelaksana]. Jadi sampai Desember sudah tuntas semua dan sisanya 3 bulan lagi tinggal sosialisasi,” ujar Tjiptardjo di Jakarta. (16) (achmad.aris@bisnis.co.id)
sumber : Business Indonesia
