Sehubungan dengan rencana penerapan secara penuh (mandatori) Sistem NSW Ekspor di pelabuhan Tanjung Priok mulai tanggal 5 Agustus 2010,Tim Persiapan INSW akan mengadakan sosialisasi tentang “Penerapan secara penun sistem NSW Eskpor di Pelabuhan Tanjung Priok” pada :

Hari            :         Kamis,

Tanggal      :          29 Juli 2010,

Pukul         :          08.30 sampai 12.00 WIB

Tempat     :           Auditorium Gedung Utama Kantor Pusat DJBC

                           Jalan A. Yani By Pass 108 Rawamangun Jakarta Timur.

Acara ini ditujukan kepada seluruh perusahaan dan asosiasi yang terkait atau melakukan kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Informasi lengkap pada attachment.

—
Regards,
Tim Pelaksana Teknis INSW
Phone    : 0813-10119666 ; 021-71517666
Fax        : 021-4890973
Email      : info@insw.go.id
Website : www.insw.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-32/PJ/2010

hal Surat Keterangan Asal

Surat Kementerian Perdagangan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pengusaha mendesak Pemerintah agar segera membayar pengembalian pungutan Bea Masuk, menyusul keluarnya surat keputusan Menteri Perdagangan yang meminta penundaan sampai 1 Agustus 2010 dalam penerapan ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA) terhadap barang impor dari negara masuk skema Free Trade Agreement.

(Gafeksi.com): “Pengembalian itu diminta karena sudah banyak perusahaan yang membayar bea masuk dan menyetor jaminan ke kas negara bagi yang mengajukan keberatan sebelum adanya penundaan,” ujar satu pengurus Kadin pagi ini.

Widijanto, Ketua Komite Tetap Kepabeanan dan Perpajakan Impor Export Kadin DKI mengungkapkan pemerintah diminta untuk segera mengembalikan bea masuk yang sudah dibayar oleh importir sebelum keluar keputusan penundaan.

Sebab, kata dia, Menteri Perdagangan telah mengeluarkan Surat Keputusan yang meminta penerapan SKA ditunda sampai 1 Agustus 2010.

Dia mengatakan Surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 936/M-DAG/SD/7/2010 tertanggal 9 juli 2010 tentang permintaan penundaan pelaksanaan sebagian ketentuan dalam SE (Surat Edaran) Dirjen Bea Cukai nomor 05/BC/2010 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai dengan Pengurus Kadin Indonesia pekan lalu.

Namun, kata dia, ternyata dalam surat keputusan Menteri Perdagangan itu tidak mencantumkan soal pengembalian pembayaran Bea Masuk yang sudah dibayar.

“Pengembalian pungutan bea masuk itu merupakan kosekwensi dari penundaan pemberlakuan SKA, sehingga perlu dibuatkan aturan pengembalian bagi perusahaan yang membayar sebelum 1 Agustus 2010,” tuturnya.

Sebelumnya banyak keluhan karena pengusaha terpaksa harus membayar bea masuk yang seharusnya bebas.

Keluhan itu karena dalam penelitian dokumen barang atau Bill of Lading tercantum tanggal pengapalan tidak sama dengan tanggal penerbitan SKA dari negara asal barang sehingga terkenakan ketentuan Notul ( Pembetulan ) yang mengharuskan membayar bea masuk berdasar HS (hamonis sistem).

Widijanto, yang juga wakil ketua bidang kepabeanan DPW GAFEKSI/INFA DKI Jakarta itu mengungkapkan akibat terkena notul itu sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga untuk menurut informasi sekali impor satu perusahaan bisa terkena biaya notul hingga Rp 96 miliar.

Keputusan Pemerintah untuk menunda penerapan SKA itu, kata dia, adalah merupakan bukti begitu besar perhatian pemerintah terhadap pengusa nasional, sehingga setelah 1 Agustus 2010 pengusaha dihimbau agar mematuhi ketentuan penerapan SKA yang merupakan komitmen pemerintah dalam melaksanakan Free Trade Agreement dengan sejumlah negara.

In order to maintain continuity of service, we are rerouting import cargo through London Gatwick,
Birmingham and Manchester airports.

Emirates SkyCargo is making arrangements to use other cargo facilities at
Heathrow

, but there will be disruption to shipments to and from airport over the next few days. UK customers are
asked to contact Emirates SkyCargo on +44 (0)161 498 1180 before delivering shipments to Heathrow.

Please refer to www.skycargo.com for further updates.

We thank you for your understanding in this matter.

TENTANG USAHA JASA TRANSPORTASI/FORWARDER

S-410_BC_2010.pdf

IE CEPA

P-35/BC/2010

http://www.beritajakarta.com/2008/id/peristiwa/ktpmobile/default.asp

Surat_Dir.PPKC.pdf

APPENDIX D

17296

Appendix 1 to Annex 3 (OCP) – ASEAN Version – 15ma

terkait tanggal penerbitan SKA

s287/BC2/2010

http://www.edi-indonesia.co.id/new/indexisi.asp?idpage=38

P-30/BC/2010 

P-28/BC/2010

P-27/BC/2010

102/PMK.04/2010

KEP-33/BC/2010

Jakarta, 19/05/2010 MoF (Fiscal) News – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan baru pada hari ini, Rabu (19/05). Agus Martowardojo dipercaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, sedangkan Anny Ratnawati dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Agus Dermawan Wintarto Martowardojo lahir di Amsterdam pada 24 Januari 1956.  Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) tersebut menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri sejak Mei 2005.

Anny Ratnawati lahir di Yogyakarta pada 24 Februari 1962. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sejak Februari 2008, dan terakhir sebagai Direktur Jenderal Anggaran sejak Juli 2008.

lampiran : CV Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan

Hal penting yang harus diperhatikan masyarakat mengenai Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pengalihan Tanah dan Bangunan

P-25BC_2010.pdf

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-25/BC/2010 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pertukaran Data Elektronik Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun Di Tempat

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT PPN 1107 SEHUBUNGAN DENGAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-14/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) serta memperhatikan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : PER-6/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam
Bentuk Elektronik, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut :

1.Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT tetap menggunakan aplikasi e-SPT
PPN 1107 yang sudah ada sampai Formulir SPT Masa PPN yang baru selesai dibuat yang direncanakan digunakan paling
lambat 1 Januari 2011.
2.Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli tanpa identitas dan Pengusaha Kena Pajak
yang menerbitkan Faktur Pajak dalam rangka penyerahan BKP kepada turis asing, pelaporan dalam aplikasi e-SPT PPN
1107 dilakukan dengan cara menggunggung nilai Dasar Pengenaan Pajak dan PPN-nya pada Lampiran 1107 A Bagian III
“Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana”.
3.Bagi Pengusaha Kena Pajak Toko Ritel yang ditunjuk melakukan penyerahan kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor
Luar Negeri yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107, wajib melampirkan
Daftar Rincian Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana
dimaksud pada Lampiran PER-14/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 secara manual. Daftar Rincian tersebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN Toko Ritel yang bersangkutan. Bagi Pengusaha Kena Pajak lainnya
yang melakukan penyerahan kepada pembeli tanpa identitas (Nama dan NPWP pembeli tidak diisi) tidak wajib
melampirkan daftar rinciannya pada saat menyampaikan e-SPT PPN 1107 tetapi cukup mengadministrasikan rincian yang
dimaksud.
4.Untuk mengakomodir apabila terjadi Nomor Faktur Pajak yang diinput dalam aplikasi e-SPT PPN 1107 A Bagian II
“Penyerahan dalam Negeri Dengan Faktur Pajak” tidak berurutan, maka Wajib Pajak terlebih dahulu mengubah setting
aplikasi e-SPT PPN 1107 pada Informasi Profile bagian Penomoran Faktur diubah menjadi Input Manual.
5.Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : PMK-79/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan
menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 cara Penghitungan Norma, agar terlebih dahulu mengunduh aplikasi e-SPT PPN
1107 versi 3.1 yang dapat diperoleh pada portaldjp atau www.pajak.go.id. Penyesuaian dilakukan atas formulasi
penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911