03/M-DAG/PER/1/2012

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. 02/M-DAG/PER/1/2012
2. Tabel kolerasi 2007-2012 dan presentasi BTKI 2012
3. Cinemas Full as Indonesia Continues Debating ’2012′
4. Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
5. Ketentuan barang impor modal bukan baru 48/M-DAG/PER12/2011
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi

02/M-DAG/PER/1/2012

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Tabel kolerasi 2007-2012 dan presentasi BTKI 2012
2. Cinemas Full as Indonesia Continues Debating ’2012′
3. Ketentuan barang impor modal bukan baru 48/M-DAG/PER12/2011
4. PENGUMUMAN BEA CUKAI
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 55/BC/2011
6. ketentuan Pelayanan Ijin impor ekspor dgn INSW

48/M-DAG/PER12/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 63/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
2. Nomor : 57/M-DAG/PER/12/2008 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/12/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 5… Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru New
4. PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA
5. Depdag Terbitkan Permendag Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 55/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (09/10/09)

PMK 253/PMK.04/2011

PMK 254/PMK.04/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 59/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
4. Penagihan dan Format SPT Penagihan Bunga Bea Masuk
5. Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
6. Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2008
4. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008
6. PerMenKeu Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (FTA)

Patch
modul PIB untuk penambahan kode 58 tarif AANZ-FTA

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. update modul peb
2. Update modul PIB dalam rangka Permendag 45/M-DAG/PER/9/2009 : 17/M-DAG/PER/9/2010 tentang nomor API dan Penambahan respon konsultasi Nilai Pabean
3. Daftar kode perijinan dan kodifikasinya di modul PIB
4. Daftar Kode Standar Internasional Yang Digunakan Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean
5. Modul PIB Tips
6. UPDATE MODUL APPLIKASI PIB/PEB

PMK.212/PMK.011/2011 tentang pembebasanbea masuk

untuk impor persenjataan amunisi dll

212/PMK.011/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011
6. Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011

Tutup

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Penerbitan PMK 213/PMK.011/2011 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 PERUBAHAN KE SEMBILAN ATAS PENETAPAN SISTIM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.011/2010
5. INSW DIBERLAKUKAN DI SOEKARNO HATTA
6. Tabel kolerasi 2007-2012 dan presentasi BTKI 2012

Kortab BTBMI 2007 – BTKI 2012

sosialisasi btki 2012

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. PENGUMUMAN BEA CUKAI
2. Presentasi Nilai Pabean 160/PMK.04/2010
3. 31/M-DAG/PER/7/2007 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007 Tentang Angka Pengenal Importir (API)
4. Cinemas Full as Indonesia Continues Debating ’2012′
5. Nomor 40 Tahun 2007 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
6. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN

PMK 213/PMK.011/2011 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea
Masuk….

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 PERUBAHAN KE SEMBILAN ATAS PENETAPAN SISTIM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
2. perubahan kedelepan tentang penetapan klafikasi barang dan pembebanan tarip
3. Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferantial Tariff
4. PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA
5. PENGUMUMAN BEA CUKAI
6. Penerbitan Tiga Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Implementasi IJEPA

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pertukaran Data Elektronik Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat
2. Tarif sewa gudang akan diatur pemerintah
3. Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2008 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat
4. PER- 10/BC/2011
5. Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011
6. Download Materi Sosialiasi PER-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011

Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Koja

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Biaya Pelayanan Peti Kemas Naik
2. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta
3. Hasil Survey Pengaduan Pengguna Jasa Terhadap Pelayanan Kepabeanan
4. BUKU TARIP BEA MASUK INDONESIA 2011 (update pmk241)
5. AP II didesak bangun terminal khusus kargo
6. Pelayanan online dokumen impor di Priok Desember

PENGUMUMAN TENTANG PENIPUAN MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Sehubungan dengan adanya iklan pada website atau jejaring sosial yang mengatasnamakan pribadi dan/atau mengaku sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau bekerja sama dengan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai penjualan produk elektronik dan lainnya di pasar BM (Black Market), dengan ini kami menyatakan bahwa itu adalah penipuan. Kami himbau agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tertipu dengan iklan tersebut. Salah satu contohnya terdapat di www.ponselmurah888.blogspot.com atau di beberapa accountfacebook, dan sejenisnya. Untuk informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kami, masyarakat dapat menghubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdekat, ataupun menghubungi kami di humaskpdjbc@customs.go.id atau di 021-4890308 ext 821-822.

Kepada warga masyarakat yang telah menjadi korban penipuan agar melaporkan hal tersebut ke aparat yang berwenang. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Desember 2011 Direktur, ttd Kushari Suprianto

NIP 196610021991031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal

2. Sekretaris Direktorat Jenderal 3

. Para Direktur dan Kepala PUSKI

4. Para Tenaga Pengkaji

5. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC

6. Para Kepala KPPBC

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Pelimpahan Wewenang Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atas Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai
2. Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, , Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif Dan Nilai Pabean
3. KEP-33/BC/2010
4. Bea dan Cukai Soekarno-Hatta buka 2 posko pengaduan
5. REFORMASI DAN KEBIJAKSANAAN BEA DAN CUKAI
6. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferantial Tariff
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 PERUBAHAN KE SEMBILAN ATAS PENETAPAN SISTIM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
3. Penerbitan Tiga Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Implementasi IJEPA
4. PerMenKeu Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (FTA)
5. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produ-Produk Susu Tertentu

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA PHILIPINA
2. 196 /PMK.011/2010
3. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
4. PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA
5. Bea Masuk Anti dumping BOPP Nomor 89/PMK.011/2009
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Uncoated Writing And Printing Paper

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 174/PMK.011/2011

Freight Forwarder Readers who read this page, also read :

1. Penerbitan PMK 213/PMK.011/2011 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk
2. Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferantial Tariff
3. perubahan kedelepan tentang penetapan klafikasi barang dan pembebanan tarip
4. PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produ-Produk Susu Tertentu
6. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai