03/M-DAG/PER/1/2012

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. 02/M-DAG/PER/1/2012
2. Tabel kolerasi 2007-2012 dan presentasi BTKI 2012
3. Cinemas Full as Indonesia Continues Debating ’2012′
4. Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
5. Ketentuan barang impor modal bukan baru 48/M-DAG/PER12/2011
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi

02/M-DAG/PER/1/2012

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Tabel kolerasi 2007-2012 dan presentasi BTKI 2012
2. Cinemas Full as Indonesia Continues Debating ’2012′
3. Ketentuan barang impor modal bukan baru 48/M-DAG/PER12/2011
4. PENGUMUMAN BEA CUKAI
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 55/BC/2011
6. ketentuan Pelayanan Ijin impor ekspor dgn INSW

48/M-DAG/PER12/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 63/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
2. Nomor : 57/M-DAG/PER/12/2008 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/12/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 5… Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru New
4. PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA
5. Depdag Terbitkan Permendag Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 55/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (09/10/09)

PMK 253/PMK.04/2011

PMK 254/PMK.04/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 59/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
4. Penagihan dan Format SPT Penagihan Bunga Bea Masuk
5. Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
6. Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011

PMK.212/PMK.011/2011 tentang pembebasanbea masuk

untuk impor persenjataan amunisi dll

212/PMK.011/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011
6. Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011

Kortab BTBMI 2007 – BTKI 2012

sosialisasi btki 2012

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. PENGUMUMAN BEA CUKAI
2. Presentasi Nilai Pabean 160/PMK.04/2010
3. 31/M-DAG/PER/7/2007 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007 Tentang Angka Pengenal Importir (API)
4. Cinemas Full as Indonesia Continues Debating ’2012′
5. Nomor 40 Tahun 2007 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
6. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferantial Tariff
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 PERUBAHAN KE SEMBILAN ATAS PENETAPAN SISTIM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
3. Penerbitan Tiga Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Implementasi IJEPA
4. PerMenKeu Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (FTA)
5. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produ-Produk Susu Tertentu

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA PHILIPINA
2. 196 /PMK.011/2010
3. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
4. PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA
5. Bea Masuk Anti dumping BOPP Nomor 89/PMK.011/2009
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Uncoated Writing And Printing Paper

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 174/PMK.011/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Penerbitan PMK 213/PMK.011/2011 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk
2. Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferantial Tariff
3. perubahan kedelepan tentang penetapan klafikasi barang dan pembebanan tarip
4. PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produ-Produk Susu Tertentu
6. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 175/PMK.011/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA
2. Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 ANTI DUMPING IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, RRC DAN TAIWAN
3. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
4. Bea Masuk Anti dumping BOPP Nomor 89/PMK.011/2009
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Uncoated Writing And Printing Paper
6. 176/PMK. 011/2011 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIIN AWNING DAN KERAI MATAHARI

PERUBAHAN KETIGA TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 167/PMK.011/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Tarif bea masuk produk olahan tembakau
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 PERUBAHAN KE SEMBILAN ATAS PENETAPAN SISTIM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
3. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai
4. Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009
6. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 20 /PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 176/PMK.011/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
2. DJBC, Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Paku
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA PHILIPINA
4. PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA
5. Peraturan Menteri Keuangan Terhadap Impor Paku
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Uncoated Writing And Printing Paper

PIB: 13/20/PBI/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Pelayanan Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi
2. Bebas Fiskal Luar Negeri 2011
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
4. FISKAL LUAR NEGERI
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 59/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
6. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-2/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan

Peraturan Menkeu Nomor 148/PMK.04/2011 tanggal 7 September 2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011
2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
3. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
4. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TANGGAL 11 JANUARI 2011
5. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2011 TANGGAL 20 JANUARI 2011
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011

tentng  IMPORT SEMENTARA

142/PMK.04/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Peraturan Menkeu Nomor 148/PMK.04/2011 tanggal 7 September 2011
2. 38/M-DAG/PER/8/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tanggal 31 Agustus 2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
3. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011
5. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TANGGAL 11 JANUARI 2011
6. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2011 TANGGAL 20 JANUARI 2011

no.122/PMK.04/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai
2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2008
3. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.03/2009
4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-12/PMK.03/2009
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54… Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja New
6. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.04/2008