| PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2012 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI(peraturan, 29-05-2012, format |
Enter your email
-
Freight Forwarder
-
Freight Forwarder News
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang
- Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 31/PMK.03/2011
- 244/PMK.03/2008 . Jasa terkena PPH
- Update modul PIB dalam rangka Permendag 45/M-DAG/PER/9/2009 : 17/M-DAG/PER/9/2010 tentang nomor API dan Penambahan respon konsultasi Nilai Pabean
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 23/PJ/2010
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 53/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Pengendalian Minuman Beralkohol
- P-34/BC/2009 Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ekspor Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok
- Daftar kode perijinan dan kodifikasinya di modul PIB
Search



